Groin Rp14,4 Miliar di Muara Batu, Upaya Bangun Pesisir Lebih Tangguh

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Ancaman abrasi yang selama ini dialami masyarakat pesisir Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, bukan sekadar mengikis daratan. Tetapi juga mengancam sumber penghidupan warga. Sejumlah tambak dan usaha pembenihan udang (hatchery) bahkan pernah rusak hingga hilang diterjang gelombang laut.

Geuchik Ulee Madon, Zulfikri Idris, mengatakan abrasi menjadi persoalan serius bagi masyarakat, terutama ketika air laut pasang. Gelombang kerap menghantam kawasan pesisir dan mengikis daratan, sehingga mengancam tambak serta usaha hatchery milik warga.

"Dulu abrasi sudah sangat mengancam usaha masyarakat. Ada beberapa hatchery yang rusak bahkan hilang karena terjangan ombak saat pasang purnama," ujar Zulfikri.

Pembangunan groin di sejumlah desa pesisir Kecamatan Muara Batu mulai memberikan harapan baru. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengurangi ancaman abrasi, menjaga kestabilan garis pantai, serta melindungi kawasan usaha masyarakat.

Groin (krib pantai) merupakan bangunan pelindung pantai yang dibuat memanjang dari garis pantai ke arah laut, umumnya tegak lurus atau sedikit miring terhadap garis pantai. Bangunan ini berfungsi menahan atau mengurangi perpindahan pasir dan sedimen akibat arus sejajar pantai (longshore current), sehingga membantu mengendalikan erosi dan mempertahankan lebar pantai. Groin dibuat untuk menahan pasir agar tidak terus terbawa arus sepanjang pantai. Namun, groin bukan pemecah gelombang yang fungsi utamanya meredam energi gelombang.

Negara Hadir Memperkuat Perlindungan Pesisir

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur daerah, terutama wilayah dengan keterbatasan kemampuan keuangan.

Tito menjelaskan, pemulihan pascabencana menghadapi tantangan besar karena wilayah yang terdampak mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Curah hujan tinggi juga masih berpotensi memicu banjir dan longsor susulan. Karena itu, penanganan infrastruktur perlu dipercepat melalui koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Yang bisa ditangani oleh kabupaten, kota dengan anggaran tambahan, silahkan kerjakan. Yang bisa dikerjakan oleh provinsi dengan anggaran yang ditambah oleh Bapak Presiden, silahkan kerjakan. Yang enggak mampu ditangani oleh daerah, lempar kepada saya untuk bisa saya koordinasikan di tingkat pusat," ujarnya.

Lebih lanjut Kasatgas menegaskan, proses pemulihan berlangsung hingga 3 tahun yakni dari 2026 hingga 2028. Maka anggaran yang diberikan terutama ke daerah, bisa segera dimanfaatkan untuk pemulihan masyarakat.

"Ditarget sampai tahun 2028. Yang penting kita terus bergerak dan bekerja, semua kementerian dan lembaga. Saya juga meminta rekan-rekan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," ujar Tito, Senin (9/11/2026).

Tito menyebut tambahan TKD sekitar Rp10,6 triliun telah disalurkan sepenuhnya untuk memperkuat kemampuan daerah. Dukungan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah bergerak bersama pusat dalam menangani kebutuhan pemulihan.

Delapan Titik Pembangunan, Progres Mendekati 85 Persen

Pembangunan groin di Kecamatan Muara Batu tahun ini tersebar di empat desa. Zulfikri menjelaskan, pekerjaan tersebut mencakup dua titik di Desa Ulee Madon, dua titik di Meunasah Arun, dua titik di Desa Cot Trueng, serta sekitar dua titik di Meunasah Drang.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar delapan titik pembangunan groin di kawasan pesisir tersebut. Progres pekerjaan telah mendekati 85 persen. Capaian ini menjadi perkembangan penting bagi masyarakat yang selama ini menghadapi ancaman pengikisan daratan akibat gelombang laut.

Pembangunan Groin Pantai Muara Batu (Meunasah Drang - Cot Trueng) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dinas Pengairan Aceh dengan nilai Rp14,4 miliar.

Ketahanan groin juga bergantung pada kekuatan konstruksi, kesesuaian desain dengan karakteristik gelombang, serta pemantauan dan pemeliharaan setelah pembangunan. Karena itu, keberadaan bangunan ini perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan pesisir yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Arah Pemulihan Renduk PRRP

Pembangunan groin di Muara Batu sejalan dengan arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatra 2026-2028 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.

Renduk PRRP mengarahkan pembangunan kembali wilayah terdampak dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Artinya, pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelumnya, tetapi juga meningkatkan kualitas dan ketahanannya terhadap risiko bencana.

Dalam sektor sumber daya air dan perlindungan kawasan pesisir, dokumen tersebut menekankan pengelolaan yang terintegrasi. Strateginya mencakup pemulihan sungai, pengendalian banjir, penanganan sedimentasi, perkuatan tebing, pembangunan jetty, serta perlindungan kawasan pantai.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga mendorong optimalisasi sumber anggaran pusat dan daerah. TKD Reguler yang bersumber dari APBN disalurkan melalui APBD, antara lain dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, TKD Tambahan didorong untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemanfaatannya perlu disinkronkan dengan anggaran daerah maupun kementerian dan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.

Karena itu, sinkronisasi antara sumber pendanaan pusat dan daerah menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan yang dibiayai melalui TKD Reguler, TKD Tambahan, maupun anggaran kementerian dan lembaga tidak mengalami tumpang tindih pembiayaan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap sumber anggaran dapat saling melengkapi dan digunakan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, keterbatasan fiskal daerah dapat diatasi melalui dukungan pendanaan yang lebih terarah dan terintegrasi. [*]

Share berita ini

dialeksis.com