DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bursa calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Aceh mulai menghangat menjelang pelaksanaan musyawarah daerah. Di tengah munculnya sejumlah nama, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara mendorong Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat agar tidak mengabaikan rekam jejak kader dalam menentukan pemimpin partai di Tanah Rencong.

Bupati LIRA Aceh Tenggara, M. Saleh Selian, mengatakan Nurdiansyah Alasta bukanlah sosok baru di lingkungan Partai Demokrat. Nurdiansyah telah menjalani dua periode sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Nurdiansyah Alasta bukan orang baru di Partai Demokrat. Nadinya ada di Demokrat. Ia telah menjadi anggota DPRA dari Partai Demokrat selama dua periode,” kata Saleh kepada Dialeksis, Rabu (22/7/2026).

Menurut Saleh, kedekatan Nurdiansyah dengan Partai Demokrat bukan sekadar ditandai oleh kepemilikan kartu anggota ataupun kepentingan menjelang pergantian kepemimpinan. Ikatan itu, kata dia, tumbuh dari proses politik yang panjang dan diwariskan oleh ayah kandung Nurdiansyah, almarhum H. Jamidin Hamdani.

Jamidin merupakan mantan anggota DPRA dari Partai Demokrat sekaligus salah seorang tokoh awal yang membangun jaringan partai tersebut di Aceh Tenggara. Ia memimpin Partai Demokrat Aceh Tenggara sejak 2002 hingga 2017, melewati masa-masa ketika struktur partai masih dirintis dan belum memiliki kekuatan politik seperti sekarang.

Ia lanjut menjelaskan ayah kandung Nurdiansyah Alasta meninggal dunia, demi meneruskan cita - cita ayahnya membesarkan Partai Demokrat, Nurdiansyah Alasta mundur dari Pegawai Negeri Sipil mencalonkan diri menjadi Anggota DPRA atas dukungan akar rumput

Saleh juga menyebut Jamidin turut bekerja memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua pemilihan presiden di Provinsi Aceh. Pada masa itu, kata dia, para perintis Demokrat harus bergerak dari kampung ke kampung, membangun kepercayaan masyarakat, menghidupkan struktur partai, serta menjaga loyalitas kader dalam situasi politik yang tidak selalu mudah.

“Almarhum H. Jamidin Hamdani adalah pejuang awal Partai Demokrat di Aceh Tenggara. Beliau ikut jatuh bangun membesarkan partai dan menjadi bagian dari tim pemenangan SBY hingga terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode,” ujar Saleh.

Karena itu, Saleh menilai DPP Partai Demokrat perlu melihat pencalonan Nurdiansyah dalam perspektif yang lebih luas. Bukan hanya menghitung dukungan politik menjelang musyawarah daerah, tetapi juga mempertimbangkan pengabdian, loyalitas, konsistensi, dan sejarah perjuangan keluarga yang telah lama menjaga partai.

Menurut dia, partai politik yang sehat semestinya memberikan ruang kepada kader yang tumbuh dari proses internal. Penghargaan terhadap kaderisasi akan menjadi pesan penting bagi seluruh pengurus dan simpatisan bahwa kesetiaan serta kerja panjang membesarkan partai tidak berakhir sia-sia.

“DPP Demokrat harus menimbang secara jernih jasa besar almarhum H. Jamidin Hamdani. Keringat para perintis tidak boleh dilupakan ketika partai sudah besar. Nurdiansyah bukan datang ketika Demokrat telah menikmati hasil, tetapi tumbuh dari keluarga yang ikut menanam dan merawat partai sejak awal,” katanya.

Saleh menambahkan, keputusan DPP dalam menentukan kepemimpinan Demokrat Aceh akan menjadi ukuran kesungguhan partai dalam menjaga sistem kaderisasi. Apabila kader yang telah lama berproses justru disisihkan tanpa pertimbangan yang adil, kondisi tersebut dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan kader akar rumput.

Ia bahkan menilai upaya menghalangi Nurdiansyah tanpa alasan organisasi yang objektif dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kader tulen dan sejarah perjuangan Partai Demokrat di Aceh.

“Jika ada pihak yang berusaha menghalangi Nurdiansyah Alasta hanya karena kepentingan politik sesaat, itu patut dinilai sebagai pengkhianatan terhadap kader tulen Partai Demokrat. Partai tidak boleh kehilangan ingatan terhadap orang-orang yang membesarkannya,” ujar Saleh.

Meski demikian, ia meminta seluruh proses pemilihan Ketua Demokrat Aceh tetap berlangsung secara demokratis, terbuka, dan sesuai dengan aturan organisasi. Dukungan kepada Nurdiansyah, kata dia, tidak semata-mata bertumpu pada hubungan keluarga dengan tokoh senior Demokrat, tetapi juga pada pengalaman politiknya sebagai anggota legislatif Aceh selama dua periode.

Saleh berharap DPP Partai Demokrat tidak hanya mempertimbangkan kekuatan modal, jabatan, dan dukungan politik sesaat. Menurut dia, ketua partai harus memiliki akar yang kuat, mengenal karakter kader, memahami dinamika daerah, serta mempunyai loyalitas yang telah teruji.

“Nurdiansyah Alasta layak memimpin Partai Demokrat Aceh. Ia memiliki pengalaman, akar sejarah, dan loyalitas. DPP seharusnya memberikan penghormatan kepada proses panjang tersebut, bukan justru memutus mata rantai perjuangan kader yang telah dibangun sejak puluhan tahun lalu,” kata Saleh.