DIALEKSIS.COM | Redelong - Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi pada November 2025, membutuhkan dukungan dan kolaborasi antarpemerintah. Pemerintah daerah lain, bisa memberikan bantuan anggaran ke daerah terdampak, dalam bentuk Bantuan Keuangan atau Bankeu.

Kolaborasi tersebut salah satunya terlihat dalam pemulihan Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang mendapatkan bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp25 miliar dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Dari bantuan itu, Rp1,2 miliar dialokasikan untuk merekonstruksi Jalan Bale Atu - Simpang Bandara Rembele, di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit.

Bagi masyarakat setempat, pemulihan jalan ini bukan sekadar memperbaiki badan jalan yang rusak. Ruas tersebut menjadi jalur alternatif setelah Jalan Kandepag - Kantor Bupati Bener Meriah terdampak bencana dan tidak dapat dilalui. 

Kelancaran akses menjadi kebutuhan penting bagi warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mobilitas dan distribusi barang. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya akses ini dibenahi.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini di sana itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak," katanya.

Bantuan Antardaerah Melalui Dukungan Fiskal

Bantuan Rp25 miliar dari Kota Pematangsiantar merupakan bagian dari dukungan pemulihan Bener Meriah pascabanjir dan longsor November 2025. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dengan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar pada 11 Juni 2026.

Sumber pembiayaannya berasal dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026, serta mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ tertanggal 2 Maret 2026. Sebagian dukungan fiskal tersebut dialokasikan melalui APBD untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana.

Pematangsiantar sendiri tercatat memperoleh tambahan TKD Rp164,33 miliar melalui KMK 59/2026. Dari jumlah tersebut, pemerintah kota mengalokasikan Rp25 miliar sebagai BKK untuk Bener Meriah, setara sekitar 15,21 persen dari tambahan TKD yang diterima. 

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, hingga 30 Oktober 2026, realisasi penggunaan tambahan TKD Pematangsiantar mencapai Rp40,9 miliar atau 24,90 persen.

Pemerintah kota Pematangsiantar mengalokasikan Rp25 miliar sebagai BKK untuk Bener Meriah, setara sekitar 15,21 persen dari tambahan TKD yang diterima. Dari total bantuan Rp25 miliar, sebesar Rp1,2 miliar dialokasikan bagi penanganan ruas Bale Atu - Simpang Bandara Rembele. Bantuan kepada Bener Meriah diarahkan untuk mendukung pemulihan jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya.

Rekonstruksi 513 Meter Jalan

Dari total bantuan tersebut, Rp1,2 miliar digunakan untuk rekonstruksi Jalan Bale Atu - Simpang Bandara Rembele sepanjang 513 meter. Pekerjaan dilaksanakan CV Uluh Kuning Jaya dengan penanganan badan jalan menggunakan lapisan aspal AC-BC serta pembangunan bahu jalan dari beton mutu K-200.

Lebar badan jalan berkisar 5,5 hingga 6 meter, sedangkan bahu beton direncanakan masing-masing selebar satu meter. Dengan demikian, total lebar penanganan mencapai sekitar tujuh meter.

PPTK kegiatan, Sandi Azka, menyampaikan bahwa saat wawancara dilakukan, progres pengaspalan AC-BC telah mendekati 50 persen. Material yang sebelumnya mengalami keterlambatan telah tiba sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan.

“Untuk progres sekarang, pekerjaan AC-BC sudah hampir 50 persen. Mudah-mudahan besok atau lusa progres AC-BC sudah mencapai 100 persen,” ujar Sandi.

Ia memperkirakan pengaspalan dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari setelah wawancara, sedangkan pembangunan bahu jalan beton membutuhkan waktu sekitar satu minggu.

Pengendalian mutu dilakukan melalui pengujian aspal di laboratorium PU. Pengujian beton K-200 juga direncanakan dengan pengawasan pihak PU dan konsultan. Pelaksanaan pekerjaan didukung sejumlah peralatan, antara lain finisher, tandem roller, PTR, dan dump truck.

Perwakilan kontraktor, Saifullah, menjelaskan pekerjaan dilakukan pada malam hari untuk mengurangi gangguan terhadap arus kendaraan yang cukup padat di ruas tersebut.

“Alasan pertama kita kerja malam karena lalu lintas di situ lumayan padat. Kita memikirkan agar tidak terjadi kecelakaan,” katanya.

Mendukung Target Pemulihan Konektivitas Sumatra

Rekonstruksi Jalan Bale Atu juga sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Dokumen yang disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2026 itu menjadi pedoman pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam sektor transportasi, Renduk mengarahkan pemulihan konektivitas secara cepat, terpadu, dan tangguh bencana melalui pemulihan akses kritis, penguatan struktur infrastruktur, serta peningkatan keselamatan jalan. Prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable juga menjadi landasan agar infrastruktur yang dibangun kembali memiliki kualitas dan ketahanan lebih baik.

Besarnya pekerjaan pemulihan tergambar dari data Satgas PRR per 27 Oktober 2026. Di Aceh, seluruh 48 ruas jalan nasional dan dua jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Pada jaringan jalan daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas atau 94,3 persen telah kembali berfungsi. Sementara itu, 386 dari 655 jembatan daerah atau 58,9 persen telah pulih.

Capaian tersebut menunjukkan pemulihan konektivitas terus berjalan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam konteks itu, bantuan fiskal antardaerah menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemulihan infrastruktur.

Melalui rekonstruksi Jalan Bale Atu - Simpang Bandara Rembele, dukungan anggaran Rp1,2 miliar diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi jalan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih aman dan lancar untuk kembali menjalankan aktivitasnya. [*]