DIALEKSIS.COM | Takengon - Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025 di Sumatra terus dipercepat melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Tidak saja infrastruktur. Termasuk sektor perikanan budidayamenjadi salah satu perhatian.

Sektor ini menjadi penting, dalam rangka mengembalikan mata pencaharian masyarakat yang kehilangan kolam dan hasil produksi akibat banjir pada November 2025.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana kini diarahkan pada pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk mengembalikan aktivitas ekonomi yang terdampak.

Menurut Tito, pemerintah telah menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatra sebagai pedoman pemulihan selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perikanan, pertanian, infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

"Enggak mungkin bisa diselesaikan waktu setahun, enggak bisa. Ini target adalah tiga tahun. Jadi bertahap, dengan skala prioritas. Jadi, mohon bersabar kalau nanti ada yang kurang-kurang. Karena nanti juga akan tersentuh daerah demikian," kata Tito.

"Yang bisa ditangani oleh kabupaten, kota dengan anggaran tambahan, silahkan kerjakan. Yang bisa dikerjakan oleh provinsi dengan anggaran yang ditambah oleh Bapak Presiden, silahkan kerjakan. Yang enggak mampu ditangani oleh daerah, lempar kepada saya untuk bisa saya koordinasikan di tingkat pusat," ujarnya.

Arah pemulihan tersebut mulai dirasakan pembudidaya ikan di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 43 ribu benih ikan mujair menjadi modal awal bagi anggota Kelompok Ceding Ayu untuk kembali menghidupkan usaha setelah seluruh ikan mereka hanyut diterjang banjir.

Bantuan dari Dinas Perikanan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, bagi para pembudidaya menjadi kesempatan untuk kembali membangun mata pencaharian keluarga yang sempat terhenti akibat bencana.

Ketua Kelompok Ceding Ayu, Rajuwan, mengingat kembali banjir pada 26 November 2025 yang menghanyutkan seluruh ikan peliharaan masyarakat. Sebagian kolam bahkan tertimbun lumpur sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk kegiatan budidaya.

Setelah bencana berlalu, para pembudidaya harus memulai usaha dari awal. Mereka terlebih dahulu membersihkan lumpur dan memperbaiki kolam, sekaligus mencari modal untuk kembali menebar benih.

"Setelah seluruh ikan hanyut akibat bencana, tentu kami membutuhkan modal awal untuk kembali menjalankan usaha perikanan. Bantuan benih ikan ini menjadi salah satu langkah untuk memulai kembali usaha yang sebelumnya terhenti," kata Rajuwan.

43 Ribu Benih Ikan jadi Modal Awal Kebangkitan Pembudidaya

Sebanyak 43 ribu benih ikan mujair yang diterima Kelompok Ceding Ayu disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Benih tersebut kemudian dibagikan kepada anggota kelompok untuk dimanfaatkan dalam menghidupkan kembali usaha budidaya.

Kelompok Ceding Ayu memiliki 18 anggota. Namun, karena jumlah benih yang tersedia masih terbatas, bantuan tahap awal tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh enam anggota kelompok.

Meski belum menjangkau seluruh anggota, bantuan itu menjadi langkah awal untuk mengembalikan aktivitas produksi perikanan masyarakat. Rajuwan berharap benih yang telah ditebar dapat tumbuh dengan baik hingga masa panen dan memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.

Ia juga berharap dukungan pemerintah dapat dilanjutkan agar pembudidaya lain yang mengalami kerugian memperoleh kesempatan serupa.

"Kami berharap bantuan benih ikan ini bisa dilanjutkan. Tidak hanya anggota kelompok kami, tetapi juga masyarakat lain yang kolam atau tambaknya terdampak bencana perlu mendapatkan perhatian," ujarnya.

Dukungan pemulihan juga disiapkan dalam skala yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengusulkan bantuan sebanyak 12 juta benih ikan kepada pemerintah pusat. Berdasarkan pendataan calon penerima dan calon lokasi (CPCL), sekitar enam juta benih diperkirakan dapat diakomodasi.

Hingga saat ini, sekitar 286 ribu benih telah disalurkan kepada masyarakat di sejumlah desa, antara lain Toweren, Sukadamai, dan Jongok. Jenis benih yang diusulkan meliputi ikan nila dan lele, sedangkan bantuan tahap awal yang telah diterima masyarakat berupa benih ikan nila.

Renduk 2026-2028 Arahkan Pemulihan Sektor Perikanan Pascabencana

Upaya pemulihan di Aceh Tengah sejalan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang disusun pemerintah melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP 2026-2028.

Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai Kasatgas yang ditunjuk Presiden, ia bertugas mengoordinasikan sekaligus mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Renduk.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa banjir pada akhir 2025 berdampak terhadap 25.386 pembudidaya ikan serta merusak 35.751 hektare tambak dan kolam beserta prasarana pendukungnya di tiga provinsi.

Pada 2026, KKP menargetkan 15.446 hektare tambak dan kolam dapat kembali beroperasi. Untuk mendukung pemulihan tersebut, disediakan anggaran Rp371,8 miliar, terdiri atas Rp113,8 miliar anggaran belanja tambahan dan Rp258 miliar hasil penyesuaian anggaran.

Pemulihan Terintegrasi, dari Perbaikan Kolam hingga Akses Permodalan

Dalam Renduk PRRP Sumatra 2026-2028, pemulihan sektor perikanan tidak hanya mengandalkan bantuan benih dan pakan. Pemerintah juga merencanakan rehabilitasi prasarana produksi, perbaikan tambak dan kolam, pemulihan akses jalan produksi, serta pembenahan sistem tata air dan saluran pendukung.

Dukungan lainnya mencakup penyediaan mesin, kapal, alat tangkap, peralatan pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan. Akses permodalan, skema padat karya, perlindungan usaha, serta pendampingan penyuluh perikanan turut menjadi bagian dari strategi pemulihan.

Pada tahap rekonstruksi, penataan kawasan produksi perikanan diarahkan agar lebih adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan lingkungan. Penguatan infrastruktur serta integrasi sistem produksi, pengolahan, dan distribusi juga menjadi perhatian.

Bagi Rajuwan dan anggota Kelompok Ceding Ayu, pemulihan itu kini mulai dari benih-benih ikan yang kembali ditebar di kolam. Harapan mereka sederhana: ikan dapat tumbuh, panen kembali berlangsung, dan usaha yang sempat terhenti bisa kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. [*]