DIALEKSIS.COM | Takengon - Bagi masyarakat Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, akses jalan penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Selain menghubungkan antarwilayah, akses jalan dibutuhkan untuk mengangkut hasil pertanian, menjangkau pasar, mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan aktivitas perdagangan.

Kebutuhan makin mendesak setelah bencana hidrometeorologi melanda Sumatera pada November 2025, termasuk Aceh. Tidak sedikit jalur terputus. Salah satu ruas yang mendapat perhatian adalah Jalan Angkup (PLTM) - Genting Gerbang.

Ruas jalan tersebut rusak berat. Kini mendapat penanganan melalui peningkatan konstruksi aspal hotmix sepanjang 1,2 kilometer. Pekerjaan ini diharapkan memperlancar transportasi sekaligus mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur daerah, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan kemampuan keuangan.

Tito menjelaskan, pemulihan pascabencana menghadapi tantangan berupa luasnya wilayah terdampak yakni 35 kabupaten/kota di tiga provinsi. Juga curah hujan tinggi yang memicu banjir dan longsor susulan. Karena itu, penanganan jalan dan sungai perlu terus dipercepat agar infrastruktur kembali berfungsi secara optimal dan permanen.

Tito juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan sumber anggaran yang tersedia.

"Ditarget sampai tahun 2028. Yang penting kita terus bergerak dan bekerja, semua kementerian dan lembaga. Saya juga meminta rekan-rekan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," ujar Tito, Senin (9/11/2026).

Jalan Alternatif Tumpuan Masyarakat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tengah, Pijas Visara, menjelaskan bahwa Jalan Angkup - Genting Gerbang merupakan jalan kabupaten dengan panjang keseluruhan 2,5 kilometer.

Menurutnya, kondisi jalan tersebut memang sudah mengalami kerusakan berat sebelum bencana hidrometeorologi November 2025. Kerusakan semakin parah setelah bencana tersebut.

Dampaknya semakin besar setelah Jembatan Titi Merah di Desa Mutiara, yang merupakan bagian dari ruas jalan nasional, hanyut. Akses Angkup - Mutiara menuju Kecamatan Rusip Antara terputus total.

Kondisi tersebut menjadikan Jalan Angkup - Genting Gerbang sebagai jalur alternatif utama penghubung Kecamatan Silih Nara dengan Kecamatan Celala dan Rusip Antara.

"Ruas jalan ini juga memiliki peran penting sebagai akses penunjang distribusi bantuan logistik menuju Kecamatan Celala dan Rusip Antara sejak awal bencana. Selain itu, menjadi jalur mobilisasi alat berat untuk penanganan sejumlah ruas jalan nasional," jelas Pijas.

Akses yang lebih baik diharapkan mempermudah distribusi hasil pertanian, memperlancar perdagangan, dan mengurangi hambatan perjalanan antarkecamatan dalam pemulihan akses jalan ini.

Pekerjaan Rp3,2 Miliar

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan peningkatan jalan sepanjang 1.200 meter menggunakan konstruksi aspal hotmix dengan lebar bervariasi antara 4 hingga 7 meter.

Pekerjaan yang dilaksanakan CV Fikri Brother itu memiliki nilai kontrak Rp3.243.324.000, dengan sumber pembiayaan berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan mencapai 42 persen. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2026 sesuai masa kontrak.

Pijas berharap pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaat peningkatan jalan segera dirasakan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas dukungan alokasi anggaran TKD kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana.

Bagian dari Upaya Pemulihan Infrastruktur Sumatera

Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 berdampak terhadap 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerusakan berbagai sektor, termasuk infrastruktur, menjadikan pemulihan akses transportasi sebagai salah satu kebutuhan utama.

Sebagai panduan dalam pemulihan Sumatera, dibentuklah Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026 - 2028. Dokumen ini kemudian disahkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. 

Dalam konteks itu, peningkatan Jalan Angkup - Genting Gerbang menjadi bagian dari upaya menyelaraskan penanganan infrastruktur daerah dengan agenda pemulihan pascabencana Sumatera.

Dalam Renduk PRRP, pemerintah mendorong pemulihan yang tidak hanya memperbaiki kerusakan. Tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

Satgas PRR juga mengoordinasikan percepatan penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terutama jalan dan jembatan. Koordinasi bersama Bappenas, kementerian terkait, dan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan serta dukungan pendanaan sesuai kondisi kerusakan di lapangan.

Verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan program pemulihan memiliki sasaran jelas dan menghindari tumpang tindih pembiayaan. Dengan demikian, dukungan pemerintah pusat diharapkan melengkapi kemampuan daerah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur.

Namun, pemulihan masih menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir dan longsor susulan. Karena itu, perbaikan jalan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan penanganan sungai dan mitigasi bencana.

Bagi masyarakat, keberhasilan pemulihan akan terlihat dari semakin baiknya akses transportasi. Jalan yang layak memudahkan petani mengangkut hasil perkebunan, memperlancar distribusi barang, serta mendukung perjalanan menuju pusat perdagangan dan layanan publik.

Peningkatan Jalan Angkup - Genting Gerbang pun memiliki arti lebih dari sekadar perbaikan infrastruktur. Ruas ini diharapkan kembali menjadi penghubung aktivitas masyarakat sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi wilayah setelah terdampak bencana. [*]