DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan dan 510 orang teridentifikasi sebagai korban.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat penegakan hukum terhadap TPPO.
"Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat," kata Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, dari 510 korban yang terdata, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak. Komposisinya terdiri dari 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Para tersangka diketahui memiliki berbagai peran dalam jaringan TPPO, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Penyidikan masih dikembangkan untuk mengungkap pengendali jaringan dan pihak yang menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut.
Pengiriman PMI Ilegal Dominasi Modus TPPO
Dari hasil penanganan selama sepekan, modus TPPO paling banyak berupa pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen. Disusul eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Selain penindakan, Polri menjalankan program edukasi Rise and Speak untuk mencegah perdagangan orang. Tercatat 279 kegiatan edukasi telah digelar dengan melibatkan 47.550 peserta, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah rawan TPPO.
Dalam upaya perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban. Mereka selanjutnya mendapat penanganan melalui koordinasi dengan LPSK, Dinas Sosial, DP3A, serta BP2MI/Kementerian P2MI.
Pendampingan mencakup rehabilitasi sosial, bantuan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
"Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial," ujar Nurul.
Polri Dalami Kasus Almisri dan Bupati Kupang
Nurul turut menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri masih berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Pencarian informasi terkait keberadaan yang bersangkutan masih berlangsung.
Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Bareskrim Polri memberikan asistensi sejak awal penanganan kasus tersebut.
Nurul juga membantah kabar di media sosial yang menyebut perkara itu telah diselesaikan melalui perdamaian.
"Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur," tegasnya.
Terkait perekrutan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan perkara yang telah ditangani berkaitan dengan keberangkatan WNI ke Rusia. Para korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman dan belum masuk dalam perkara yang tercatat secara resmi.
Polri mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran pekerjaan bergaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja serta tidak menyerahkan paspor atau dokumen pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. [*]
Share berita ini