DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemulihan tidak saja menyasar infrastruktur, pascabencana hidrometeorologi yang melanda 35 kabupaten/kota pada tiga provinsi yang ada di Sumatra. Tetapi, perekonomian masyarakat yang ikut terdampak akibat bencana pada akhir November 2025 itu, turut menjadi perhatian pemerintah.

Di Aceh Utara, tantangan pemulihan masih cukup besar. Berdasarkan pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), sekitar 10.600 hektare areal tambak terdampak banjir dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.

Kepala DKP Aceh Utara, Syarifuddin, mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memberikan dukungan untuk tambak dengan kategori kerusakan ringan, agar dapat segera difungsikan kembali. Sementara penanganan tambak berkategori rusak sedang direncanakan pada 2027.

Untuk kerusakan berat, pemerintah daerah menyiapkan sebagian anggaran dan berencana memanfaatkan satu unit ekskavator bantuan KKP setelah APBD Perubahan ditetapkan.

Maisir, salah seorang petani tambak di Aceh Utara, mengatakan bahwa pemulihan tersebut sangat berarti bagi dia dan para petambak lainnya. Banjir menyebabkan sejumlah kolam budidaya mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur. Saluran air yang tertutup juga membuat petambak kesulitan mengatur sirkulasi air.

Kondisi itu membuat aktivitas budidaya belum bisa berjalan normal. Padahal, tambak merupakan sumber penghidupan yang menopang kebutuhan keluarga petani.

“Normalisasi sangat dibutuhkan agar kami bisa kembali mengelola tambak dan memulihkan mata pencaharian,” kata Maisir.

Dalam rangka pemulihan yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatra, pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp371,8 miliar untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. 

Anggaran tersebut diarahkan untuk merehabilitasi tambak, memperbaiki sarana budidaya, serta membantu pembudidaya dan nelayan kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah bencana banjir akhir 2025.

Berdasarkan dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, Anggaran Belanja Tambahan (ABT) merupakan salah satu instrumen utama untuk membiayai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada tahun anggaran 2026. 

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya pembagian tugas dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses pemulihan berjalan lebih cepat.

Tito menjelaskan, pemerintah daerah memperoleh penguatan anggaran, termasuk melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Sedangkan kementerian dan lembaga melaksanakan penanganan sesuai kewenangan masing-masing. 

"Yang bisa ditangani oleh kabupaten, kota dengan anggaran tambahan, silahkan kerjakan. Yang bisa dikerjakan oleh provinsi dengan anggaran yang ditambah oleh Bapak Presiden, silahkan kerjakan. Yang enggak mampu ditangani oleh daerah, lempar kepada saya untuk bisa saya koordinasikan di tingkat pusat," ujarnya.

Pekerjaan yang belum rampung pada 2026 juga perlu dilanjutkan agar kebutuhan masyarakat terdampak tetap tertangani. Dalam konteks tersebut, ABT KKP menjadi salah satu instrumen pembiayaan pemerintah pusat untuk memulihkan sektor perikanan, khususnya kawasan budidaya yang mengalami kerusakan akibat banjir.

ABT KKP Sasar Rehabilitasi 15.446 Hektare Tambak

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut bencana hidrometeorologi akhir 2025 berdampak terhadap 35.751 hektare tambak dan kolam beserta prasarana pendukung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.

Dari total luasan tersebut, sebanyak 5.800 hektare telah kembali beroperasi di 27 kabupaten dan kota. KKP menargetkan 15.446 hektare dapat kembali beroperasi hingga akhir 2026. Sementara itu, penanganan kawasan lainnya akan dilanjutkan secara bertahap pada 2027 dan 2028.

Aceh menjadi wilayah dengan sasaran pemulihan terbesar, yakni 5.707 hektare yang tersebar di delapan kabupaten dan kota. Untuk mendukung pekerjaan di lapangan, KKP mengerahkan 12 unit ekskavator ke tiga provinsi terdampak. Sebanyak delapan unit ditempatkan di Aceh untuk membersihkan lumpur dan material banjir, memperbaiki petak budidaya, serta memulihkan saluran air.

Dukungan ABT KKP senilai Rp371,8 miliar tersebut mencakup rehabilitasi dan perbaikan infrastruktur perikanan, bantuan sarana dan alat produksi, serta penggerakan kembali ekonomi masyarakat pesisir. Selain ekskavator untuk normalisasi tambak, program pemulihan juga diarahkan pada dukungan sarana perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan, dan kebutuhan produksi pembudidaya.

Sinergi dengan Renduk PRRP

Penanganan tambak melalui ABT KKP, juga menjadi bagian dari agenda pemulihan yang lebih luas sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Renduk PRRP ini adalah pedoman bagi pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi Sumatra. Dokumen ini disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.

Renduk mengarahkan pemulihan sektor perikanan tidak hanya melalui pembersihan petak tambak. Tetapi juga perbaikan prasarana budidaya, sistem tata air, saluran pendukung, dan akses jalan menuju kawasan produksi.

Arah tersebut penting karena kerusakan di kawasan tambak Aceh Utara juga berkaitan dengan kondisi muara dan saluran air. Banjir membentuk alur baru menuju laut di sejumlah lokasi, sementara sedimentasi menyebabkan beberapa muara semakin dangkal. Pemkab Aceh Utara berharap Kementerian Pekerjaan Umum menindaklanjuti pemeriksaan awal dengan pengerukan agar aliran air kembali lancar.

Karena itu, rehabilitasi tambak melalui ABT KKP perlu berjalan beriringan dengan penanganan saluran, sungai, dan muara oleh instansi yang berwenang. Sinergi tersebut menjadi bagian penting agar pemulihan tidak berhenti pada perbaikan petak budidaya, tetapi juga mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur pendukung produksi.

Negara Hadir Memulihkan Mata Pencaharian Petambak

Bagi masyarakat pesisir, keberhasilan rehabilitasi bukan semata-mata diukur dari jumlah alat berat yang dikerahkan atau luas tambak yang dibersihkan. Hasilnya akan benar-benar dirasakan ketika kolam kembali dapat diisi air, benur bisa ditebar, dan kegiatan panen kembali menghasilkan pendapatan.

Selain perbaikan infrastruktur, KKP juga mengarahkan pemulihan pada dukungan benih, pakan, akses permodalan, dan pendampingan bagi pembudidaya.

Melalui pembiayaan ABT KKP, koordinasi Satgas PRR, serta pelaksanaan Renduk PRRP, pemerintah berupaya memastikan pemulihan sektor perikanan berlangsung secara menyeluruh. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi tambak yang rusak, tetapi juga memulihkan penghidupan masyarakat dan menggerakkan kembali perekonomian pesisir Aceh. [*]