DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh berkomitmen untuk mendukung sekaligus mengawal jalannya pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh.

Ketua DPW PPP Aceh, Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si., mengatakan partainya akan memberikan dukungan terhadap berbagai program kerja Pemerintah Aceh selama diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tetap mendukung dan mengawal kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh,” kata Amiruddin kepada media dialeksis.com, Jumat (18/9/2026).

Menurut Amiruddin, dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen PPP Aceh untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. PPP tidak hanya melihat pembangunan dari sisi politik, tetapi juga bagaimana berbagai kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Ia mengatakan PPP Aceh akan terus mengawal jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur politik yang tersedia.

“Kita mendukung segala program kerja Gubernur Aceh Mualem dan Wakil Gubernur Dek Fadh dalam membangun Aceh,” ujarnya.

Muzakir Manaf dan Fadhlullah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 pada 12 Februari 2025. Pelantikan keduanya dilakukan dalam rapat paripurna DPRA dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia.

Sejak awal masa pemerintahan, Mualem dan Dek Fadh menjalankan sejumlah agenda yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, keagamaan dan penanganan persoalan daerah.

Dalam bidang keagamaan, Pemerintah Aceh meluncurkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Shalat Fardhu Berjamaah dan Mengaji. Kebijakan tersebut diluncurkan Mualem bersama Dek Fadh pada Maret 2025 sebagai salah satu agenda penguatan nilai-nilai keislaman di Aceh.

Selain itu, pemerintah juga mendorong Gerakan Aceh Berwakaf sebagai bagian dari penguatan peran wakaf dalam kehidupan masyarakat.

 Pemerintah Aceh kemudian menerbitkan instruksi terkait gerakan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh sejumlah perangkat daerah.

Di bidang pemerintahan, Mualem juga menekankan pentingnya integritas, transparansi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan program pemerintah. Dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Aceh pada April 2025, Mualem mengingatkan para pejabat agar menjalankan program sesuai ketentuan dan menghindari pelanggaran hukum yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.

Sementara pada sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mendorong peningkatan investasi dengan memberikan perhatian terhadap iklim usaha dan kepastian bagi investor. Pemerintah Aceh menyatakan pentingnya menciptakan keamanan, kenyamanan dan kemudahan administrasi sebagai bagian dari upaya menarik investasi ke Aceh.

Bagi PPP Aceh, berbagai program tersebut perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di 23 kabupaten/kota.

Amiruddin mengatakan dukungan politik juga harus dibarengi dengan pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, PPP Aceh akan terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Aceh serta berbagai pihak dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

“Kita ingin semua program yang baik untuk rakyat bisa berjalan. PPP akan mendukung dan ikut mengawal agar pembangunan Aceh ke depan semakin baik,” kata Amiruddin.

Ia menambahkan, pembangunan Aceh membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, partai politik, legislatif, masyarakat, dunia usaha dan berbagai elemen lainnya. Sinergi tersebut dinilai penting karena tantangan pembangunan Aceh tidak hanya berkaitan dengan satu sektor.

Menurutnya, persoalan ekonomi, lapangan kerja, investasi, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hingga penguatan kehidupan keagamaan membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan dan pelaksanaan yang konsisten.

PPP Aceh, kata Amiruddin, akan mengambil bagian dalam proses tersebut melalui fungsi politik dan kelembagaan partai.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. [nh]