DIALEKSIS.COM | Takengon - Pemerintah Aceh menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp721 juta kepada 100 warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan ini ditujukan untuk membantu petani dan pelaku usaha kecil, agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah bencana.
Bantuan yang diserahkan secara simbolis pada Jumat (13/11/2026) di Gudang Buffer Stock Dinas Sosial Aceh Tengah tersebut, diberikan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan dan jenis usaha masing-masing penerima.
Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan mata pencaharian masyarakat, terutama mereka yang kehilangan atau mengalami gangguan sumber penghasilan akibat bencana pada akhir November 2025.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, Windi Darsa, menjelaskan bantuan UEP tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Aceh.
TKD tambahan adalah alokasi dana tambahan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya, memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat pemulihan.
“Bapak Presiden dari awal itu sudah memberikan dukungan anggaran kepada daerah. Saya catat setidaknya Rp12,34 triliun kepada daerah tiga provinsi ini (Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan aceh) dan kabupaten/kota. Mulai dari bantuan belanja tidak terduga sebanyak Rp298 miliar, kemudian juga ada bantuan tambahan transfer ke daerah (TKD) istilahnya dari Kementerian Keuangan atas perintah Bapak Presiden Rp10,64 triliun,” jelas Kasatgas Tito, usai rapat terbatas di Istana, 9 November 2026.
“Kemudian juga ada tambahan lagi TKD ketiga, belanja pegawai perlu ada yang ditambah, tapi ada juga dipakai untuk kepentingan bencana ini sebanyak Rp1,4 triliun,” lanjutnya.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menahan anggaran tersebut hingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), melainkan menggunakannya untuk kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak.
70 Petani dan 30 Pelaku Usaha Menerima Bantuan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, Windi Darsa, menjelaskan dari 100 penerima manfaat, sebanyak 70 orang merupakan petani dan 30 lainnya bergerak di sektor usaha ekonomi produktif.
Penerima dari sektor usaha kecil meliputi pelaku perdagangan, pemilik kios, pembuat kue, serta usaha laundry. Setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp7.210.000. Dengan demikian, total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp721.000.000.
Untuk petani, bantuan meliputi alat penyemprot, perlengkapan pendukung pertanian, mulsa, serta bibit tanaman seperti cabai, tomat, dan jagung. Sementara pelaku usaha kecil menerima barang sesuai kebutuhan untuk mendukung keberlangsungan usahanya.
Windi mengatakan, bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Pemerintah memilih menyalurkan barang agar dapat langsung dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan memulihkan penghasilan keluarga.
Kecamatan Linge Terbanyak Menerima Bantuan
Berdasarkan hasil pendataan, 100 penerima bantuan tersebar di delapan kecamatan. Kecamatan Linge menjadi wilayah dengan penerima terbanyak, yakni 69 orang. Selanjutnya Pegasing 15 orang, Kebayakan lima orang, Lut Tawar tiga orang, Bintang dua orang, Celala dua orang, Rusip Antara satu orang, dan Silih Nara tiga orang.
Menurut Windi, tingginya jumlah penerima di Kecamatan Linge berkaitan dengan dampak bencana yang cukup parah di wilayah tersebut. Kerusakan lahan pertanian dan persawahan membuat aktivitas ekonomi masyarakat ikut terganggu.
“Bantuan peralatan dan bibit diharapkan menjadi modal awal bagi petani untuk kembali mengolah lahan. Sementara bagi pelaku usaha kecil, dukungan perlengkapan usaha diharapkan membantu mereka kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan,” ucapnya.
Bantuan Harus Digunakan untuk Mengembangkan Usaha
Windi mengingatkan para penerima, agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya dan tidak menjual kembali barang yang telah diberikan. Ia menyebut, pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya bantuan peralatan pertanian yang justru diperjualbelikan oleh penerimanya.
"Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan memulihkan mata pencaharian masyarakat. Jangan sampai bantuan yang diberikan justru dijual," tegasnya.
Windi juga mengajak media ikut mengawasi penyaluran dan pemanfaatan bantuan agar tepat sasaran. Pihaknya akan terus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh. Upaya tersebut dilakukan agar warga terdampak yang belum menerima bantuan tetap berpeluang mendapatkan dukungan pada tahap berikutnya.
Pemerintah berharap bantuan UEP tidak sekadar meringankan beban masyarakat, tetapi menjadi modal untuk kembali bekerja, menjalankan usaha, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga setelah bencana.
Sinergi dengan Renduk PRRP Sumatra
Program ini sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Renduk yang menjadi pedoman pemulihan Sumatera dan disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026, tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur. Tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM dan usaha mikro yang terdampak bencana.
Dalam program pemulihan tersebut, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro sebesar Rp3 juta per pelaku usaha. Hingga November 2026, sebanyak 112.849 pelaku usaha telah ditetapkan sebagai penerima Tahap I dari total 173.641 usulan awal. Jumlah itu terdiri atas 70.296 usaha mikro di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatra Barat. Sementara itu, sebanyak 87.151 penerima lainnya dialokasikan untuk pendataan Tahap II. [*]
Share berita ini