958 Huntara di Aceh Tengah Rampung, Negara Hadir Menjamin Tempat Tinggal Korban Bencana

DIALEKSIS.COM | Takengon - Sebanyak 958 unit hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah, telah rampung dibangun. Penyelesaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal tetap memiliki tempat berlindung yang layak selama masa transisi menuju pembangunan hunian tetap (huntap).

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya melaporkan pembangunan huntara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.

"Untuk huntara yang sudah dibangun itu adalah 99,84 persen, totalnya adalah 20.803," kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito juga menegaskan, pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya rusak maupun hanyut akibat bencana. Percepatan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih baik.

Di Aceh Tengah, penyelesaian 958 huntara menjadi salah satu wujud pelaksanaan pemulihan tersebut. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Tengah, Iwan Januari, mengatakan seluruh unit telah diselesaikan pada awal Mei 2026 dan tersebar di lima kecamatan.

958 Unit Tersebar di Lima Kecamatan

Dari total 958 unit, Kecamatan Ketol memperoleh alokasi 252 unit dengan konsep bangunan komunal. Setiap blok terdiri atas lima bilik yang diperuntukkan bagi keluarga terdampak bencana.

Sementara itu, Kecamatan Linge menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yakni 522 unit yang tersebar di enam kampung. Meliputi Penarun, Umang, Delung Sekinel, Kute Reje, Reje Payung, dan Jamat.

Berbeda dengan konsep komunal di Ketol, huntara di Linge dibangun secara individual. Setiap keluarga menempati satu bangunan tersendiri. Adapun 184 unit lainnya tersebar di Kecamatan Bintang, Kebayakan, dan Bebesen.

Iwan menjelaskan, pembangunan di Ketol menjadi tahap pertama yang diselesaikan. Pemerintah menargetkan huntara sudah tersedia sebelum Ramadan dan target tersebut berhasil dicapai.

Pembangunan kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Linge. Prosesnya membutuhkan waktu lebih panjang karena pemerintah harus memastikan kesiapan lahan sekaligus menyesuaikan penataan kawasan dengan rencana pembangunan hunian tetap.

Seluruh pembangunan 958 huntara tersebut dibiayai melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan informasi yang diketahui Iwan, pembangunan huntara komunal di Ketol membutuhkan biaya sekitar Rp98 juta untuk satu blok yang berisi lima bilik. Sementara pembangunan huntara individual di Linge menelan biaya sekitar Rp35 juta per unit.

Adapun rincian teknis dan penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi masing-masing lokasi menjadi kewenangan BNPB.

Huntara Menjadi Bagian dari Strategi Pemulihan

Pembangunan huntara di Aceh Tengah juga sejalan dengan arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028.

Renduk PRRP merupakan pedoman pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026.

Dokumen tersebut mengarahkan pemulihan perumahan dan permukiman melalui pendekatan terpadu dengan prinsip membangun kembali secara lebih baik, aman, berkelanjutan, dan tangguh terhadap risiko bencana.

Dalam kerangka tersebut, huntara menjadi bagian penting pada fase transisi untuk memindahkan masyarakat dari tenda pengungsian ke tempat tinggal sementara sebelum pembangunan huntap selesai.

Penanganan hunian juga diarahkan melalui pendataan, penentuan lokasi, pembangunan, hingga penyerahan yang terkoordinasi melalui Satgas PRR. Penggunaan data tunggal by name by address menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, serta menjaga transparansi pelaksanaan.

Di Kecamatan Linge, keterkaitan antara huntara dan rencana pembangunan huntap bahkan telah diperhitungkan sejak penentuan lokasi. Area huntara ditempatkan di bagian belakang, sedangkan kawasan huntap disiapkan di bagian depan.

Dengan penataan tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu berpindah jauh ketika hunian permanen selesai dibangun. Bangunan huntara yang telah ditempati juga direncanakan tetap dapat dimanfaatkan sebagai dapur setelah keluarga menempati huntap.

Dari Pengungsian Menuju Kehidupan yang Lebih Baik

Di balik penyelesaian ratusan unit huntara tersebut, terdapat kondisi lapangan yang tidak mudah dilalui masyarakat maupun petugas. Iwan mengingat pengalamannya bersama tim ketika pertama kali memasuki wilayah Linge pada pertengahan Desember 2025 untuk melakukan pendataan korban dan kerusakan rumah atas permintaan BNPB.

Saat itu, akses jalan belum dapat dilalui kendaraan seperti biasa. Tim harus menggunakan rakit untuk menyeberangkan orang dan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan menuju desa-desa terdampak. Mereka bahkan menghabiskan sekitar dua hari di wilayah tersebut untuk menyelesaikan pendataan.

Data yang dihimpun menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan penanganan pascabencana, termasuk penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang kehilangan rumah.

Pengalaman tersebut memperlihatkan beratnya kondisi yang dihadapi warga setelah bencana, mulai dari terputusnya akses hingga kehilangan tempat tinggal dan harus menjalani kehidupan di pengungsian.

Melalui pembangunan huntara, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tidak terus berada dalam kondisi darurat. Penyediaan 958 unit di Aceh Tengah menjadi bagian dari kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus membuka jalan menuju pemulihan kehidupan yang lebih normal.

Selanjutnya, pembangunan huntap dan penataan kawasan permukiman yang lebih aman diharapkan dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi para penyintas. Dengan demikian, pemulihan tidak berhenti pada penyediaan bangunan sementara, tetapi berlanjut pada terciptanya lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. [*]

Share berita ini

dialeksis.com