Jutaan Benih Nila Bantuan Pemerintah Tumbuhkan Harapan Pembudidaya di Bener Meriah

DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemulihan sektor perikanan pascabencana di Aceh, tidak cukup hanya dengan membersihkan kolam dan memperbaiki sarana budidaya. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha budidaya ikan, sangat berharap adanya bantuan benih ikan, pakan, hingga sumber air agar produktivitas kembali berjalan seperti sebelumnya. 

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah pusat terus mendorong pemulihan sektor perikanan di wilayah terdampak, termasuk Aceh.

Dalam paparan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera pada 9 November 2026, Tito menyebut Aceh menjadi daerah dengan areal tambak terdampak lumpur paling luas, mencapai 30.417 hektare. Sementara Sumatera Utara tercatat 575 hektare dan Sumatera Barat 255 hektare.

“Di masalah perikanan, terutama tambak yang terdampak oleh lumpur dan lain-lain, itu paling banyak memang juga di Aceh 30.417 hektare, di Sumut 575 hektare, Sumbar 255 hektare. Dan ini sedang dikerjakan oleh Menteri KKP. Ada anggaran beliau dari yang reguler yang refocusing istilahnya, anggaran regulernya digunakan untuk membantu pemulihan di Aceh,” jelas Tito dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, 9 November 2026.

Arahan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembenahan infrastruktur dan lingkungan. Bantuan benih harus berjalan beriringan dengan perbaikan kolam, saluran air, serta penanganan kawasan yang masih berisiko terdampak banjir.

Benih untuk Menghidupkan Kembali Kolam Warga

Di Kampung Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025, masih dirasakan sejumlah pembudidaya ikan. Sebagian kolam milik anggota Kelompok Merges belum dapat dimanfaatkan kembali karena rusak diterjang banjir dan longsor. Kerusakan sumber air turut menghambat aktivitas budidaya.

Ketua Kelompok Merges, Sulman, mengatakan sekitar delapan keluarga masih menghadapi persoalan tersebut. Luas lahan kelompok yang terdampak diperkirakan mencapai empat hingga lima hektare.

Di tengah keterbatasan itu, bantuan benih ikan nila menjadi harapan untuk memulai kembali usaha yang sempat terhenti. Namun, bagi Sulman, bantuan tersebut perlu disertai dukungan pakan agar benih yang ditebar dapat tumbuh hingga masa panen.

“Harus ada keseimbangan. Kalau ada benih, harus ada pakannya,” kata Sulman.

Kebutuhan tersebut menggambarkan kondisi pembudidaya yang tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memulai produksi, tetapi juga dukungan agar usaha mereka dapat berlangsung sampai menghasilkan pendapatan.

Penyaluran Bertahap, Jutaan Benih Disiapkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah, mulai menyalurkan bantuan tahap awal sebanyak 70.000 benih ikan nila. Benih tersebut berasal dari Balai Benih Ikan (BBI) Timang Gajah.

Secara keseluruhan, bantuan yang disiapkan mencapai 6.758.000 benih ikan nila. Program ini menyasar 57 kelompok pembudidaya dan 166 pembudidaya perorangan, dengan luas lahan terdampak berdasarkan pendataan mencapai 67,58 hektare.

Penyaluran diprioritaskan kepada pembudidaya yang kolamnya telah siap digunakan. Sebagian warga bahkan telah memperbaiki kolam secara swadaya setelah bencana agar dapat kembali menjalankan usaha.

Sementara itu, kolam yang masih mengalami kerusakan berat membutuhkan penanganan lanjutan dari pemerintah daerah.

Bagi Sulman dan anggota kelompoknya, keberlanjutan bantuan menjadi hal yang dinantikan. Ia menyebut sebagian sumber air masih rusak, tetapi tetap memungkinkan untuk dipulihkan melalui penanganan lebih lanjut.

Selain benih dan pakan, kelompoknya juga berharap bantuan alat berat. Alat ini diperlukan untuk perbaikan kawasan budidaya dan juga perluasan areal perikanan milik masyarakat.

Pemulihan Perikanan Diperkuat Anggaran dan Peralatan

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bencana akhir 2025 berdampak pada lebih dari 33.000 pelaku usaha kelautan dan perikanan di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.386 merupakan pembudidaya ikan.

Kerusakan mencakup 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung dan 3.475 unit keramba.

Untuk mempercepat pemulihan, KKP merancang penanganan bertahap selama 2026–2028. Pada 2026, pemerintah menargetkan 15.446 hektare tambak dan kolam kembali beroperasi dengan dukungan anggaran Rp371,8 miliar.

Anggaran tersebut terdiri atas belanja tambahan Rp113,8 miliar dan pemfokusan kembali anggaran KKP sebesar Rp258 miliar.

KKP juga mengirimkan 12 unit ekskavator untuk mempercepat pembersihan dan perbaikan saluran. Sebanyak delapan unit ditempatkan di Aceh, sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing menerima dua unit.

Dalam perkembangannya, 5.707 hektare tambak dan kolam di delapan kabupaten/kota di Aceh telah kembali beroperasi. Penanganan tersebut mencakup pemulihan 300 hektare tambak di Langsa dan 120 hektare tambak udang di Aceh Timur. Pembudidaya di Pidie Jaya juga telah melaksanakan panen perdana udang vaname.

Sinergi Satgas PRR dan Rencana Induk

Percepatan pemulihan sektor perikanan juga diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam struktur penanganannya, pemulihan usaha pembudidaya masuk dalam Bidang Ekonomi dan Pangan yang dikoordinasikan Menteri Pertanian, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu anggotanya.

Pelaksanaan program tersebut disinergikan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatra 2026-2028 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.

Rencana induk menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun kebutuhan anggaran serta menjalankan program pemulihan selama tiga tahun.

Untuk sektor perikanan, arah kebijakannya tidak hanya mencakup bantuan benih dan pakan, tetapi juga rehabilitasi kolam dan tambak, pemulihan akses operasional, perbaikan sistem tata air, pendampingan penyuluh, hingga penguatan permodalan dan perlindungan usaha.

Dengan demikian, penyaluran jutaan benih ikan nila di Bener Meriah merupakan bagian dari upaya pemulihan yang lebih luas. Dukungan KKP melalui anggaran reguler yang difokuskan kembali dan anggaran tambahan berjalan dalam kerangka koordinasi Satgas PRR serta pelaksanaan Rencana Induk.

Bagi Sulman dan pembudidaya lainnya, keberhasilan program bukan saja diukur dari jumlah benih yang disalurkan. Kolam yang kembali terisi, sumber air yang pulih, serta tersedianya pakan hingga ikan siap dipanen, adalah ukuran ekonomi masyarakat mulai bangkit.

Di Timang Gajah, harapan itu masih terus dijaga. Setelah bencana merusak kolam dan menghentikan aktivitas budidaya, bantuan yang datang menjadi langkah awal agar masyarakat kembali memiliki kesempatan untuk bekerja, berproduksi, dan memperoleh penghidupan dari usaha perikanan. [*]

Share berita ini

dialeksis.com