DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Bagi pelaku usaha mikro yang terdampak banjir, memulai kembali usaha bukan perkara mudah. Peralatan produksi yang rusak, modal yang menipis, hingga aktivitas perdagangan yang terhenti membuat sebagian warga harus berjuang memulihkan sumber penghidupan keluarganya.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana. Banpres merupakan bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai dukungan pemulihan usaha mikro milik masyarakat yang terdampak bencana agar dapat kembali menjalankan kegiatan ekonomi.

Pelaksana Banpres dibawah Kementerian UMKM, yang tetap masuk dalam koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Di Kota Lhokseumawe, sebanyak 5.581 pelaku usaha mikro telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tahap pertama dengan total alokasi Rp16,743 miliar. Setiap penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 25 Tahun 2026 tertanggal 19 Oktober 2026.

Bagi pedagang kecil, pelaku kuliner, hingga usaha rumahan, bantuan ini diharapkan menjadi modal awal untuk mengganti perlengkapan yang rusak, membeli kebutuhan produksi, dan menghidupkan kembali usaha setelah banjir melanda Aceh pada November 2025.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menempatkan pemulihan UMKM sebagai bagian penting dari rehabilitasi ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Tito menyampaikan, Kementerian Keuangan telah menyalurkan Rp618 miliar dari pengajuan anggaran UMKM sebesar Rp622 miliar. Angka tersebut merupakan dukungan anggaran kepada kementerian terkait, bukan keseluruhan dana yang telah diterima langsung oleh pelaku usaha.

“Bencana tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga menghentikan denyut ekonomi warga. Kita tidak bisa hanya membangun jalan dan jembatan, kita harus memastikan warga memiliki penghasilan kembali,” ujarnya. 

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, pada tahap pertama pemerintah menerima 173.600 data usulan calon penerima dari kepala daerah di tiga provinsi terdampak. Setelah melalui verifikasi dan pembersihan data, sebanyak 112.849 calon penerima dinyatakan valid dan diproses untuk penyaluran. Dari jumlah tersebut, 70.296 calon penerima berasal dari Aceh.

Menurut Maman, bantuan Rp3 juta dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan usaha seperti kompor, blender, maupun peralatan produksi lainnya. Program tersebut merupakan respons Presiden Prabowo Subianto terhadap aspirasi pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan untuk memulihkan kegiatan ekonomi setelah bencana.

Proses verifikasi juga menemukan persoalan ketidaksesuaian data kependudukan serta sekitar 23 ribu calon penerima yang tercatat sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena itu, program ini diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses pembiayaan perbankan.

5.581 Penerima, Administrasi jadi Tahap Berikutnya

Di Lhokseumawe, penetapan 5.581 penerima menjadi perkembangan penting. Namun, penetapan tersebut belum berarti seluruh bantuan telah masuk ke rekening masing-masing pelaku usaha.

Masih terdapat tahapan administrasi yang harus diselesaikan, terutama pemenuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan rekening bank sebagai persyaratan penyaluran. Pemerintah daerah yang mengusulkan calon penerima juga bertanggung jawab terhadap kebenaran data dan kelengkapan administrasi.

Untuk membantu proses tersebut, pemerintah menghadirkan layanan SAPA UMKM sebagai sarana pendampingan dan fasilitasi administrasi. Calon penerima dibantu memenuhi persyaratan, termasuk pengurusan legalitas usaha dan kelengkapan data untuk proses penyaluran.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala teknis masih ditemukan. Sebagian pelaku usaha sebenarnya telah terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS), tetapi kesulitan mengakses akun karena lupa nama pengguna maupun kata sandi.

Pemulihan akun membutuhkan proses pengaturan ulang dan menunggu balasan melalui surat elektronik dari kementerian terkait. Kondisi ini membuat penyelesaian administrasi tidak selalu dapat dilakukan dalam satu kali pelayanan.

Karena itu, pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit menjadi penting. Pelayanan tidak hanya membantu pendaftaran, tetapi juga mendampingi pelaku usaha menyelesaikan kendala teknis hingga dapat melanjutkan proses administrasi yang dibutuhkan.

Terhubung dengan Agenda Pemulihan hingga 2028

Dukungan Banpres merupakan bagian dari agenda pemulihan lebih luas sebagaimana diarahkan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028.

Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana.

Renduk menempatkan pemulihan UMKM sebagai salah satu prioritas rehabilitasi ekonomi. Pendekatannya tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga penyediaan peralatan, bahan baku, tempat usaha, logistik distribusi, pendampingan kewirausahaan, dan perluasan akses pasar.

Renduk turut mengarahkan penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, teknologi produksi, digitalisasi pemasaran, serta kemitraan. Dalam konteks ini, SAPA UMKM dan Klinik UMKM Bangkit menjadi bagian dari upaya pendampingan agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan kembali usahanya.

Bagi 5.581 pelaku usaha mikro di Lhokseumawe, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi dan bantuan dapat disalurkan kepada penerima yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Keberhasilan pemulihan pada akhirnya bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya nama penerima. Lebih dari itu, bantuan diharapkan mampu menghidupkan kembali usaha, menjaga pendapatan keluarga, dan membuka jalan bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah bencana.

Melalui Banpres, SAPA UMKM, Klinik UMKM Bangkit, serta agenda pemulihan dalam Renduk PRRP, dukungan pemerintah diarahkan tidak hanya untuk membantu permodalan, tetapi juga mendampingi masyarakat melewati proses panjang agar kembali produktif. [*]