DIALEKSIS.COM | Takengon - Setelah hampir setahun menghadapi sulitnya akses transportasi akibat banjir dan tanah longsor, masyarakat Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, mulai merasakan perubahan. Jalan yang sebelumnya dipenuhi material longsor dan sulit dilalui kendaraan, kini perlahan kembali terbuka melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bagi Sejahtera, Kepala Desa Reje Payung, perubahan tersebut bukan hanya soal perbaikan badan jalan. Pulihnya akses transportasi menjadi harapan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebab akses ini adalah jalan mereka untuk kebutuhan keluarga, mengakses pelayanan kesehatan, hingga menggerakkan perekonomian desa.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pemulihan harus melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia, baik melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

"DItarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," ujar Tito.

Arahan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memulihkan konektivitas wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Linge, yang sebelumnya mengalami keterisolasian akibat kerusakan infrastruktur jalan.

Dari Terisolasi Menuju Akses yang Kembali Terbuka

Bencana banjir dan tanah longsor pada 26 November 2025, menjadi masa sulit bagi masyarakat Linge. Sebanyak 26 desa sempat terisolasi setelah sejumlah ruas jalan tertimbun material longsor. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda empat maupun roda dua kesulitan melintas. Bahkan, bantuan logistik untuk masyarakat harus dikirim melalui jalur udara.

Sejahtera, mengingat kondisi tersebut sebagai pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Material longsor berupa batu-batu berukuran besar menutupi sejumlah badan jalan sehingga perjalanan menuju Takengon menjadi sangat sulit.

Namun, hampir setahun setelah bencana, perubahan mulai terlihat.

"Selama ini kami cukup sering bepergian ke Takengon. Kalau melihat kondisi jalan dari Kute Reje hingga menuju Takengon, alhamdulillah sudah mulai menunjukkan perubahan. Kondisinya sekarang jauh lebih baik dan cukup membantu masyarakat," kata Sejahtera.

Ia mengatakan, akses menuju ibu kota Kabupaten Aceh Tengah kini lebih mudah dijangkau dibandingkan saat material longsor masih menutupi sejumlah titik jalan.

Meskipun pekerjaan masih berlangsung, masyarakat mulai merasakan manfaatnya. Aktivitas perjalanan yang sebelumnya penuh hambatan kini berangsur membaik.

Progres 72 Persen, Anggaran Rp622 Miliar

Pemulihan konektivitas di kawasan tersebut dilakukan melalui pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sejumlah titik kerusakan. Sepanjang ruas Takengon-Isak, sedikitnya 27 titik masuk dalam program penanganan, ditambah satu titik pekerjaan di kawasan Jembatan Segene Balik.

Total nilai pekerjaan mencapai sekitar Rp622 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada PT Hutama Karya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ISAK, Mulyadi, menyampaikan bahwa progres keseluruhan pekerjaan telah mencapai 72 persen. Pekerjaan yang dimulai pada 5 Desember 2025 tersebut ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.

Sejumlah tantangan masih dihadapi selama pelaksanaan. Persoalan klaim kepemilikan lahan di beberapa lokasi, termasuk kawasan Kemerleng, membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, kondisi cuaca juga mempengaruhi jadwal pekerjaan. Ketika hujan turun, pengecoran beton harus dihentikan sementara untuk menjaga mutu dan kekuatan konstruksi.

Dalam konferensi pers pada Senin (9/11/2026), Kasatgas PRR Tito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak apabila masih terdapat wilayah yang belum sepenuhnya tersentuh penanganan. Beberapa infrastruktur, seperti sungai dan jalan, masih membutuhkan penanganan lanjutan agar dapat kembali berfungsi secara permanen.

“Saya selaku Kasatgas meminta maaf kepada saudara-saudara yang terdampak, apabila masih ada wilayah yang belum tersentuh atau kondisi sungai dan jalan yang belum sepenuhnya bisa ditangani secara permanen. Ini karena banyaknya wilayah terdampak dan memang membutuhkan waktu,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan terus bekerja mempercepat proses pemulihan melalui keterlibatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sinergi Renduk dan Kehadiran Negara

Percepatan pemulihan infrastruktur jalan di wilayah terdampak juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028.

Dokumen tersebut menjadi peta jalan, panduan strategis pemerintah dalam memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama periode 2026-2028.

Melalui sinergi Satgas PRR, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan pemerintah daerah, pemutakhiran serta verifikasi data terus dilakukan agar penanganan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penyelarasan lokasi, volume pekerjaan, dan pendanaan juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih anggaran.

Prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable menjadi landasan agar infrastruktur yang dibangun kembali tidak hanya memulihkan akses, tetapi juga lebih tangguh menghadapi potensi bencana pada masa mendatang.

Bagi Sejahtera, keterlibatan pemerintah pusat dan daerah menjadi hal penting agar pemulihan tidak berhenti pada terbukanya jalan utama. Ia berharap pembangunan infrastruktur permukiman dan akses jalan desa yang terdampak banjir maupun longsor juga mendapatkan perhatian.

"Harapan kami kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar penanganan pascabencana bisa segera dipercepat. Kami ingin masyarakat di wilayah pedesaan bisa kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar," ujarnya.

Ia menambahkan, pemulihan akses jalan dan permukiman perlu segera dituntaskan agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal.

Bagi warga Linge, jalan yang kembali terbuka berarti lebih dari sekadar pulihnya konektivitas. Di balik pembangunan tersebut, ada harapan anak-anak dapat bersekolah tanpa kesulitan, masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi desa kembali bergerak.

Pemulihan yang sedang berlangsung menjadi gambaran kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat pascabencana. Namun, bagi warga yang pernah terisolasi, keberhasilan pemulihan sesungguhnya baru akan terasa ketika seluruh akses dan kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. [*]