DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Hampir setahun setelah banjir melanda Aceh pada 26 November 2025, Bill Razi masih berupaya memulihkan kondisi rumahnya di Gampong Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Atap bocor dan lantai yang ditambal menggunakan material seadanya menjadi persoalan yang terus dihadapinya, terutama ketika hujan turun.

Di tengah keterbatasan ekonomi, warga tersebut belum mampu melakukan renovasi secara menyeluruh. Perbaikan sementara hanya dilakukan dengan memanfaatkan sisa bahan bangunan yang tersedia.

Harapan untuk kembali memiliki rumah yang layak kini bertumpu pada bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Ia berharap dana segera dicairkan agar kerusakan yang dialami keluarganya dapat diperbaiki sebelum musim penghujan semakin intensif.

"Begitu dananya keluar, cair, kita langsung bangun kembali. Kita langsung perbaiki, rehab kembali apa yang sudah rusak akibat banjir tersebut," ujarnya.

Bantuan tersebut adalah stimulan dari negara dalam membantu masyarakat memperbaiki atau membangun kembali rumahnya. Bagi warganya yang rumahnya rusak ringan dan sedang, skemanya diarahkan pada perbaikan di lokasi semula (in-situ). 

Kebutuhan Bill sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memperluas bantuan pemulihan rumah bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. 

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah tidak akan meninggalkan daerah maupun masyarakat yang terdampak bencana. Semua lokasi akan dapat penanganan, walau ada skala prioritas.

Hal itu disampaikan Tito saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (4/11/2026).

"Enggak mungkin bisa diselesaikan waktu setahun, enggak bisa. Ini target adalah tiga tahun. Jadi bertahap, dengan skala prioritas. Jadi, mohon bersabar kalau nanti ada yang kurang-kurang. Karena nanti juga akan tersentuh daerah demikian," kata Tito.

Skema Bantuan dan Pemulihan Rumah Pascabencana

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, menjadi dokumen kebijakan nasional yang memandu proses pemulihan wilayah terdampak bencana. Dokumen yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tersebut menempatkan pemulihan perumahan dan permukiman sebagai salah satu prioritas utama rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam skema pembiayaannya, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, menyiapkan bantuan stimulan sebesar Rp15 juta bagi rumah dengan kategori rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan perbaikan rumah secara mandiri. 

Sementara itu, rumah dengan kategori rusak berat mendapatkan penanganan melalui skema pembangunan kembali atau penyediaan hunian tetap sesuai ketentuan program pemerintah.

Besaran bantuan tersebut juga tercantum dalam Renduk PRRP, yang mengalokasikan stimulan Rp60 juta untuk rumah rusak berat. Penanganan kategori ini diarahkan melalui pembangunan kembali dengan mempertimbangkan kondisi kawasan dan tingkat risiko bencana.

Renduk PRRP mengatur bahwa perbaikan rumah harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari ancaman bencana. Rumah rusak ringan dan sedang pada prinsipnya dapat diperbaiki di lokasi semula (in situ), sepanjang kawasan tersebut masih dinilai layak dan aman untuk dihuni.

Sebaliknya, rumah yang berada di zona berisiko tinggi, seperti sempadan sungai dan kawasan rawan longsor, perlu mempertimbangkan relokasi ke tempat yang lebih aman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali menghadapi risiko serupa.

Besarnya kebutuhan pemulihan sektor perumahan di Aceh tercermin dalam Renduk PRRP yang mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Januari 2026. Data tersebut mencatat sebanyak 25.628 rumah mengalami rusak berat, 49.928 rumah rusak sedang, dan 14.577 rumah lainnya hanyut akibat bencana.

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau Ayahwa, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk pemulihan rumah masyarakat tersebut. Ia merinci bantuan bagi rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp70 juta atau dibangun kembali oleh negara sesuai skema yang ditetapkan.

Bantuan tersebut langsung didapatkan penerima melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bagi yang rumahnya rusak ringan dan sedang, dapat menggunakan bantuan itu untuk membeli material bangunan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas PRR Sumatera Tito Karnavian atas dukungan pemerintah dalam pemulihan masyarakat Aceh Utara.

Di Aceh Utara sendiri, program pemulihan rumah mencakup 206 gampong yang tersebar di 14 kecamatan. Luasnya cakupan tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan melalui pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan secara bertahap.

Bagi Bill Razi, keberhasilan program tersebut pada akhirnya akan terasa ketika bantuan sudah diterima dan rumahnya kembali layak ditempati. Setelah berbulan-bulan bertahan dengan perbaikan seadanya, ia berharap segera dapat memperbaiki atap dan lantai rumah agar keluarganya kembali merasa aman dan nyaman.

Di tengah besarnya kebutuhan pemulihan di Aceh Utara, percepatan bantuan rumah rusak ringan dan sedang menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu pemulihan tempat tinggalnya. [*]