DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe -  Kontestasi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU dinilai memperlihatkan dinamika yang cukup alot. Akademisi FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Teuku Kemal Fasya, M.Hum., menilai perubahan mekanisme pemilihan hingga tarik-menarik kepentingan menjadi bagian dari persoalan yang perlu dicermati warga NU.

"Salah satu faktor utama yang memicu perdebatan adalah perubahan fundamental mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dari sistem pemungutan suara langsung (one man one vote) menjadi mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA)," ucap Kemal kepada dialeksis.com, Minggu (30/8/2026).

Perdebatan mengenai mekanisme tersebut mengemuka dalam Sidang Pleno Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Dalam voting yang berlangsung hingga dini hari, opsi penggunaan AHWA memperoleh 401 suara, sedangkan opsi pemilihan langsung mendapatkan 150 suara.

Menurut Kemal, faktor utama di balik alotnya pemilihan ada poin-poin krusial yang menyebabkan dinamika pemilihan berjalan sangat tegang, bahkan sempat diwarnai kericuhan di luar arena sidang.

Faktor Pertama, Peralihan Sistem ke Mekanisme AHWA

Dalam mekanisme AHWA, PCNU dan PWNU mengusulkan maksimal lima nama bakal calon. Nama-nama dengan perolehan suara terbanyak kemudian diserahkan kepada sembilan kiai sepuh dalam majelis AHWA untuk menentukan Ketua Umum.

Teuku Kemal menilai perubahan mekanisme tersebut memunculkan perdebatan pada sebagian muktamirin yang menganggap skema ini membatasi hak suara langsung akar rumput dan mengaburkan mandat penuh dari daerah

Faktor Kedua, Polemik "Iddah Politik" dan Aturan Penjaringan 

Pembahasan tata tertib sempat memanas setelah muncul aturan dalam Peraturan Perkumpulan mengenai pembatasan bagi calon yang sedang atau baru saja menduduki posisi politik praktis.

"Aturan tersebut, berpotensi memengaruhi peluang sejumlah kandidat, termasuk KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf yang didukung oleh faksi PKB. Kabarnya, simpatisan Gus Yusuf bahkan sempat menggelar aksi demonstrasi memprotes pasal penjaringan ini," tutur Kemal.

Faktor Ketiga, Benturan Faksi-faksi Besar Nasional

Kontestasi ini menjadi medan pertempuran pengaruh antara tiga kekuatan besar yang membawa calon andalannya masing-masing.

Kubu PBNU atau Petahana diwakili gerakan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang condong mendukung KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) atau mengamankan posisi petahana.

Kubu Nusron Wahid, diketahui bergerak menyokong figur moderat organisasi seperti KH Zulfa Mustofa dan Kubu Ketiga, Muhaimin Iskandar yang berada di belakang pergerakan Gus Yusuf guna menyeimbangkan peta politik luar organisasi.

Faktor Keempat, Intervensi Kekuatan Politik

Pihak yang mendorong mekanisme AHWA beralasan bahwa sistem ini diperlukan untuk menjaga marwah ulama.

Menurut Kemal. cara ini dinilai efektif meminimalisir mobilisasi politik praktis, mencegah faksionalisme tajam di tingkat bawah, serta menutup celah transaksi politik uang (money politics) yang kerap membayangi pemilihan langsung.

Faktor Kelima, Polemik Pengelolaan Tambang

"Program adanya endorse izin pengelolaan tambang yang sempat diwacanakan pemerintah juga melahirkan pro-kontra, terutama karena dampak buruk (mafsadah) pada lingkungan dan melahirkan pragmatisme di kalangan NU, meskipun ada manfaatnya yaitu politik kesejahteraan umat," kata Kemal.

Namun masalah ini tak urung menjadi polemik yang telah mengecilkan (pejoratisme) NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia.

Kembali ke Khittah NU

Teuku Kemal menilai berbagai dinamika tersebut tidak boleh membuat NU kehilangan orientasi sejarahnya.

"Kepemimpinan PBNU ke depan harus mengingat kembali sejarah pendirian NU atau khittah organisasi yang bertujuan mengembangkan pendidikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat dengan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah," ucapnya.

Menurut dia, NU semestinya menjadi salah satu pilar dalam melahirkan gagasan maslahah mursalah atau common good serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai Islam Nusantara.

Ia mengingatkan agar NU tidak larut dalam pragmatisme jangka pendek yang pada akhirnya dapat mengorbankan kepentingan umat, sejarah organisasi, lingkungan, maupun kepentingan bangsa.

Teuku Kemal berharap Ketua Umum PBNU yang terpilih nantinya dapat mengembalikan orientasi organisasi kepada khittah dan memperkuat peran NU dalam pendidikan, kesejahteraan umat, serta pembangunan kehidupan sosial yang berkelanjutan.

"Kepemimpinan NU ke depan tidak semestinya hanya berorientasi pada perebutan pengaruh, tetapi harus mampu menghadirkan gagasan yang memberikan kemaslahatan bagi umat dan bangsa," harap Teuku Kemal Fasya. [arn]