DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Linge, Fauzan Azima, mengaku berada dalam posisi dilematis menyikapi kembali menguatnya wacana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Fauzan mengatakan, sikap GAM Wilayah Linge pada masa konflik Aceh hingga awal perdamaian secara tegas menentang wacana pemekaran tersebut. Namun, kondisi saat ini membuat pihaknya kesulitan mempertahankan sikap penolakan.
Ia menjelaskan, pada masa konflik, penolakan terhadap pembentukan Provinsi ALA didasarkan pada cita-cita perjuangan GAM yang menginginkan kemerdekaan Aceh, bukan pemekaran wilayah.
"Pada awal berdiri wacana Provinsi ALA pada masa konflik Aceh, GAM Wilayah Linge adalah penentang karena kami ingin merdeka, bukan pemekaran," kata Fauzan kepada Dialeksis.com, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, sikap tersebut tetap dipertahankan pada awal masa perdamaian. Saat itu, pihaknya menilai Aceh perlu memusatkan perhatian pada penguatan perdamaian daripada mendorong pemekaran wilayah.
Namun, setelah melihat perkembangan pembangunan dan representasi politik wilayah tengah dan tenggara Aceh, Fauzan mengaku tidak lagi berada pada posisi tegas untuk mendukung ataupun menolak pembentukan Provinsi ALA.
"Sekarang kita bukan pada posisi mendukung atau tidak mendukung. Kita pada posisi dilematis," ujarnya.
Fauzan menilai, munculnya kembali aspirasi pemekaran tidak terlepas dari perasaan masyarakat wilayah tengah dan tenggara yang merasa belum mendapatkan perhatian secara adil dalam pembangunan ekonomi maupun politik.
Ia menyoroti pembagian anggaran melalui APBA yang menurutnya masih sangat minim untuk wilayah tengah dan tenggara. Selain itu, ia juga mempertanyakan keterwakilan pejabat dari Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah dalam struktur pemerintahan Aceh.
"Dari sisi kue anggaran APBA, porsi untuk wilayah tengah tenggara sangat minim. Begitupun proporsi pejabatnya dari Aceh Tengah, Gayo Lues dan Bener Meriah tidak ada," ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Fauzan, membuat pihaknya semakin sulit menyampaikan alasan untuk menolak pemekaran. Sebab, tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan kesempatan dalam pemerintahan dinilai belum terjawab secara memadai.
"Jadi terus terang kami kehabisan argumen untuk menentang pemekaran," katanya.
Meski demikian, Fauzan menegaskan bahwa di sisi lain dirinya masih menginginkan Aceh tetap utuh seperti kondisi provinsi saat ini.
Karena itu, ia memilih menyerahkan persoalan pemekaran kepada pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspirasi masyarakat di wilayah tengah dan tenggara.
"Pada sisi lain kita ingin Aceh utuh seperti sekarang. Oleh karena itu, soal pemekaran kita serahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," jelasnya.
Fauzan menegaskan, persoalan utama yang harus dijawab pemerintah bukan semata-mata menerima atau menolak pembentukan Provinsi ALA, melainkan memastikan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah Aceh.
"Yang jelas yang kita tuntut kepada pemerintah pusat dan provinsi adalah keadilan terhadap wilayah tengah tenggara," pungkasnya.
Diketahui, Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) merupakan wacana pembentukan daerah otonomi baru yang direncanakan mencakup enam wilayah, yakni Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil.
Wacana tersebut kembali menjadi perhatian seiring menguatnya tuntutan pemerataan pembangunan dan representasi politik masyarakat di wilayah tengah dan tenggara Aceh. [nh]
Share berita ini