DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Tren keterwakilan perempuan di parlemen Aceh menunjukkan grafik penurunan yang mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir. Padahal, di tengah himpitan ekonomi dan ancaman bencana yang terus melanda daerah, perempuan kerap memikul beban terberat sebagai pengelola krisis di tingkat rumah tangga.
Sorotan tajam tersebut disampaikan Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), Cut Asmaul Husna, S.Ag., M.M., saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum bertajuk "Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Aceh: Kepemiluan, Partisipasi Publik, dan Representasi Politik". Kegiatan ini digelar di Aula Cut Nyak Dhien, Kampus UTU, Kamis (19/11/2026).
Dalam paparannya disimak Dialeksis yang berjudul "Representasi Perempuan dalam Politik Aceh: Antara Partisipasi, Kekuasaan, dan Kesetaraan", Cut Asmaul Husna membedah ironi demokrasi di Aceh berbasis data. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Kinerja Pemerintah Aceh, keterlibatan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kini hanya tersisa 8,97 persen atau kurang dari satu di antara sepuluh kursi.
Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan capaian nasional di DPR RI hasil Pemilu 2024 yang berada di level 22,24 persen (129 dari 580 anggota), maupun target afirmasi 30 persen sebagaimana diamanatkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Secara historis, jumlah perempuan terpilih di DPRA terus menurun, dari 12 orang pada 2014, menyusut menjadi 9 orang pada 2019, dan tinggal 7 orang pada Pemilu 2024. Kesenjangan keterwakilan perempuan di Aceh masih jauh lebih tajam dibandingkan rata-rata nasional," ujar Icut sapaan akrab dirinya.
Dari Krisis Rumah Tangga ke Ruang Keputusan
Cut Asmaul Husna mengingatkan bahwa persoalan representasi politik perempuan tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial-ekonomi masyarakat Aceh hari ini. Ia mengutip data BPS Aceh per Maret 2026 yang mencatat persentase penduduk miskin sebesar 12,34 persen (713,78 ribu jiwa), dengan angka kemiskinan perdesaan lebih tinggi di posisi 14,55 persen, serta inflasi tahunan sebesar 5,84 persen pada Triwulan II 2026 berdasarkan laporan Bank Indonesia.
Tekanan tersebut kian berat akibat bencana hidrometeorologi. Hingga 16 November 2026, data BPBA mencatat sedikitnya 21.109 jiwa terdampak banjir, 1.553 warga mengungsi, dan 5.584 rumah terendam di lima kabupaten/kota.
Menurut akademisi yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik itu, saat harga pangan melonjak dan bencana memutus akses sekolah serta layanan dasar, perempuan selalu berada di garda terdepan mengelola krisis keluarga.
"Pertanyaannya kemudian, siapa yang hadir dalam pengambilan keputusan tentang bantuan, pangan, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi? Suara perempuan dihitung saat pemilu, tetapi apakah didengar saat keputusan dibuat?" ujarnya kritis.
Ia menegaskan, kuota pencalonan 30 persen selama ini baru sebatas pintu masuk administratif. "Akses menjadi calon tidak sama dengan peluang menang, dan tidak otomatis berarti memiliki kuasa mengambil keputusan," tegasnya.
Hambatan Struktural, Bukan Soal Keberanian
Cut Asmaul Husna menilai sulitnya perempuan menembus pusat kekuasaan di Aceh bukan semata persoalan keberanian individu, melainkan akibat empat hambatan struktural yang saling berkelindan. Keempatnya meliputi pola rekrutmen dan kaderisasi partai yang belum setara, tingginya biaya politik dan ketimpangan jaringan, kuatnya norma gender termasuk stereotip hingga intimidasi, serta terbatasnya akses pengaruh meski sudah duduk secara formal.
Dalam konteks dinamika lokal Aceh yang memiliki kekhususan partai politik lokal serta sejarah konflik dan perdamaian, ia menekankan bahwa representasi harus melampaui dimensi deskriptif (sekadar jumlah kursi) menuju representasi substantif dan simbolik.
"Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa perempuan yang terpilih, tetapi apa yang berubah bagi warga. Tidak ada demokrasi yang benar-benar inklusif jika perempuan hanya menjadi objek kebijakan, bukan bagian dari pengambil keputusan," kata dia.
Agenda Perubahan dan Peran Mahasiswa
Untuk mendorong representasi dari sekadar angka menuju pengaruh nyata, Cut Asmaul Husna menawarkan agenda perubahan lintas aktor. Partai politik didorong melakukan kaderisasi, pendidikan politik, dukungan pendanaan, dan penempatan nomor urut calon secara adil. Sementara penyelenggara pemilu perlu memperkuat data terpilah, pengawasan afirmasi, serta ruang kampanye yang aman bagi perempuan.
Di sisi lain, parlemen dan pemerintah dituntut menghadirkan kepemimpinan perempuan dan anggaran yang responsif gender. Ia juga mengajak kalangan kampus, masyarakat sipil, dan mahasiswa untuk tidak apatis.
"Generasi muda dan mahasiswa dapat mengambil peran nyata dengan meningkatkan literasi politik, menyuarakan isu perempuan secara kritis berbasis data, membangun jejaring lintas generasi, serta aktif mengawal pemilu yang ramah perempuan," pesan Cut Asmaul Husna.
"Demokrasi akan menjadi lebih bermakna ketika setiap warga baik perempuan maupun laki-laki memiliki ruang yang setara untuk menentukan masa depan bersama," tutupnya.
Sebagai informasi, kuliah umum yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 13.00 WIB tersebut dipandu oleh moderator Reza Fahlevi, S.I.P., M.P.A., dan turut menghadirkan narasumber lain, yakni Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Kota Banda Aceh Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., CHRM., serta Dosen Sosiologi FISIP UTU Saiful Asra, M.Soc., Sc. [arn]
Share berita ini