DIALEKSIS.COM | ‎Aceh Selatan - Aktifis mahasiswa asal Aceh Selatan, Rivaldi, mengkritik keras sikap diam Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap rencana eksplorasi tambang oleh PT MMS di Kecamatan Sama Dua. 

Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan tersebut. 

‎Kepada Dialeksis saat diwawancara pada Minggu, 9 Agustus 2026, Rivaldi menegaskan Bupati Aceh Selatan sebagai kepala daerah seharusnya tampil di garda terdepan untuk memastikan suara rakyat tidak ditenggelamkan oleh kepentingan investasi.

‎“Bupati Aceh Selatan jangan pengecut. Ketika rakyatnya sudah mendeklarasikan diri menolak tambang, tetapi PT MMS tetap 'kekeuh' ingin melakukan eksplorasi di Kecamatan Sama Dua, Bupati justru diam seribu bahasa. Diamnya pemerintah dalam situasi seperti ini bukan lagi sekadar sikap netral, tetapi dapat dipersepsikan sebagai ketidakpedulian terhadap suara rakyat,” tegas Rivaldi.

‎Rivaldi memaklumi, pemerintah memang memiliki kewajiban mendorong pembangunan ekonomi, namun tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan dan mengorbankan masyarakat yang justru menjadi pemilik sah ruang hidup tersebut. Ia kembali menegaskan, investasi tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan, ruang hidup, dan kehendak masyarakat. 

‎“Pertanyaannya jelas: untuk siapa Bupati dan jajaran Pemerintah Aceh Selatan bekerja? Untuk rakyat atau untuk investor? Kalau rakyat sudah menyatakan penolakan, mengapa pemerintah masih memilih diam? Apa sulitnya berdiri bersama rakyat dan menyampaikan sikap yang tegas?” tegasnya.

‎Demonstran yang kerap turun ke jalan ini meminta pemerintah daerah berhenti menggunakan bahasa normatif tentang pembangunan jika pada praktiknya tidak berani memberikan kepastian kepada masyarakat. 

‎‎"Rakyat membutuhkan sikap yang terang, bukan pemerintah yang bersembunyi di balik meja birokrasi ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi," kata Rivaldi.

‎Rivaldi juga mengingatkan bahwa persoalan tambang bukan sekadar persoalan investasi dan angka-angka ekonomi. Ada persoalan lingkungan, sumber air, lahan masyarakat, keberlanjutan kehidupan generasi mendatang, serta potensi konflik sosial yang harus dipertimbangkan secara serius.

‎‎“Jangan sampai ketika masyarakat sudah bersuara, pemerintah malah sibuk menghitung keuntungan investasi. Pemerintah itu mandatnya dari rakyat, bukan menjadi pelayan investor. Kalau rakyat menolak, dengarkan! Jangan tunggu rakyat turun ke jalan lebih besar baru pemerintah pura-pura mendengar,” kata dia.

‎Karena itu, ia mendesak Bupati Aceh Selatan segera menyampaikan sikap secara terbuka terkait rencana eksplorasi PT MMS di Kecamatan Sama Dua dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

‎‎“Kami menuntut Bupati jangan lagi diam. Nyatakan sikap secara terbuka. Jika memang pemerintah bekerja untuk rakyat, buktikan dengan keberpihakan terhadap aspirasi rakyat. Jangan menjadi pemerintah yang gagah ketika berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi mendadak kehilangan suara ketika berhadapan dengan korporasi,” sebut Rivaldi.

‎Bagi Rivaldi, rakyat Aceh Selatan tidak membutuhkan pemerintah yang hanya hadir ketika ada seremoni. Rakyat membutuhkan pemerintah yang berani mengambil sikap ketika ruang hidup mereka dipertaruhkan.

‎‎“Rakyat sudah bersuara. Sekarang giliran Bupati menjawab: berdiri bersama rakyat atau berdiri di belakang kepentingan investor?” pungkas rivaldi.