DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bencana tidak selesai ketika air surut. Ia masih tinggal di dinding rumah yang retak. Di tanggul yang belum tegak. Di jembatan yang belum tersambung. Di sawah yang belum dapat ditanami. 

Di kebun yang kehilangan hasil. Dan, yang paling menyakitkan, ia tinggal dalam kecemasan seorang kepala keluarga yang setiap pagi bangun tanpa kepastian dari mana nafkah hari itu akan datang.

Di situlah seharusnya negara hadir. Bukan sekadar membawa angka. Bukan datang dengan tabel serapan. Bukan pula menjadikan penderitaan masyarakat sebagai panggung saling menyalahkan antara pusat dan daerah.

Korban bencana hidrometeorologi di Aceh telah terlalu lama membayar ongkos dari sesuatu yang tidak mereka ciptakan. Mereka kehilangan rumah, sumber nafkah, musim tanam, jalan menuju kebun, bahkan kesempatan menjalani kehidupan secara normal.

Karena itu, kami melihat perdebatan mengenai serapan anggaran pemulihan Aceh belakangan ini mulai bergerak ke arah yang keliru. Pemerintah Aceh memang wajib bekerja cepat. Setiap rupiah yang telah diberikan kepada daerah harus segera berubah menjadi manfaat. 

Tidak boleh ada uang mengendap ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Birokrasi tidak boleh berjalan lamban di tengah penderitaan.

Tetapi menagih Aceh saja jelas tidak cukup. Ketika tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp1,65 triliun terus dibicarakan, pemerintah pusat juga mempunyai kewajiban moral dan administratif yang jauh lebih besar.

Menjelaskan kepada rakyat Aceh perjalanan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang nilainya sekitar Rp24 triliun dan tersebar melalui berbagai kementerian dan lembaga.

Muncul pertanyaan kritis, wujud menuntut keadilan masyarakat Aceh. Di mana uang itu bekerja? Desa mana yang telah dipulihkan? Berapa rumah yang selesai dibangun? Berapa kilometer jalan yang kembali dapat dilalui?

Berapa jembatan yang sudah menghubungkan kampung-kampung yang sempat terputus? Berapa tanggul yang diperbaiki? Berapa hektare sawah yang kembali dapat digarap? Dan berapa keluarga korban yang akhirnya dapat mengatakan: hidup kami sudah dimulai kembali?

Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting dibandingkan perang persentase serapan. Rakyat tidak makan persentase. Petani tidak dapat menanam padi dengan tabel anggaran. Seorang ibu tidak dapat menidurkan anaknya di bawah angka-angka pagu. Jalan yang putus tidak akan tersambung hanya karena rapat evaluasi menghasilkan grafik yang indah.

Anggaran negara baru mempunyai arti ketika berubah menjadi kehidupan. Karena itulah Pemerintah Aceh patut mendapatkan ruang untuk menjelaskan pekerjaannya dan memperbaiki apa yang memang masih lambat. 

Daerah tidak boleh dibiarkan bekerja sambil terus-menerus ditempatkan sebagai terdakwa dalam ruang publik. Pemerintah pusat semestinya hadir sebagai mitra yang mengurai hambatan, bukan sebagai pihak yang hanya datang membawa daftar kekurangan.

Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi dibentuk untuk mempercepat pemulihan. Kata kuncinya adalah mempercepat. Jika ada kementerian yang terlambat, kejar. Jika ada proyek tersendat, pecahkan masalahnya. 

Jika administrasi menghambat pembangunan rumah korban, sederhanakan. Jika koordinasi pusat dan daerah macet, satukan meja mereka. Jika ada anggaran yang belum bergerak, buka kepada publik di mana hambatannya.

Itulah kepemimpinan dalam keadaan bencana. Bukan menunjuk siapa yang paling salah, melainkan memastikan siapa yang paling cepat menyelesaikan masalah. Pemerintah pusat harus memahami satu hal, yaitu Aceh sedang tidak meminta belas kasihan.

Aceh sedang menagih hak warganya. Uang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hadiah Jakarta kepada Aceh. Itu uang negara. Uang rakyat. Dan warga Aceh yang kehilangan rumah, sawah, kebun serta pekerjaan karena bencana memiliki hak yang sama untuk merasakan kehadiran negara.

Karena itu, angka sekitar Rp24 triliun tidak boleh berhenti sebagai angka raksasa yang hanya hidup dalam dokumen pemerintahan. Besarnya angka justru memperbesar kewajiban untuk membukanya.

Publikasikan setiap program. Sebutkan kementerian pelaksana. Tunjukkan lokasi proyek. Buka nilai kontraknya. Paparkan progres fisiknya. Jelaskan realisasi keuangannya. Cantumkan target penyelesaiannya. Dan yang terpenting, tunjukkan siapa masyarakat yang telah menerima manfaat.

