DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Perempuan juga didorong untuk mengambil peran dalam proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda 53 kabupaten/kota pada tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pada November 2025 lalu. Proses pemulihan diharapkan menyeluruh, tidak saja tentang perbaikan infrastruktur yang rusak.
Di tengah upaya menata kehidupan setelah bencana, pemerintah juga mendorong perempuan mengambil peran dalam memulihkan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga melalui pengembangan Kebun Pangan Perempuan (KPP).
Program yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tersebut, menyasar 50 desa di Aceh Utara. Setiap desa direncanakan menyediakan lahan sedikitnya 500 meter persegi untuk ditanami sayuran dan palawija. Hasilnya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Bahkan bisa menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan baru.
Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Tito menegaskan bahwa pemulihan harus menyentuh kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.
"Pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur fisik, tetapi juga harus memastikan kehidupan masyarakat dapat pulih, kebutuhan dasar terpenuhi, serta kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai," ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Selasa (23/6/2026).
Satgas PRR mendorong pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan perlindungan sosial, pendampingan kesehatan mental dan psikososial, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga diarahkan membangun fasilitas dan infrastruktur dasar yang inklusif, responsif gender, serta ramah bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Dalam konteks tersebut, kebun pangan perempuan menjadi salah satu bentuk kehadiran negara yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa.
Dari Lahan Desa untuk Kebutuhan Keluarga
Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Fakhrurradhi, mengatakan program kebun pangan diawali dengan bimbingan teknis bagi pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya.
Program tersebut berasal dari Kemen PPPA, lalu diturunkan ke dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi. Kemudian melibatkan pemerintah daerah dan yayasan mitra untuk pendampingan masyarakat.
"Program ini ditujukan untuk kegiatan ibu-ibu di desa dengan menyediakan lahan pertanian paling sedikit sekitar 500 meter persegi. Ke depan, penanaman berbagai tanaman palawija dan sayuran akan difasilitasi melalui kerja sama dengan yayasan tersebut," kata Fakhrurradhi pada Peluncuran Kebun Pangan Perempuan, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil kebun nantinya dapat dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat desa atau dijual kepada pihak ketiga. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberikan peluang bagi perempuan untuk berkontribusi terhadap ekonomi keluarga.
"Hasilnya bisa digunakan untuk konsumsi masyarakat desa atau dijual kepada pihak ketiga sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi. Melalui kebun pangan ini, kami berharap kebutuhan pangan masyarakat dapat terbantu," ujarnya.
Pelaksanaan program melibatkan tiga unsur utama, yakni yayasan sebagai pihak yang memandu kegiatan, penyuluh pertanian sebagai pendamping teknis, serta pemerintah daerah yang berkontribusi menyediakan fasilitas.
Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara, Aisyah, bersama jajaran bidang dan penyuluh pertanian turut hadir dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan penyuluh diperlukan agar perempuan yang mengikuti program memperoleh pengetahuan praktis mengenai pengelolaan lahan dan budidaya tanaman.
Sebelum kegiatan berlangsung di masing-masing desa, para pengelola akan mendapatkan pembekalan dan pendampingan. Lahan percontohan juga disiapkan sebagai tempat belajar sebelum pengembangan kebun dilakukan lebih luas.
Pemberdayaan Perempuan Pascabencana
Di balik upaya memulihkan ekonomi keluarga, perempuan dan anak merupakan kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis ketika bencana terjadi. Kehilangan tempat tinggal, terputusnya aktivitas ekonomi, hingga tekanan psikologis dapat memperberat kondisi mereka.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong pengembangan Kebun Pangan Perempuan (KPP) sebagai salah satu program pemberdayaan dalam Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.
Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong kemandirian ekonomi perempuan di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor. Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, mengatakan KPP bukan sekadar kegiatan bercocok tanam, melainkan upaya membangun kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.
“Bukan hanya sekadar kebun, tapi ini adalah program entry point untuk bisa mencapai kesejahteraan keluarga melalui perempuan, melalui mama-mama, melalui ibu,” ujarnya, Jumat (30/10/2026).
Dalam pelaksanaan PRRP, Kemen PPPA merencanakan pengembangan KPP di 204 titik pada tiga provinsi terdampak. Program ini diharapkan membentuk komunitas perempuan di tingkat desa yang mampu mengelola kebun secara mandiri dan berkelanjutan.
Program ini didukung melalui pembiayaan lintas sektor dan kolaborasi pemerintah dengan lembaga non-pemerintah. Sumber pembiayaannya meliputi APBN melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sinergi anggaran kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian PPPA dan Kementerian Pertanian, serta dukungan pemerintah daerah.
Pelaksanaan program juga dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil dan yayasan pendamping melalui skema swakelola, termasuk Swakelola Tipe III. Selain itu, penguatan usaha produktif perempuan dan ketahanan pangan masyarakat berpeluang memperoleh dukungan pendanaan inovatif melalui lembaga seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dalam bentuk hibah maupun dana bergulir.
Melalui program ini, Kemen PPPA berharap perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pemulihan pascabencana, tetapi juga berperan sebagai penggerak ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi keluarga di tingkat desa.
Bersinergi dengan Renduk Pemulihan Sumatra
Pengembangan Kebun Pangan Perempuan juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Renduk PRRP Sumatra yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Renduk menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan program serta alokasi anggaran pemulihan selama tiga tahun.
Di dalam kerangka pemulihan tersebut, perhatian tidak hanya diberikan pada pembangunan fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, rehabilitasi psikososial, pemulihan mata pencaharian, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Pengembangan kebun pangan perempuan memiliki irisan langsung dengan agenda pemulihan ekonomi dan rehabilitasi pertanian. Program ini memanfaatkan sumber daya desa untuk membantu keluarga kembali memenuhi kebutuhan pangan sekaligus membangun aktivitas produktif.
Sinergi antara Kemen PPPA, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyuluh pertanian, dan lembaga masyarakat menjadi penting agar program tidak berhenti pada kegiatan bimbingan teknis. Pendampingan dan penguatan kelembagaan diperlukan supaya kebun dapat dikelola secara berkelanjutan.
Melalui program tersebut, perempuan di desa diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan dalam proses pemulihan, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan kembali kehidupan masyarakat.
Bagi keluarga yang masih berupaya bangkit setelah banjir, keberadaan kebun pangan di lingkungan desa diharapkan menjadi langkah nyata untuk kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperkuat ketahanan keluarga, dan membuka peluang penghidupan yang lebih baik. [*]
Share berita ini