DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Pemulihan bantuan rumah masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, melalui penyaluran bantuan stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi, terus diperceat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya negara memastikan warga yang rumahnya rusak, dapat kembali menempati hunian yang layak dan aman.

Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penyaluran bantuan perumahan, baik untuk hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), maupun Dana Tunggu Hunian (DTH), harus didasarkan pada data pemerintah daerah yang diverifikasi secara ketat.

“Data dari Pemda diverifikasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik), yang akan menentukan ini betul (rusak) ringan, ini betul (rusak) sedang,” ujar Tito di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Verifikasi penting dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan setiap keluarga memperoleh penanganan sesuai kondisi kerusakan rumah. Pemerintah juga memberikan pilihan kepada warga, mulai dari menempati huntara, menerima DTH untuk menyewa rumah atau tinggal bersama keluarga, hingga memperbaiki rumah melalui bantuan stimulan.

Penyaluran Berjalan

Di Aceh Tamiang, penyaluran bantuan stimulan telah dilakukan secara bertahap. Pada April 2026, bantuan senilai Rp117,96 miliar disalurkan kepada 4.469 keluarga. Besarannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.

Penyaluran berlanjut pada Juni 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan stimulan tahap III senilai sekitar Rp93,7 miliar untuk 4.400 keluarga.

Meski demikian, sejumlah warga masih ada yang menunggu pencairan bantuan perbaikan rumah mereka. Persoalan tersebut turut disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, saat menemui Kepala BNPB Kristomei Sianturi, di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Armia meminta agar bantuan bagi masyarakat yang telah terdata sebagai penerima stimulan, segera disalurkan. Pertemuan itu juga membahas penyelesaian administrasi, verifikasi data, serta pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Kami berharap masyarakat yang telah terdata sebagai penerima dana stimulan rumah rusak ringan dan sedang dapat segera menerima bantuan. Masyarakat sudah menunggu kepastian ini agar bisa memperbaiki rumah dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Armia.

Kepala BNPB menginstruksikan jajarannya memeriksa laporan pemerintah kabupaten, dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan warga, baik yang menunggu bantuan perbaikan rumah maupun keluarga yang masih membutuhkan hunian tetap.

Dukungan Pemerintah Pusat dalam Kerangka Renduk PRRP

Percepatan bantuan perbaikan rumah tersebut, sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Renduk merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera. Melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026, dokumen itu disahkan.

Renduk juga menempatkan sektor perumahan dan permukiman sebagai salah satu prioritas pemulihan. Dalam skema tersebut, pemerintah melalui BNPB menyiapkan bantuan stimulan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Sementara rumah rusak berat ditangani melalui skema pembangunan kembali atau penyediaan hunian tetap, dengan besaran bantuan yang direncanakan mencapai Rp60 juta sesuai ketentuan program.

Dari sisi pembiayaan, bantuan stimulan merupakan dukungan pemerintah pusat melalui BNPB dalam kerangka pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satgas PRR serta diselaraskan dengan kebutuhan dan tahapan pemulihan dalam Renduk PRRP Sumatera 2026-2028.

Laporan Satgas PRR per 3 November 2026, mencatat BNPB telah menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah di Provinsi Aceh sebesar Rp653,7 miliar. Jumlah tersebut mencakup Rp266,13 miliar untuk 17.742 unit rumah rusak berat dan Rp387,57 miliar untuk 12.919 unit rumah rusak sedang.

Angka tersebut merupakan capaian tingkat Provinsi Aceh, bukan khusus Kabupaten Aceh Tamiang. Namun, data itu memperlihatkan besarnya dukungan pemerintah dalam pemulihan sektor perumahan pascabencana.

Renduk PRRP juga mengarahkan agar perbaikan rumah memperhatikan tingkat kerusakan, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari ancaman bencana. Rumah yang masih dapat diperbaiki di lokasi semula, harus memenuhi pertimbangan keamanan. Sedangkan hunian di kawasan berisiko tinggi perlu mempertimbangkan relokasi.

Pendekatan tersebut mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan. [*]