DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dukungan pemerintah pusat melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD), mulai dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Salah satunya melalui peningkatan Jalan Paya Bili-Paloh Punti sepanjang 1.492 meter. Bahkan jalan itu diperlebar dan diaspal.
Jalan tersebut menghubungkan tiga desa. Dengan pemulihan tersebut, diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, menegaskan bahwa tambahan TKD harus digunakan untuk kepentingan penanganan bencana. Jangan menjadi sisa untuk tahun depan, apalagi untuk hal yang bukan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal. Saya tahu ada yang punya alasan bahwa, "Ini kita akan bayar ketika pekerjaannya selesai di akhir tahun." Fine kalau itu alasannya. Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana, atau karena sengaja untuk dijadikan SiLPA akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan. Enggak boleh,” kata Tito, usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).
TKD Tambahan Perkuat Pemulihan Daerah
Dukungan TKD tambahan menjadi salah satu langkah pemerintah pusat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 30 Oktober 2026 mencatat, Kota Lhokseumawe memperoleh tambahan TKD sebesar Rp125 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp52,2 miliar.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Lhokseumawe, A Haris, mengatakan sebagian besar tambahan dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Di antaranya perbaikan jalan, drainase, taman, dan kebutuhan pemulihan lainnya.
Menurut Haris, sejumlah proyek masih dalam pengerjaan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Dampak pembangunan diperkirakan semakin terlihat pada awal 2027.
“Akan sangat terasa di awal tahun 2027 mendatang perubahan kota ini pascabanjir. Banyak proyek yang masih berjalan dan akan selesai pertengahan Desember 2026 ini,” ujarnya.
Ia optimis serapan anggaran dapat mencapai 100 persen. Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe juga berupaya membangun infrastruktur yang lebih baik dan aman dari ancaman banjir.
Dua Desa Selesai, Satu Desa Tahap Penyelesaian
Salah satu proyek yang kini dikebut ialah peningkatan Jalan Paya Bili-Paloh Punti. Hingga saat ini, pekerjaan pada bagian Paloh Punti dan Meunasah Alue telah rampung. Sementara pengaspalan pada bagian lainnya masih berlangsung.
Pekerjaan dilaksanakan CV Zufara Pelita dari Kabupaten Aceh Utara senilai. Penanganannya meliputi penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, pengaspalan AC-BC, serta pekerjaan struktur berupa beton, baja tulangan, dan pasangan batu.
Berdasarkan bahan kegiatan, peningkatan jalan tersebut dibiayai melalui dana Transfer ke Daerah (TKD). Sementara itu, data pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat paket pekerjaan ini bersumber dari APBD Perubahan 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.308.800.000.
Warga di tiga desa tersebut berharap Jalan yang lebih baik memudahkan perjalanan sehari-hari, baik ke pusat Kota Lhokseumawe maupun warga yang mengangkut hasil perkebunan.
Sinergi dengan Renduk PRRP
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Renduk mencatat sebanyak 2.036 ruas jalan terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Perbaikan jaringan jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memulihkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Januari 2026 yang tercantum dalam Renduk PRRP, kerusakan jalan paling banyak terjadi di Aceh dengan 1.631 ruas. Berikutnya, Sumatera Barat sebanyak 364 ruas dan Sumatera Utara sebanyak 41 ruas.
Renduk PRRP mengarahkan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan serta jembatan untuk menjaga konektivitas antarwilayah. Prioritas penanganan diberikan pada koridor strategis, akses penghubung antarkabupaten/kota, serta jalur menuju wilayah terdampak.
Pelaksanaan pemulihan direncanakan berlangsung secara bertahap selama 2026-2028. Pemerintah terlebih dahulu memulihkan akses kritis agar dapat kembali berfungsi, sebelum melanjutkan rekonstruksi permanen pada infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Rekonstruksi permanen tersebut diarahkan melalui penguatan struktur jalan, stabilisasi lereng, serta penyesuaian trase pada ruas yang berada di kawasan rawan bencana. Langkah ini dilakukan agar infrastruktur yang dibangun kembali memiliki ketahanan lebih baik terhadap risiko bencana dan perubahan kondisi lingkungan.
Upaya tersebut sejalan dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS), yakni membangun kembali infrastruktur dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Pemulihan jaringan jalan diharapkan tidak hanya mengembalikan akses transportasi masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi logistik, mendukung pelayanan dasar, serta mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi di wilayah terdampak bencana.
Begitu pula dengan Pemko Lhokseumawe, berharap pekerjaan peningkatan Jalan Paya Bili-Paloh Punti selesai sesuai target sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan Masyarakat dan menjadi bagian dari pemulihan kota yang lebih aman dan tangguh menghadapi bencana. [*]
Share berita ini