DIALEKSIS.COM | Tajuk - Pelantikan DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu, 11 Juli 2026, bukan sekadar ritual organisasi. Di panggung itu, Golkar Aceh memulai konsolidasi menuju Pemilu 2029. Tapi, bagi publik Aceh, seremoni tersebut menyimpan pertanyaan yang jauh lebih penting, di mana posisi Golkar dalam memperjuangkan kepentingan Aceh atas Blok Andaman?

Pertanyaan ini layak diajukan karena tokoh yang datang melantik bukan orang sembarangan. Bahlil Lahadalia hadir sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam dirinya, kekuasaan partai dan otoritas kebijakan bertemu. Karena itu, setiap kalimat Bahlil tentang Andaman tidak boleh diperlakukan sebagai basa-basi politik. Ia semestinya menjadi isyarat kebijakan.

Ketua DPD I Partai Golkar Aceh yang baru, Salim Fakhry, menyatakan tekad menambah kursi Golkar pada pemilu mendatang. Ambisi itu sah belaka. Partai politik memang hidup dari mandat elektoral. Tapi kursi tambahan tidak lahir dari tepuk tangan di ruang pelantikan. Ia tumbuh dari kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik dibangun melalui keberpihakan yang nyata.

Bagi Aceh, ukuran keberpihakan itu kini bernama Blok Andaman.

Migas Andaman bukan sekadar urusan cadangan gas, angka investasi, atau desain teknis pengembangan lapangan. Ia menyangkut masa depan ekonomi Aceh. Ia menentukan apakah daerah ini hanya menjadi halaman belakang industri ekstraktif atau mendapat tempat yang layak dalam rantai nilai sumber daya alamnya sendiri.

Di titik inilah pernyataan Bahlil bahwa persoalan Andaman akan diselesaikan melalui komunikasi yang baik harus diuji. Komunikasi tentu penting. Tapi Aceh tidak membutuhkan komunikasi yang berakhir sebagai pendingin suasana. Aceh membutuhkan keputusan politik yang terang: pengelolaan Andaman harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.

Pemerintah Aceh sebelumnya telah mengusulkan revisi Plan of Development atau PoD agar pengolahan gas dilakukan melalui onshore receiving facility di Kawasan Ekonomi Khusus Arun, bukan melalui skema floating production, storage and offloading di laut. Usulan ini masuk akal. KEK Arun memiliki sejarah, infrastruktur, dan posisi strategis untuk kembali dihidupkan sebagai pusat industri energi. Jika gas Andaman dapat ditarik ke darat, peluang ekonomi turunannya akan jauh lebih besar bagi Aceh.

Namun Aceh tidak boleh berhenti pada satu tuntutan teknis. Perdebatan ORF versus FPSO memang penting, tapi ia belum cukup. Daerah ini membutuhkan agenda yang lebih lengkap: pengaturan Participating Interest, penguatan Dana Bagi Hasil, peta jalan industrialisasi, penyiapan tenaga kerja lokal, serta regulasi konten lokal yang memberi kepastian bagi pelaku usaha Aceh.

Contoh dari Maluku patut dicermati. DPRD Maluku menyatakan akan menyusun peraturan daerah tentang konten lokal agar tenaga kerja, pelaku usaha, dan rantai pasok daerah memperoleh ruang dalam proyek migas Masela. Mereka memahami satu hal yakni investasi besar tidak otomatis menciptakan kesejahteraan lokal. Tanpa instrumen hukum, daerah penghasil mudah kembali menjadi penonton.

Aceh semestinya belajar dari situ. Pemerintah Aceh dan DPRA tidak cukup hanya mengajukan aspirasi kepada Jakarta. Mereka perlu menyiapkan perangkat kebijakan di daerah. Berapa besar ruang bagi tenaga kerja Aceh? Bagaimana pelaku usaha lokal masuk ke rantai pasok? Bagaimana kampus dan lembaga vokasi menyiapkan sumber daya manusia? Bagaimana Dana Bagi Hasil tidak sekadar habis dalam belanja rutin, tapi menjadi modal pembangunan jangka panjang?

Pertanyaan - pertanyaan ini memerlukan jawaban yang serius. Blok Andaman terlalu besar untuk dibiarkan berjalan dengan pola lama 'klasik', dimana pusat mengambil keputusan, daerah menerima sisa manfaat, lalu rakyat diminta bersabar atas nama kepentingan nasional.

Di sinilah Golkar Aceh diuji. Partai ini punya jalur politik ke pusat kekuasaan. Ketua umumnya adalah Menteri ESDM. Bila Golkar Aceh hanya menjadikan kedatangan Bahlil sebagai kebanggaan seremonial, momentum ini akan cepat menguap. Tapi bila Golkar mampu mendorong keputusan yang berpihak kepada Aceh, partai ini dapat membuktikan bahwa politik masih memiliki guna bagi rakyat.

Tambahan kursi yang diimpikan Salim Fakhry kelak akan lebih mudah diraih bila Golkar hadir dalam isu yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Rakyat tidak membutuhkan jargon konsolidasi. Rakyat membutuhkan bukti bahwa partai politik mampu memperjuangkan lapangan kerja, industri, investasi, dan pendapatan daerah.

Sebaliknya, bila Golkar hanya sibuk mengurus mesin elektoral tanpa memperjuangkan agenda strategis Aceh, publik akan menilai sendiri. Politik tidak pernah benar-benar bebas dari ingatan rakyat. Janji yang tidak berubah menjadi kebijakan akan kembali sebagai hukuman di bilik suara.

Karena itu, pelantikan DPD I Partai Golkar Aceh seharusnya menjadi awal kerja politik yang lebih substantif. Salim Fakhry dan jajaran pengurus baru perlu menjadikan Blok Andaman sebagai salah satu agenda utama advokasi politik. Bukan untuk kepentingan partai semata, melainkan untuk memastikan Aceh tidak lagi menjadi daerah kaya sumber daya yang miskin nilai tambah.

Golkar Aceh harus mendorong forum resmi antara Pemerintah Aceh, DPRA, Kementerian ESDM, BPMA, SKK Migas, pelaku industri, kampus, dan masyarakat sipil. Forum itu penting untuk menyusun peta jalan manfaat Andaman bagi Aceh. Tanpa peta jalan, semua pernyataan politik hanya akan menjadi kabut yang menutup pokok persoalan.

Selamat kepada Salim Fakhry dan jajaran Pengurus DPD I Partai Golkar Aceh. Tapi ucapan selamat saja tidak cukup. Di balik pelantikan itu, ada harapan besar rakyat Aceh agar Golkar menjadi jembatan yang efektif antara aspirasi daerah dan keputusan Jakarta.

Blok Andaman bukan sekadar proyek migas bernilai triliunan rupiah. Ia adalah ujian keberpihakan negara kepada daerah penghasil. Ia juga menjadi ujian bagi Golkar Aceh: apakah partai ini sanggup mengubah kedekatan politik menjadi manfaat publik.

Momentum sudah terbuka. Kini yang dibutuhkan bukan lagi seremoni, melainkan keputusan. Sejarah kelak akan mencatat apakah Andaman menjadi titik balik yang membuat Aceh berdiri lebih tegak di atas kekayaan alamnya sendiri, atau hanya menjadi satu lagi peluang besar yang lewat tanpa bekas. []