DIALEKSIS.COM | Takengon - Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Aceh tidak hanya menyasar jalan nasional dan jalur utama transportasi. Jalan kabupaten yang menjadi akses kehidupan masyarakat juga ditangani oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Salah satunya adalah ruas Jalan Paya Reje Tami Delem - Atu Kul, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mengalami kerusakan, jalan tersebut mulai dibangun dari dukungan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tengah, Pijas Visara, menjelaskan bahwa Jalan Paya Reje Tami Delem-Atu Kul merupakan jalan kabupaten yang memiliki fungsi penting.
Selain menghubungkan Kampung (Desa) Bukit Eweh, Tami Delem, dan Kampung Gunung Bahgie, ruas tersebut menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan dan pertanian.
Sebelum mendapatkan penanganan, kondisi jalan memang rusak berat. Konstruksi sebelumnya berupa lapen dan latasir. Selama kurang lebih 15 tahun, ruas tersebut tidak mendapatkan pemeliharaan maupun peningkatan secara menyeluruh.
Bencana hidrometeorologi pada November 2025, memperburuk kondisi jalan. Hujan deras menyebabkan aliran Sungai Kebayakan meluap hingga melewati badan jalan. Dua titik akses terputus, sedangkan bagian lainnya terkikis aliran air.
Kerusakan juga bertambah karena jalan tersebut menjadi satu-satunya akses mobilisasi alat berat untuk penanganan darurat di sepanjang aliran sungai yang melintasi Kampung Bukit Eweh dan Kampung Gunung Bahgie.
"Melalui dukungan anggaran TKD, ruas Jalan Paya Reje Tami Delem-Atu Kul ini akhirnya mendapatkan penanganan melalui kegiatan pembangunan jalan sepanjang 900 meter," jelas Pijas.
Pembangunan menggunakan konstruksi hotmix dengan lebar badan jalan empat meter. Pekerjaan dilaksanakan CV Tuah Miko dengan nilai kontrak Rp2.472.730.000 dan masa kontrak hingga 31 Desember 2026.
Pemerintah berharap pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal dan mampu memperbaiki akses transportasi masyarakat, mendukung aktivitas perkebunan dan pertanian, serta memulihkan konektivitas wilayah.
Sinergi Pendanaan dan Renduk PRRP
Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 berdampak luas terhadap 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, menjadikan pemulihan akses transportasi sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Dalam mendukung pemulihan tersebut, pemerintah mengoptimalkan TKD, baik melalui skema reguler maupun tambahan. TKD Reguler merupakan dana dari APBN yang disalurkan kepada pemerintah daerah melalui APBD. Komponennya meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Sementara itu, TKD Tambahan merupakan dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat pemulihan.
“Bapak Presiden dari awal itu sudah memberikan dukungan anggaran kepada daerah. Saya catat setidaknya Rp12,34 triliun kepada daerah tiga provinsi ini (Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh) dan kabupaten/kota. Mulai dari bantuan belanja tidak terduga sebanyak Rp298 miliar, kemudian juga ada bantuan TKD istilahnya dari Kementerian Keuangan atas perintah Bapak Presiden Rp10,64 triliun,” jelas Kasatgas Tito, usai rapat terbatas di Istana, Senin (9/11/2026).
“Kemudian juga ada tambahan lagi TKD ketiga, belanja pegawai perlu ada yang ditambah, tapi ada juga dipakai untuk kepentingan bencana ini sebanyak Rp1,4 triliun,” lanjutnya.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menahan anggaran tersebut hingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), melainkan menggunakannya untuk kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak.
Satgas PRR mendorong optimalisasi dukungan pendanaan tersebut agar pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam menangani kerusakan infrastruktur dan kebutuhan pemulihan lainnya.
Sinkronisasi pendanaan pusat dan daerah juga menjadi perhatian penting. Pemerintah perlu memastikan penggunaan TKD Reguler, TKD Tambahan, serta anggaran kementerian dan lembaga saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Dengan koordinasi yang terarah, setiap sumber pendanaan dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen Renduk PRRP menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, dalam proses pemulihan Sumatra.
Renduk PRRP menjadi pedoman pemulihan wilayah terdampak dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Artinya, pembangunan kembali tidak sekadar mengembalikan fungsi infrastruktur seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas, keamanan, dan ketahanannya terhadap risiko bencana berikutnya. [*]
Share berita ini