Dengan teknologi pemerintahan hari ini, tidak ada alasan informasi sebesar itu hanya beredar di ruang rapat pejabat. Buat satu dashboard terbuka yang dapat dilihat rakyat Aceh setiap hari. Dari Banda Aceh sampai Aceh Tamiang, dari pesisir hingga pedalaman, masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang dibangun atas nama pemulihan kehidupan mereka.

Transparansi tidak boleh hanya berjalan ke satu arah. Bila pemerintah daerah dituntut membuka serapan anggarannya, pemerintah pusat harus berani melakukan hal yang sama. Bahkan standar keterbukaannya semestinya lebih tinggi karena anggaran yang dikelola jauh lebih besar dan melibatkan begitu banyak kementerian serta lembaga.

Keadilan dalam pemerintahan dimulai dari kesediaan memakai ukuran yang sama kepada semua pihak. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika energi pemulihan justru habis oleh pertengkaran birokrasi. Korban bencana tidak mempunyai waktu untuk menunggu ego pejabat selesai berkelahi.

Musim tanam tidak menunggu. Anak-anak tumbuh setiap hari. Utang keluarga korban terus berjalan. Rumah yang rusak semakin lapuk. Jalan yang terputus membuat ekonomi kampung semakin terisolasi. Setiap bulan keterlambatan mempunyai harga sosial.

Karena itulah pemerintah pusat, khususnya kementerian yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pemerintahan dan pemulihan pascabencana, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Evaluasi bukan sekadar terhadap angka. Evaluasi juga harus dilakukan terhadap cara kerja manusia yang ditugaskan mengawal Aceh. Seorang pejabat yang ditempatkan di wilayah bencana bukan dikirim untuk memenangkan perdebatan. Ia dikirim untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ia harus menjadi jembatan antara Jakarta dan Aceh, bukan menambah jarak keduanya. Ia harus mendamaikan meja-meja birokrasi, bukan memperpanjang perseteruan. Ia harus membuat korban merasakan negara semakin dekat, bukan membuat pemerintah daerah dan pusat sibuk mempertahankan ego masing-masing.

Bila seorang koordinator tidak lagi mampu menjalankan fungsi koordinasi, pemerintah pusat jangan ragu melakukan koreksi. Jabatan tidak lebih penting daripada nasib ribuan korban. 

Tidak ada pejabat yang terlalu besar untuk dievaluasi ketika rakyat masih tinggal dalam ketidakpastian. Aceh juga harus menjawab kepercayaan itu dengan kerja. 

Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota harus mempercepat setiap anggaran yang berada dalam kewenangannya. Jangan bersembunyi di balik kesalahan pusat. Singkirkan administrasi yang tidak perlu, awasi proyek, cegah kebocoran, dan pastikan setiap rupiah benar-benar menyentuh masyarakat.

Namun, Jakarta juga jangan menjadikan daerah sebagai kambing hitam yang mudah dituding ketika pertanyaan terhadap pekerjaan pusat sendiri belum memperoleh jawaban terang. Kita membutuhkan keberanian untuk mengakhiri perang angka.

Mari kembali melihat wajah manusia. Lihat petani yang berdiri di pinggir sawah tetapi tidak dapat menanam. Lihat keluarga yang masih menunggu rumah. Lihat anak yang jalan menuju sekolahnya belum sepenuhnya pulih. Lihat pedagang kecil yang kehilangan pelanggan karena akses kampung rusak.

Lihat mereka. Sebab wajah-wajah itulah laporan keuangan sesungguhnya. Keberhasilan rehabilitasi Aceh kelak tidak akan diukur dari seberapa banyak konferensi pers dilakukan atau seberapa tinggi persentase yang terpampang pada layar presentasi.

Sejarah akan mencatatnya jauh lebih sederhana: Apakah setelah negara menganggarkan puluhan triliun rupiah, rakyat Aceh benar-benar mendapatkan kembali kehidupannya?

Pertanyaan itu harus sampai ke Jakarta. Ke meja Menteri Dalam Negeri. Ke meja para menteri yang mengelola program pemulihan. Dan, bila perlu, sampai ke meja Presiden.

Jangan biarkan rakyat Aceh terus menunggu negara di tengah puing-puing bencana. Jangan biarkan triliunan rupiah terdengar begitu besar di Jakarta, tetapi terasa begitu kecil di kampung-kampung korban.

Dan jangan sampai suatu hari nanti kita harus menjelaskan kepada anak-anak korban bencana bahwa negara sebenarnya memiliki uang, memiliki lembaga, memiliki pejabat, dan memiliki kewenangan tetapi terlalu sibuk berdebat untuk segera menolong mereka.

Aceh tidak membutuhkan perang angka. Aceh membutuhkan negara yang bekerja. Jangan biarkan Aceh menunggu di atas puing bencana.