DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Abrasi yang terus mengikis daratan pesisir Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, selama ini menjadi ancaman bagi usaha masyarakat. Selain menggerus kawasan pantai, kerusakan tersebut juga membayangi keberlangsungan tambak dan usaha pembenihan udang (hatchery) yang menjadi sumber penghidupan warga.
Pembangunan bangunan pengaman pantai atau groin mulai memberikan perubahan. Masyarakat merasakan kawasan yang telah ditangani lebih terlindungi, sementara dampak abrasi di lokasi tersebut tidak lagi separah sebelumnya.
Geuchik Ulee Madon, Zulfikri Idris, mengatakan keberadaan groin memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi ancaman pengikisan daratan di sepanjang pesisir.
“Sekarang sudah ada manfaatnya. Kalau terjadi abrasi, dampaknya tidak seperti sebelumnya,” kata Zulfikri.
Groin atau krib merupakan bangunan pelindung pantai yang dibuat menjorok ke laut dan relatif tegak lurus terhadap garis pantai. Fungsinya menahan pergerakan sedimen akibat arus sejajar pantai (longshore drift), sehingga membantu mengurangi pengikisan dan menjaga kestabilan garis pantai.
Groin umumnya menggunakan material, seperti batu alam, beton, tetrapod, kayu, maupun baja. Pemilihan material disesuaikan dengan kondisi pantai, karakteristik gelombang, serta kebutuhan perlindungan kawasan pesisir.
Melindungi Perekonomian Warga
Zulfikri menyebutkan, pembangunan groin diharapkan dapat melindungi 23 unit hatchery, beberapa hektare tambak, serta permukiman warga yang berada di kawasan pesisir Ulee Madon.
Menurut pengamatannya, selama empat bulan terakhir, kawasan yang telah ditangani tidak lagi mengalami pengikisan daratan seperti sebelumnya. Perlindungan tersebut penting karena abrasi bukan sekadar persoalan perubahan garis pantai.
Kerusakan daratan dapat mengancam lokasi usaha, mengganggu kegiatan produksi, hingga memengaruhi pendapatan keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan tambak. Zulfikri berharap pemerintah melanjutkan pembangunan pada dua titik tambahan di Ulee Madon.
Ia juga meminta perhatian terhadap Desa Bungkah yang mulai menghadapi ancaman abrasi setelah banjir sebelumnya. Bahkan, menurutnya, beberapa rumah warga di desa tersebut telah terdampak pengikisan pantai.
“Kami berharap tahun depan pembangunan bisa dilanjutkan. Ulee Madon masih membutuhkan dua titik lagi. Desa Bungkah juga perlu mendapat perhatian karena setelah banjir kemarin, abrasi bergeser ke sana dan sudah ada beberapa rumah warga yang terkikis,” ujarnya.
Progres Pembangunan dan Dukungan Anggaran
Pada 2026, pembangunan groin dilaksanakan di empat desa di kawasan Muara Batu. Masing-masing dua titik di Ulee Madon, Meunasah Arun, Cot Trueng, dan Meunasah Drang.
Zulfikri memperkirakan progres pekerjaan telah mendekati 85 persen berdasarkan pengamatannya di lapangan. Capaian tersebut menunjukkan pembangunan mulai mendekati penyelesaian, meskipun sejumlah kawasan masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Pembangunan Groin Pantai Muara Batu, khususnya pada kawasan Meunasah Drang - Cot Trueng, Kabupaten Aceh Utara, dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 melalui Dinas Pengairan Aceh dengan nilai Rp14,4 miliar.
Upaya penguatan infrastruktur pesisir ini sejalan dengan agenda percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur.
“Ditarget sampai tahun 2028. Yang penting kita terus bergerak dan bekerja, semua kementerian dan lembaga. Saya juga meminta rekan-rekan pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ujar Tito, Senin (9/11/2026).
Ia menyebutkan, tambahan TKD sekitar Rp10,6 triliun telah disalurkan sepenuhnya untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pemulihan pascabencana.
Dukungan fiskal pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan tetap harus mengacu pada sumber anggaran dan peruntukan masing-masing, agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.
TKD Reguler pada dasarnya merupakan dana transfer dari APBN kepada pemerintah daerah melalui APBD. Komponen pendanaannya antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.
TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Renduk PRRP Sumatra
Pembangunan perlindungan pesisir juga sejalan dengan arah Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Renduk ini disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini sebagai pemandu dalam pemulihan wilayah terdampak bencana.
Renduk mengarahkan pemulihan sumber daya air melalui pengelolaan yang terintegrasi. Strateginya mencakup pemulihan sistem sungai, pengendalian banjir berbasis daerah aliran sungai, penanganan sedimentasi, serta kesesuaian tata ruang. Pendekatan ini menghubungkan pekerjaan di hulu dengan kondisi aliran pada bagian hilir dan muara.
Kegiatan yang dicantumkan meliputi pembangunan pengendalian banjir, pengerukan dasar dan muara sungai, perkuatan tebing, serta pembangunan jetty. Dokumen juga memasukkan bangunan pengendali sedimen dan sabodam. Di bagian pembiayaan, pengamanan pantai atau zona pantai, turut tercakup dalam perlindungan lingkungan serta mitigasi dan adaptasi bencana.
Pembangunan pelindung pantai atau groin tetap membutuhkan pemantauan, pemeliharaan, serta penanganan lanjutan pada kawasan yang belum terlindungi. Manfaat pembangunan groin bukan semata-mata terlihat dari bangunan yang berdiri di sepanjang pantai. Lebih dari itu, pembangunan groin berarti menjaga tambak, usaha pembenihan udang, dan ekonomi warga dapat berjalan baik.
Karena itu, Zulfikri berharap pembangunan dua titik tambahan di Ulee Madon serta penanganan abrasi di Desa Bungkah dapat segera direalisasikan. Dengan perlindungan yang lebih merata, masyarakat pesisir diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terus dibayangi ancaman abrasi Pantai. [*]
Share berita ini