DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perebutan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Aceh periode 2026–2031 belum berakhir. Meski berbagai spekulasi mulai berkembang setelah Musyawarah Daerah (Musda) VI Demokrat Aceh, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin partai berlambang bintang mercy itu belum final.

Musda VI Demokrat Aceh mengusulkan dua nama untuk mengikuti tahapan selanjutnya di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yakni drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes dan Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H.

Kedua nama tersebut selanjutnya berada dalam proses internal DPP sebelum keputusan akhir mengenai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh ditetapkan.

Informasi yang diterima Dialeksis dari sumber internal Partai Demokrat menyebutkan bahwa proses penentuan ketua masih berjalan. Belum ada alasan, menurut sumber tersebut, untuk menyatakan kontestasi telah selesai sebelum keputusan resmi dikeluarkan oleh DPP.

Sumber itu mengatakan kedua kandidat masih memiliki ruang untuk meyakinkan pimpinan pusat mengenai kapasitas, kemampuan konsolidasi, serta agenda politik yang akan dijalankan untuk membesarkan Demokrat di Aceh.

Kondisi tersebut membuat peluang Nurdiansyah Alasta belum dapat dianggap tertutup.

Nurdiansyah datang ke Musda dengan modal dukungan dari struktur partai di daerah. Sebelum pelaksanaan Musda, dukungan terhadap dirinya juga telah melewati proses verifikasi faktual di internal partai.

Namun, dukungan DPC bukan satu-satunya variabel dalam proses penentuan ketua. Tahapan di tingkat DPP membuka ruang bagi pimpinan pusat untuk melakukan penilaian lebih luas terhadap masing-masing kandidat.

Peneliti Analisa Demokrasi Indonesia (ADI), Zulfikar Mirza, melihat fase setelah Musda justru menjadi bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan Demokrat Aceh.

Menurut analisis Zulfikar, ketika dua kandidat telah dibawa ke tingkat pusat, pertarungan tidak lagi semata-mata bertumpu pada jumlah dukungan struktur di daerah. Kemampuan kandidat meyakinkan DPP tentang konsolidasi internal, perluasan basis elektoral, serta kesiapan menghadapi Pemilu 2029 menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari proses penentuan kepemimpinan.

Dalam konteks itu, peluang Nurdiansyah tetap terbuka selama keputusan resmi belum dikeluarkan.

Zulfikar memandang DPP tentu berkepentingan memilih figur yang bukan hanya mempunyai dukungan internal, tetapi juga mampu menjaga soliditas partai setelah Musda. Sebab, kontestasi internal yang tidak dikelola dengan baik berpotensi meninggalkan fragmentasi di tingkat daerah.

Karena itu, figur yang mampu merangkul kelompok yang berbeda dan menawarkan peta jalan politik Demokrat Aceh menuju Pemilu 2029 memiliki nilai lebih dalam pertimbangan politik organisasi.

Faktor tersebut menjadi penting karena Aceh mempunyai posisi tersendiri dalam perjalanan politik Partai Demokrat. Demokrat pernah menjadi salah satu kekuatan politik dominan di daerah ini dan memiliki basis historis yang kuat sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tantangan kepengurusan mendatang bukan sekadar mempertahankan struktur yang ada, tetapi mengembalikan daya saing Demokrat dalam pertarungan politik lokal maupun nasional.

Nurdiansyah memiliki kesempatan menawarkan agenda tersebut kepada DPP.

Sumber internal Demokrat yang berbicara kepada Dialeksis menyebut komunikasi dan konsolidasi masih berlangsung setelah Musda. Menurut sumber itu, masuknya dua nama ke tahap akhir menunjukkan bahwa keduanya masih berada dalam mekanisme penilaian partai.

Karena itu, klaim yang menyebut salah satu kandidat telah dipastikan menjadi Ketua Demokrat Aceh dinilai terlalu dini sepanjang belum ada keputusan formal dari DPP.

Sumber tersebut juga mengingatkan bahwa keputusan tingkat pusat dapat mempertimbangkan banyak variabel, mulai dari rekam jejak kader, loyalitas terhadap organisasi, kemampuan membangun struktur, komunikasi dengan berbagai kelompok internal hingga strategi memenangkan Pemilu 2029.

Dalam situasi seperti ini, Nurdiansyah masih mempunyai ruang politik untuk memperkuat posisinya.

Apalagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka Musda VI Demokrat Aceh telah menekankan pentingnya menjaga kesejukan dan persatuan partai. AHY juga mengingatkan agar siapa pun yang memperoleh mandat nantinya mampu merangkul seluruh kekuatan Demokrat di Aceh.

Pesan itu dapat dibaca sebagai penegasan bahwa konsolidasi setelah kontestasi menjadi salah satu tantangan utama ketua terpilih.

Sementara Sayuti Abubakar juga tetap menjadi kandidat yang harus diperhitungkan. Masuknya namanya bersama Nurdiansyah dalam proses di tingkat DPP menunjukkan keduanya mempunyai kesempatan mendapatkan mandat.

Karena itu, pertarungan sesungguhnya belum dapat disebut berakhir.

Fase setelah Musda menjadi arena untuk menunjukkan siapa yang mempunyai konsep paling meyakinkan dalam mengonsolidasikan Demokrat Aceh, memperkuat struktur hingga tingkat bawah, merekrut pemilih baru dan menyiapkan mesin partai menghadapi Pemilu 2029.

Bagi Nurdiansyah, inilah ruang yang masih terbuka.

Selama DPP Partai Demokrat belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai Ketua DPD Demokrat Aceh periode 2026–2031, belum ada kata akhir dalam kontestasi tersebut.

Pintu belum tertutup. Nurdiansyah Alasta masih berada dalam gelanggang perebutan kursi Ketua Demokrat Aceh.