DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, meminta negara hadir secara adil dan berpihak kepada rakyat dalam menyikapi peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap warga di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Menurut Yulindawati, peristiwa penembakan tersebut menambah catatan serius dugaan pelanggaran dan kekerasan aparat terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

"Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan justru membuat masyarakat merasa takut terhadap aparatnya sendiri. Siapa pun yang terlibat dalam penembakan ini harus diproses hukum dan diadili secara terbuka, adil, serta transparan," tegasnya, Kamis (5/11/2026).

Yulindawati mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan amanah besar yang harus dijaga oleh semua pihak, terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan sampai perdamaian yang telah diperjuangkan dengan begitu banyak pengorbanan justru mengalami kemunduran akibat tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa bagi sebagian masyarakat Aceh, nama Prabowo Subianto memiliki sejarah dan ingatan masa lalu yang menyakitkan. Karena itu, jangan sampai masa kepemimpinannya kembali menambah luka dan kekecewaan masyarakat Aceh.

"Perdamaian Aceh semestinya menjadi tujuan utama. Jangan sampai perdamaian ini berakhir di tangan pemerintahan Prabowo. Rakyat Aceh tidak ingin kembali hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang konflik," ujarnya.

Selain meminta perhatian pemerintah pusat, Yulindawati juga mendesak Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh untuk bertanggung jawab secara politik dan moral atas peristiwa tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakatnya menjadi korban kekerasan. Mualem dan Dek Fadh harus mengambil langkah konkret, meminta pertanggungjawaban aparat terkait, serta memastikan keluarga korban mendapatkan keadilan.

Yulindawati menegaskan, proses hukum harus dilakukan secara independen dan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal semata. Identitas dan peran seluruh pihak yang terlibat harus diungkap berdasarkan hasil penyelidikan yang transparan.

"Nyawa rakyat tidak boleh dianggap murah. Kami meminta pelaku penembakan diadili sesuai hukum yang berlaku. Jangan biarkan peristiwa ini menjadi luka baru bagi masyarakat Aceh dan menjadi ancaman bagi perdamaian yang sudah dibangun dengan susah payah," tutup Yulindawati. [*]