DIALEKSIS.COM | Takengon - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan warga terdampak segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

Di Kabupaten Aceh Tengah, upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan 533 unit huntap di Kecamatan Linge, yang dilaksanakan pada 2026. Selain program yang sedang berjalan, pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan 477 unit huntap bagi masyarakat di Kecamatan Ketol dan Rusip Antara untuk direalisasikan pada 2027.

Percepatan pembangunan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, yang meminta pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan penyediaan lahan agar pembangunan rumah bagi korban bencana tidak terkendala.

"Yang mungkin perlu dibantu adalah tanah. Ini kan pemerintah daerah menyiapkan tanah. Dan perintah Presiden itu semua tanah negara, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tanah milik desa, kemudian tanah milik BUMN, bahkan tanah swasta yang berstatus HGU, itu mereka harus memberikan tanah dalam rangka kepentingan pembangunan rumah korban bencana," kata Tito dalam rapat koordinasi percepatan pemulihan Sumatra di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Tengah, Iwan Januari, mengatakan Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu dari delapan kabupaten yang memperoleh alokasi pembangunan huntap dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026.

533 Huntap Dibangun di Enam Kampung

Sebanyak 533 unit huntap dialokasikan untuk enam kampung di Kecamatan Linge, yakni Penarun, Umang, Delung Sekinel, Kute Reje, Reje Payung, dan Jamat.

Rumah dibangun menggunakan tipe 36 dengan teknologi Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA). Pekerjaan fisik telah dimulai dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.

Menurut Iwan, pembangunan tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp150 miliar. Sementara nilai penawaran pihak ketiga berada di kisaran Rp128 miliar untuk pekerjaan di enam kampung tersebut.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan 533 unit huntap merupakan bagian dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun anggaran 2026 yang didukung anggaran pemerintah pusat. Program ini juga menjadi bagian dari alokasi pembangunan huntap dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028.

Secara keseluruhan, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,3 triliun. Rinciannya, 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatra Utara, dan 813 unit di Sumatra Barat.

Berdasarkan laporan Kementerian PKP kepada Ketua Satgas PRR pada 11 November 2026, progres pembangunan melalui skema relokasi terpusat di tiga provinsi tersebut telah mencapai 11,87 persen. Pemerintah terus mempercepat pekerjaan untuk mengejar target penyelesaian pada Desember 2026.

Pembangunan huntap juga tidak hanya mencakup bangunan rumah. Kawasan permukiman dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), seperti jalan lingkungan, drainase, serta jaringan air bersih.

"Jadi, yang dibangun bukan hanya rumah, tetapi juga prasarana, sarana, dan utilitas umum. Seluruh fasilitas tersebut menjadi bagian dari pembangunan dalam satu kawasan," jelas Iwan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, yang mengamanatkan pembangunan hunian secara terpadu dengan penyediaan infrastruktur dasar. 

Renduk PRRP adalah panduan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam rangka pemulihan Sumatra pascabencana hidrimeteorologi pada 2025. Dokumen ini disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.

Melalui penataan kawasan yang terintegrasi, hunian baru diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, pemulihan kehidupan dan perekonomian warga dapat berjalan beriringan.

Renduk merupakan dokumen strategis yang mengintegrasikan program pemerintah pusat dan daerah dalam memulihkan sektor perumahan, permukiman, serta infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh. Dokumen kebijakan nasional tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kepastian Lahan dan Keamanan Lokasi

Salah satu tantangan dalam pembangunan huntap, yakni memastikan ketersediaan lahan yang berstatus clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.

Di Jamat, Delung Sekinel, dan Reje Payung, penyediaan lahan menggunakan tanah adat dengan mekanisme penggantian tanaman yang berada di atasnya. Sementara di Penarun dan Umang, pemerintah memanfaatkan lahan milik THL yang berstatus hak guna usaha (HGU).

Persoalan juga sempat muncul di Reje Payung. Lokasi yang sebelumnya direncanakan ternyata masuk kategori rawan bencana tinggi berdasarkan kajian Kementerian PKP. Pemerintah kemudian mengalihkan lokasi pembangunan ke wilayah Desa Jamat yang dinilai lebih aman.

Iwan mengatakan persoalan pengadaan lahan tersebut kini telah diselesaikan. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sehingga pembangunan dapat dilanjutkan.

Penentuan lokasi tersebut sejalan dengan Renduk PRRP yang mengutamakan keselamatan masyarakat melalui relokasi dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi yang lebih aman.

Usulkan 477 Huntap Tambahan pada 2027

Selain pembangunan 533 unit yang sedang berjalan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga memperjuangkan tambahan 477 unit huntap untuk tahun anggaran 2027.

Usulan tersebut mencakup enam kampung di dua kecamatan. Di Kecamatan Ketol meliputi Burlah, Bintang Pepara, dan Serempah. Sementara di Kecamatan Rusip Antara mencakup Atusingkih, Pantan Bener, dan Lut Jaya.

Iwan mengatakan usulan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan relokasi, terutama bagi masyarakat yang tidak lagi merasa aman tinggal di permukiman asal.

Salah satunya masyarakat Desa Serempah yang telah menyampaikan aspirasi relokasi kepada pemerintah daerah. Aspirasi tersebut kemudian diteruskan kepada Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri.

Untuk mendukung persiapan pembangunan, Aceh Tengah juga memperoleh dukungan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pengadaan tanah.

Dukungan tersebut diharapkan mempercepat kesiapan lokasi pembangunan di Kecamatan Ketol dan Rusip Antara. Sebab, kepastian dan ketersediaan lahan menjadi salah satu persyaratan penting untuk memperoleh alokasi pembangunan huntap.

Bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau harus meninggalkan kawasan rawan bencana, pembangunan huntap bukan sekadar menghadirkan bangunan baru. Lebih dari itu, program ini menyangkut pemulihan kehidupan keluarga, keberlanjutan mata pencaharian, serta kepastian masa depan setelah bencana.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Satgas PRR dalam kerangka Renduk PRRP 2026-2028, pembangunan huntap di Aceh Tengah menjadi bagian dari upaya negara menghadirkan kembali tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak.

Pemerintah daerah berharap pembangunan 533 unit di Linge dapat diselesaikan sesuai target, sementara usulan tambahan 477 unit pada 2027 dapat direalisasikan agar semakin banyak keluarga memperoleh hunian tetap dan kesempatan untuk menata kembali kehidupan mereka. [*]