Perbaikan Bak Intake dan Jaringan Pipa Air Bersih, Pemkab Bener Meriah Gelontorkan Rp678,8 Juta

DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemulihan layanan dasar kebutuhan masyarakat, yang selalu didorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Termasuk penyediaan air bersih di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu.

Salah satunya di Kampung (Desa) Rime Raya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pemerintah daerah mulai membangun kembali bak pengambilan air (intake) dan jaringan pipa yang rusak akibat banjir pada November 2025.

Untuk diketahui, bencana tersebut merusak empat bak intake. Sejumlah pipa pecah, tertimbun material, bahkan hilang terbawa arus sungai. Akibatnya, akses masyarakat terhadap sumber air bersih terganggu.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Sementara kebutuhan yang tidak mampu ditangani daerah dapat dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal. Saya tahu ada yang punya alasan bahwa, "Ini kita akan bayar ketika pekerjaannya selesai di akhir tahun." Fine kalau itu alasannya. Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana, atau karena sengaja untuk dijadikan SiLPA akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan. Enggak boleh. Gunakan, dan kami akan pantau itu," ujar Tito, Senin (9/11/2026).

Arahan Kasatgas PRR memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan pembagian peran dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Anggaran Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Rp676,8 Juta

Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp676,8 juta untuk pembangunan bak intake dan pemasangan jaringan pipa. Pekerjaan tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Bener Meriah, Ardian, mengatakan pekerjaan masih berjalan sesuai jadwal. Tahap awal telah dilakukan melalui pematokan lokasi bersama rekanan pelaksana, CV Jaya Persada.

Penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas Satgas PRR untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kembali terpenuhi secara berkelanjutan. Selain dukungan pemerintah pusat melalui penyediaan tangki air dan sumur bor, pemulihan jaringan perpipaan serta pembangunan bak intake juga dilakukan melalui sinergi pembiayaan pemerintah daerah, baik dari APBD maupun Bantuan Khusus Keuangan.

"Untuk pembangunan bak intake tidak ada masalah dan masih sesuai jadwal. Cuma, untuk pasokan pipa memang agak kesulitan karena membutuhkan waktu. Kondisi cuaca juga menjadi kendala untuk pekerjaan di lapangan," kata Ardian.

Ia menjelaskan, kondisi sungai setelah banjir membuat pemulihan jaringan lama tidak mudah. Sebagian pipa tertimbun material dan pecah sehingga tidak dapat langsung digali untuk digunakan kembali.

Pekerjaan di kawasan hulu juga harus memperhatikan kondisi cuaca. Hujan deras berpotensi meningkatkan debit air dan membawa material dari kawasan atas.

Pembangunan tersebut menjangkau tiga dusun terdampak. Namun, jaringan yang dibangun belum mencakup sambungan langsung ke setiap rumah atau sambungan rumah (SR).

"Kita upayakan memang sampai ke daerah permukiman masyarakat, tetapi tidak bisa sampai ke SR karena pagu kita memang terbatas," ujar Ardian.

Ia juga berharap rekanan menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak. 

Selaras dengan Renduk PRRP

Pembangunan di Rime Raya merupakan bagian dari upaya mengembalikan fungsi layanan air bersih yang rusak akibat bencana yang selaras dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028.

Dokumen yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 menempatkan layanan air minum sebagai bagian dari pemulihan layanan dasar permukiman di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dokumen Renduk menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, dalam proses pemulihan pascabencana di Sumatera.

Arah kebijakan tersebut tidak hanya menekankan pembangunan fisik. Ketersediaan sumber air baku, fasilitas pengolahan, serta jaringan distribusi juga harus dipastikan agar layanan dapat kembali berfungsi.

Data Renduk mencatat 177 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan rincian 71 unit di Aceh, 60 unit Unit, dan 46 Sumbar. Selain itu, 11 dari 18 Unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terdampak berada di Aceh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, melaporkan bahwa hingga 25 Oktober 2026 terdapat 79 unit SPAM yang ditangani di tiga provinsi terdampak. Empat unit telah selesai, sedangkan 75 unit lainnya masih dalam pengerjaan dengan kemajuan rata-rata 54,55 persen.

Penanganan juga dilakukan pada 94 unit pompa air baku dengan kemajuan rata-rata 10,33 persen. Untuk mendukung seluruh pekerjaan tersebut, Kementerian PU memiliki pagu efektif penanganan bencana Sumatra sebesar Rp21,42 triliun. Anggaran itu terbagi untuk sektor Sumber Daya Air sebesar Rp7,85 triliun, Bina Marga Rp6,64 triliun, Cipta Karya Rp4,05 triliun, dan Prasarana Strategis Rp2,89 triliun.

Apri menjelaskan, pembagian anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kerusakan infrastruktur di lapangan. [*]

Share berita ini

dialeksis.com