DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., CHRM. memenuhi undangan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan Laboratorium Governansi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh.
Kegiatan kuliah umum tersebut mengangkat tema “Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Aceh: Kepemiluan, Partisipasi Publik, dan Representasi Politik” Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis (19/11/2026) ini berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB, bertempat di Aula Cut Nyak Dhien, Kampus Universitas Teuku Umar, Meulaboh tersebut dibuka oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik & Kerjasama FISIP UTU Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Hidayat menyampaikan materi presentasi berjudul “Demokrasi Elektoral dan Peran Penyelenggara Pemilu dalam Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat.”
Dalam pemaparannya, Rachmat menjelaskan bahwa demokrasi elektoral tidak hanya dimaknai sebagai proses penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat semata, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta memastikan masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan demokrasi.
Ia juga menekankan bahwa penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pelaksanaan tahapan pemilu yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
Menurutnya, penguatan partisipasi politik masyarakat tidak cukup hanya diukur dari tingginya angka kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga harus diwujudkan melalui peningkatan kesadaran politik, pendidikan pemilih yang berkelanjutan, literasi demokrasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal setiap proses penyelenggaraan pemilu.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pendidikan pemilih merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun masyarakat yang cerdas secara politik, kritis dalam menentukan pilihan, serta tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, politisasi identitas, penyebaran berita bohong (hoaks), maupun berbagai bentuk manipulasi informasi politik.
Dalam konteks Aceh, penguatan demokrasi elektoral juga perlu memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan kekhususan Pemerintahan Aceh berdasarkan Syari'at Islam. Oleh karena itu, sinergi antara penyelenggara pemilu, perguruan tinggi/dunia pendidikan, pemerintah, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen publik lainnya menjadi hal yang penting dalam membangun ekosistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada penutup materinya Rachmat berpesan Demokrasi elektoral yang kuat membutuhkan partisipasi yang sadar dan bukan dimobilisasi oleh kepentingan kelompok tertentu.
Kuliah umum ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Cut Asmaul Husna, S.Ag., M.M., Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UTU, serta Saiful Asra, M.Soc.Sc., Dosen Sosiologi Politik yang juga Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan & Alumni FISIP UTU. Sementara itu, jalannya diskusi dipandu oleh Reza Fahlevi, S.I.P., M.P.A. selaku moderator.
Kegiatan ini berlangsung sebagai ruang akademik untuk bertukar gagasan, memperluas wawasan, serta mempertemukan perspektif praktis penyelenggaraan pemilu dengan pendekatan akademis dalam kajian administrasi negara dan sosiologi politik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami demokrasi tidak hanya sebagai mekanisme pergantian kekuasaan melalui pemilu, tetapi juga sebagai proses partisipasi publik, penguatan representasi politik, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Partisipasi KIP Kota Banda Aceh dalam kegiatan akademik tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi dalam memperkuat pendidikan demokrasi, meningkatkan literasi kepemiluan, serta mendorong partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas di Aceh. [*]
Share berita ini