DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bagi masyarakat Desa Kuta Meuligo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, jalan bukan sekadar penghubung antardesa. Infrastruktur tersebut menjadi urat nadi kehidupan mereka. Karena menjadi akses anak-anak menuju sekolah, jalur petani mengangkut hasil panen, hingga penggerak ekonomi masyarakat.

Banjir dengan ketinggian lebih kurang dua meter yang sebelumnya merendam kawasan tersebut, meninggalkan kerusakan cukup parah. Sejumlah infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran air, rumah warga, dan fasilitas umum, turut terdampak.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah mempercepat pemulihan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saya juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran yang tersedia, baik dari TKD maupun PAD, untuk mempercepat pemulihan di wilayah masing-masing," ujar Tito dalam paparannya, Senin (9/11/2026).

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Termasuk mengembalikan konektivitas masyarakat dan menghidupkan kembali aktivitas sosial maupun ekonomi.

Di Desa Kuta Meuligo, proses pemulihan mulai dirasakan warga. Keuchik Kuta Meuligo, Murdani, mengatakan pembangunan kembali jalan dan jembatan telah membantu masyarakat yang sebelumnya kesulitan beraktivitas akibat kerusakan infrastruktur.

"Setelah jalan dan jembatan dibangun, manfaatnya sangat terasa bagi masyarakat, petani, termasuk anak-anak sekolah," ujarnya.

Jalan lintas Kuta Meuligo merupakan akses utama menuju jalan nasional sekaligus penghubung ke sejumlah wilayah di Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen. Jalur tersebut juga menjadi lintasan penting bagi petani dan pekebun, untuk membawa hasil produksi menuju pasar.

450 Meter Jalan Mulai Pulihkan Aktivitas Warga

Pembangunan kembali sekitar 450 meter ruas jalan menjadi langkah awal mengembalikan aksesibilitas masyarakat. Perbaikan itu membantu memperlancar mobilitas warga, termasuk petani yang mengangkut hasil perkebunan serta anak-anak yang setiap hari berangkat ke sekolah.

Murdani mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, jajaran kecamatan, serta para keuchik yang turut menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pemulihan pascabencana.

Meski demikian, pekerjaan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Warga masih berharap pembangunan jalan dapat dilanjutkan sekitar tiga kilometer lagi agar akses transportasi semakin baik.

Selain infrastruktur jalan, perhatian terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan berat, saluran air, dan balai pengajian juga dinilai penting.

Murdani menyebut terdapat 19 kepala keluarga yang berkaitan dengan persoalan kerusakan rumah, sementara sejumlah warga lainnya berada di kawasan zona merah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali jalan dan jembatan, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

TKD Perkuat Pembiayaan Pemulihan Pascabencana

Pembangunan kembali Jalan Desa Kuta Meuligo merupakan bagian dari pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didukung melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBD Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026.

TKD Reguler merupakan dana transfer rutin dari APBN kepada pemerintah daerah melalui APBD. Dana ini mencakup beberapa komponen, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penggunaannya ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dasar masyarakat, serta pembangunan dan kebutuhan rutin daerah.

Meskipun fokus utama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) adalah mempercepat pemanfaatan TKD Tambahan untuk penanganan pascabencana, pelaksanaannya tetap berkaitan dengan pengelolaan TKD Reguler.

Satgas PRR mendorong pemerintah daerah memastikan tidak terjadi pembiayaan ganda terhadap pekerjaan yang telah didanai melalui TKD Tambahan maupun anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Sinkronisasi pendanaan menjadi langkah penting untuk memastikan penanganan melalui APBN dan APBD saling melengkapi serta tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. Dengan koordinasi yang baik, setiap program dapat dilaksanakan secara terarah dan berurutan, mulai dari pemulihan akses jalan, pengendalian banjir, perbaikan irigasi, hingga pemulihan lahan pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemulihan Terintegrasi dengan Renduk PRRP

Dalam paparan pada 9 November 2026 di Istana usai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Kasatgas Tito Karnavian juga menyampaikan perkembangan penanganan infrastruktur jalan daerah terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Progres penanganan jalan di Sumatera Utara telah mencapai sekitar 93 persen, sedangkan Sumatera Barat sekitar 38 persen.

Namun, ia mengingatkan bahwa banjir susulan masih menjadi tantangan karena berpotensi kembali merusak jalan dan jembatan yang telah diperbaiki.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, melaporkan pagu efektif penanganan pascabencana Sumatera mencapai Rp21,42 triliun. Anggaran tersebut mencakup sektor sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya, dan prasarana strategis.

Pada jaringan jalan nasional, dua dari 33 ruas telah selesai ditangani. Sementara 31 ruas lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 59,04 persen. Adapun dari 20 jembatan yang ditangani, lima telah rampung dan 15 lainnya mencapai progres rata-rata 63,29 persen.

Seluruh upaya pemulihan tersebut mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028. Renduk merupakan dokumen kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Renduk menjadi pedoman penyelarasan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Dalam dokumen Renduk, tercatat sebanyak 1.631 ruas jalan dan 636 jembatan terdampak bencana di Aceh. Selain itu, terdapat 377 kilometer jalan usaha tani dan 35,78 kilometer jalan produksi yang turut mengalami dampak kerusakan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Renduk PRRP, pemulihan tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana berulang. [*]