TPA Uwer Tetemi Dibangun Kembali, Warga Aceh Tengah Harapkan Penanganan Sampah Lebih Baik

DIALEKSIS.COM | Takengon - Persoalan sampah, bau tidak sedap, dan banyaknya lalat, sempat mengganggu masyarakat yang berada di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Persoalan itu sempat diadukan warga kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Kawasan semak belukar tersebut sekarang mulai dibangun kembali Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Uwer Tetemi. Proyek senilai sekitar Rp44 miliar itu didanai melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pembangunan ini disambut baik oleh masyarakat. Namun, warga menginginkan fasilitas tersebut tidak hanya menjadi lokasi penampungan, tetapi juga mampu mengolah sampah agar tidak kembali menimbulkan persoalan lingkungan.

Reje Kampung Mulie Jadi, Syukur Abadi, mengatakan persoalan lalat sebelumnya cukup mengganggu kenyamanan warga. Jumlahnya yang begitu banyak membuat masyarakat kesulitan mengatasinya secara mandiri.

TPA Harus jadi Solusi

Meski menyambut pembangunan TPA, Syukur belum dapat memastikan apakah fasilitas baru itu akan menjadi solusi jangka panjang. Sebab, proses pembangunan belum sepenuhnya selesai.

Dari fasilitas yang mulai terlihat, ia menilai sistem yang dibangun cenderung mengarah pada landfill atau penimbunan sampah. Menurutnya, jika hanya mengandalkan sistem tersebut, persoalan yang selama ini dikeluhkan warga berpotensi terulang.

“Untuk hasil akhirnya, saya belum bisa memastikan karena pembangunannya belum selesai. Namun, yang saya lihat, fasilitasnya lebih mengarah pada sistem landfill. Kalau hanya menimbun, berarti persoalannya sekadar memindahkan lokasi penampungan sampah,” ujarnya.

Ia mengakui pemindahan lokasi penampungan tetap memberikan manfaat karena dapat mengurangi tumpukan sampah di tempat sebelumnya. 

Warga harapkan mesin pengolah sampah

Syukur berharap TPA Uwer Tetemi dilengkapi fasilitas pemilahan dan mesin pengolah sampah. Dengan begitu, sampah dapat dipisahkan berdasarkan jenisnya dan tidak hanya berakhir sebagai timbunan.

Menurutnya, pengelolaan yang baik penting untuk mencegah bau menyengat dan munculnya kembali populasi lalat yang selama ini mengganggu masyarakat sekitar. Ia menilai keberadaan TPA semestinya menjadi bagian dari solusi lingkungan, bukan justru berpotensi memunculkan persoalan baru bagi warga yang tinggal di sekitarnya.

“Harapan kami, sampah itu benar-benar diolah dan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Pemerintah juga perlu membangun fasilitas pengolahan, termasuk menyediakan mesin pengolah sampah. Dengan begitu, sampah tidak hanya ditampung, tetapi benar-benar diolah sehingga tidak menimbulkan dampak sosial maupun gangguan lingkungan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Rp44 miliar untuk membangun kembali fasilitas persampahan

Pembangunan TPA Uwer Tetemi merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan infrastruktur persampahan Aceh Tengah setelah banjir dan tanah longsor pada November 2025.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp44 miliar melalui Kementerian PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pekerjaan dilaksanakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Hingga 17 November 2026, pembangunan masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Sejumlah fasilitas yang dibangun meliputi sel landfill baru, instalasi pengolahan air lindi, jalan operasional, drainase, kantor, ruang rapat, mushala, toilet, hanggar alat berat, fasilitas pencucian kendaraan, serta pos jembatan timbang.

Selain pembangunan fasilitas, pekerjaan juga mencakup pembersihan sampah domestik dan material sisa banjir serta longsor, termasuk jalan lingkungan, drainase, kawasan pembuangan, dan akses menuju TPA.

Bagian dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera

Pembangunan kembali TPA Uwer Tetemi sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028. Renduk menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, dalam proses pemulihan Sumatera pascabencana. Renduk disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 tahun 2026.

Dalam rencana tersebut, pemulihan infrastruktur persampahan menjadi bagian dari upaya memperbaiki layanan dasar dan tata kelola lingkungan. Penanganannya tidak hanya mencakup pembersihan puing, lumpur, kayu, dan sampah sisa bencana, tetapi juga pembangunan fasilitas persampahan yang lebih baik dan tangguh terhadap risiko bencana.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebutkan sebanyak 29 dari 33 kementerian dan lembaga telah memperoleh alokasi anggaran tahun 2026 dengan total hampir Rp30 triliun.

Tito mengatakan, penanganan meliputi perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, pembangunan irigasi, serta pemulihan fasilitas umum, kesehatan, dan pendidikan. Dukungan tersebut juga penting bagi daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal.

“Bapak Presiden dari awal itu sudah memberikan dukungan anggaran kepada daerah. Saya catat setidaknya Rp12,34 triliun kepada daerah tiga provinsi ini dan kabupaten/kota. Mulai dari bantuan belanja tidak terduga sebanyak Rp298 miliar, kemudian juga ada bantuan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) istilahnya dari Kementerian Keuangan atas perintah Bapak Presiden Rp10,64 triliun. Kemudian juga ada tambahan lagi TKD ketiga, belanja pegawai perlu ada yang ditambah, tapi ada juga dipakai untuk kepentingan bencana ini sebanyak Rp1,4 triliun,” jelas Tito, usia rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, pemulihan pascabencana harus mencakup infrastruktur dasar yang menunjang kebutuhan masyarakat, termasuk layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Dody, Minggu (18/10/2026).

Pembangunan TPA Uwer Tetemi merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi Kementerian PU di tujuh kabupaten di Aceh. Ketujuh daerah itu meliputi Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Penanganan difokuskan pada peningkatan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, perbaikan jalan akses, serta fasilitas pendukung TPA.

Pemulihan infrastruktur persampahan di tujuh kabupaten tersebut diharapkan dapat mengembalikan pelayanan publik, menjaga kualitas lingkungan, serta mencegah persoalan sampah berkembang menjadi masalah kesehatan dan lingkungan baru. [*]

Share berita ini

dialeksis.com