DIALEKSIS.COM | Aceh - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memantau dan mendorong pemulihan infrastruktur pengendalian air pascabencana di Aceh. Hingga 19 Oktober 2026, sejumlah saluran lingkungan di Kota Langsa telah mencapai 100 persen pembersihan sedimen lumpur, sementara penanganan jaringan sungai terus dilakukan secara bertahap. 

Capaian tersebut menunjukkan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi telah bergerak pada pemulihan infrastruktur dasar yang langsung berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Di sejumlah wilayah, fungsi saluran yang terganggu akibat sedimentasi mulai dipulihkan, sementara titik-titik sungai yang membutuhkan penanganan lebih besar masuk dalam tahapan pekerjaan berikutnya.

Sejumlah Saluran Langsa Capai 100 Persen

Salah satu capaian konkret terlihat di Kota Langsa. Berdasarkan laporan Satgas PRR per 19 Oktober 2026, sejumlah saluran lingkungan telah mencapai progres 100 persen untuk pekerjaan pembersihan sedimen lumpur.

Lokasi yang telah mencapai progres tersebut antara lain saluran di Jalan Ahmad Yani, Lapangan Merdeka, Taman Bambu Runcing, Jalan Cut Nyak Dhien, dan Jalan Panglima Polem.

Capaian serupa juga tercatat pada saluran Jalan T. Chik Thaib, Gang Kuburan, Jalan T. Fakinah, serta Gang Pribadi Abdullah Puteh.

Selain itu, pekerjaan pembersihan sedimen dinyatakan 100 persen di Gang Kodim/Tepbek, Gang Bea Cukai, drainase Dukcapil, Jalan T. Chik Ditunong, Jalan WR. Supratman, Jalan T. Nyak Arief, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan T. Chik Dipaya Bakong, Jalan T. Tapa, serta Jalan Laksamana Malahayati. Banyaknya titik yang telah mencapai 100 persen memperlihatkan pekerjaan pemulihan saluran lingkungan telah menghasilkan capaian fisik yang terukur.

Penanganan Sungai Dilakukan Bertahap

Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar pada badan sungai yang mengalami kerusakan dan sedimentasi. Di Kota Lhokseumawe, Satgas PRR mencatat Krueng Ujung Pacu dalam kategori rusak berat. Sungai tersebut belum dinormalisasi dan belum dikerjakan oleh PU.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Utara mencatat 17 lokasi sungai dalam kategori rusak berat pada indikator normalisasi. Di antaranya Krueng Jambo Aye, Krueng Kereuto, Krueng Cangkoi, Krueng Pase, Krueng Pirak, Krueng Nisam, Krueng Buloh, Krueng Jamuan, Krueng Mane, dan Krueng Sawang.

Sejumlah lokasi tersebut masih mengalami sedimentasi dan belum mendapat penanganan.

Kondisi ini menunjukkan skala pekerjaan pemulihan yang harus ditangani pemerintah cukup luas. Karena itu, penanganan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan saluran lingkungan hingga pekerjaan normalisasi badan sungai.

Renduk Perkuat Arah Pemulihan

Pemulihan tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera 2026-2028 (Renduk PRRP Sumatera). Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengarahkan perbaikan dan pembangunan sistem drainase atau prasarana pengendali banjir terpadu di kawasan perkotaan dan perdesaan. Langkah itu mencakup normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta peningkatan kapasitas saluran untuk mengurangi genangan dan limpasan permukaan.

Artinya, pekerjaan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum bencana. Pemulihan juga diarahkan untuk membangun sistem yang lebih adaptif dan mampu mengurangi risiko bencana berikutnya.

Renduk PRRP Sumatera secara khusus mengarahkan sektor sumber daya air pada pengelolaan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sistem, serta penerapan prinsip Build Back Better, Safer and Sustainable. Strateginya mencakup rehabilitasi sistem sungai, DAS hulu, pengendalian sedimentasi, penguatan irigasi, serta integrasi tata ruang berbasis risiko. 

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA menegaskan, bahwa Satgas PRR Aceh akan terus mengawal penyelesaian seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berjalan, sekaligus memastikan manfaat pemulihan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Fokus kami saat ini adalah menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih berproses, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan setiap intervensi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemulihan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya aktivitas sosial, ekonomi, dan kualitas hidup warga secara berkelanjutan," ujar Safrizal pada Senin (19/10/2026).

Anggaran Pemulihan Capai Rp3,15 Triliun

Dari sisi pembiayaan, alokasi dana untuk Pemerintah Aceh dan 23 pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp3,156 triliun. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 16 Oktober 2026, alokasi tersebut mencakup penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), bantuan keuangan serta tambahan melalui KMK Nomor 198 Tahun 2026.

Kelompok alokasi sebelum tambahan KMK mencapai Rp1,961 triliun, sedangkan tambahan melalui KMK Nomor 198 Tahun 2026 sebesar Rp1,194 triliun. Realisasi belanja yang dilaporkan mencapai Rp689,34 miliar, terdiri atas Rp323,68 miliar di tingkat provinsi dan Rp365,66 miliar pada pemerintah kabupaten/kota. Khusus Aceh Utara, total alokasi tercatat Rp156,43 miliar. 

Cot Trieng Jadi Bukti Dampak Pemulihan

Perubahan mulai dirasakan warga Gampong Cot Trieng, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, setelah saluran air di kawasan tersebut diperbaiki. Air hujan yang sebelumnya mengalir menuju rumah warga bersama tanah dan kotoran kini mulai diarahkan melalui saluran yang telah dibangun.

Pekerjaan revitalisasi saluran yang ditangani panjangnya lebih dari 400 meter atau mendekati 500 meter itu, masih terus berlangsung. Namun, bagi warga yang selama ini menghadapi limpasan air ketika hujan deras, perubahan fungsi drainase tersebut sudah memberikan rasa lebih aman.

Rivalza, warga Cot Trieng, mengatakan rumah-rumah yang berada di sekitar pinggir jalan sebelumnya kerap menjadi jalur limpasan air. Kondisi itu terutama terasa ketika hujan deras dan saluran tidak mampu mengalirkan air dengan baik.

“Alhamdulillah, dengan dibangunnya fasilitas yang sekarang ini, kami sangat mendukung. Kami sangat memberi atensi khusus kepada pemerintah yang telah peduli untuk membangun fasilitas saluran yang rusak tersebut. Manfaatnya sangat bagus. Rumah-rumah kami di sekitar pinggir jalan itu, airnya tidak lagi mengalir ke rumah. Airnya mengalir terus karena sudah ada saluran yang dibuat,” katanya.

Pekerjaan revitalisasi itu melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga pemulihan infrastruktur terus berjalan sekaligus memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. [*]