DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gelanggang olahraga (GOR) bulu tangkis kembali menjadi bagian dari perjalanan kasus hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Kali ini, bukan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjadi sorotan, melainkan kedatangan penyidik Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti dua kali panggilan pemeriksaan yang tak dipenuhinya.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi Firli di sebuah GOR bulu tangkis di Jakarta pada Selasa malam, 10 November 2026. Kedatangan polisi itu sempat memunculkan kabar bahwa pensiunan jenderal bintang tiga tersebut ditangkap.

Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto membantah kabar tersebut. Ia memastikan tidak ada penangkapan terhadap Firli.

"Enggak ada yang diamankan," kata Budi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Budi, kedatangan penyidik berkaitan dengan ketidakhadiran Firli dalam dua kali pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Dalam pertemuan tersebut, Firli menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan penyidik berikutnya.

"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," ujarnya.

Meski demikian, kepolisian belum mengungkapkan jadwal pasti pemeriksaan lanjutan terhadap mantan orang nomor satu di lembaga antirasuah tersebut.

Hampir Tiga Tahun Menyandang Status Tersangka

Kedatangan polisi ke GOR itu kembali membuka perhatian publik terhadap perkara yang telah berlangsung hampir tiga tahun tanpa persidangan.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka pada 22 November 2023. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau hadiah terkait penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian periode 2020-2023.

Perkara ini bukan tanpa proses penyidikan yang panjang. Berdasarkan keterangan kepolisian pada Februari 2024, penyidik telah memeriksa 123 saksi dan 11 ahli untuk mengusut dugaan tindak pidana tersebut.

Namun, banyaknya pemeriksaan belum juga membawa perkara Firli ke pengadilan. Berkas penyidikan tercatat dua kali dikembalikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena dinilai belum lengkap.

Pelimpahan pertama dilakukan pada 15 Desember 2023. Dua pekan kemudian, tepatnya 29 Desember, jaksa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

Polisi kembali menyerahkan berkas perkara pada 24 Januari 2024. Namun, pada 2 Februari 2024, kejaksaan sekali lagi mengembalikannya lantaran masih terdapat kekurangan dalam hasil penyidikan.

Persoalan semakin pelik ketika Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, dalam keterangannya pada 24 April 2026, menjelaskan bahwa pengembalian SPDP dilakukan karena penyidik belum memenuhi petunjuk jaksa hingga batas waktu yang ditentukan.

Di sisi lain, kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, menilai pengembalian SPDP tersebut menunjukkan belum terpenuhinya persyaratan formil dan materiel perkara. Ia meminta kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Firli juga tercatat telah tiga kali mengajukan praperadilan. Pengajuan terakhir yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025 kemudian dicabut.

Jejak Pertemuan di Lapangan Bulu Tangkis

GOR bulu tangkis memiliki catatan tersendiri dalam perjalanan kasus Firli Bahuri.

Pada 2023, publik dihebohkan dengan beredarnya foto pertemuan Firli dan Syahrul Yasin Limpo di sebuah GOR bulu tangkis di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada 2 Maret 2022 itu kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan etik Dewan Pengawas KPK.

Pada 27 Desember 2023, Dewan Pengawas KPK menyatakan Firli terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan menjatuhkan sanksi berupa permintaan untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan KPK.

Dewan Pengawas menemukan tiga pelanggaran etik, di antaranya hubungan dengan pihak yang berkaitan dengan perkara KPK, tidak melaporkan pertemuan tersebut kepada pimpinan lainnya, serta persoalan pelaporan harta kekayaan.

Firli menjadi Ketua KPK pertama yang dijatuhi sanksi etik berupa permintaan mengundurkan diri dari jabatannya.

Adapun dalam perkara pidana, Firli disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut antara lain mengatur pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup untuk pasal tertentu.

Selain perkara dugaan pemerasan, Firli juga menghadapi laporan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta penyidikan terkait larangan pimpinan KPK berhubungan dengan pihak yang terkait perkara korupsi.

SYL Sudah Divonis, Perkara Firli Belum Disidangkan

Berbeda dengan Firli, Syahrul Yasin Limpo telah menjalani proses persidangan atas perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pada 28 Februari 2025, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi SYL dan mempertahankan hukuman 12 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan pada tingkat banding.

Dalam putusan tersebut, SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan 30 ribu dolar Amerika Serikat, setelah diperhitungkan dengan uang yang telah disita dalam perkara tersebut.

Perkara korupsi SYL dan dugaan pemerasan yang menjerat Firli merupakan dua perkara berbeda. Namun, perjalanan keduanya memperlihatkan kontras dalam penyelesaian proses hukum. Ketika perkara SYL telah mencapai putusan berkekuatan hukum tetap, kasus Firli belum juga memasuki ruang persidangan.

Kini, setelah hampir tiga tahun menyandang status tersangka, Firli kembali menyatakan kesediaannya memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berikutnya menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kepolisian dapat melengkapi berkas perkara dan memberikan kepastian hukum.

Pertanyaan publik bukan lagi sekadar kapan Firli Bahuri memenuhi panggilan polisi, melainkan kapan perkara mantan pimpinan lembaga pemberantasan korupsi itu memperoleh penyelesaian hukum yang jelas. [red]