DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketegangan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Polemik kali ini dipicu saling sindir seputar Presiden ke - 7 RI Joko Widodo atau Jokowi, safari politik PSI di Jawa Tengah, hingga isu “kandang gajah” yang disebut akan menantang basis politik lama PDIP.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus merespons pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang mempertanyakan sikap PDIP karena masih sering mengomentari Jokowi, meski Jokowi sudah tidak lagi menjadi kader partai berlambang banteng tersebut.

Deddy justru menilai PSI lebih sering menyeret nama PDIP ketimbang menyuarakan persoalan rakyat.

“Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI kritisi isu rakyat, sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).

Menurut Deddy, PSI seharusnya lebih banyak berbicara tentang persoalan publik, bukan sekadar membangun sensasi politik. Ia menyinggung sejumlah isu yang menurutnya perlu mendapat perhatian partai politik, seperti tuntutan mahasiswa dan kasus dugaan suap Bupati Kuantan Singingi.

“Sudahlah rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral,” ujarnya.

“Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal-soal lain yang terkait dengan rakyat,” sambung Deddy.

Polemik ini muncul di tengah manuver PSI yang mulai agresif menyiapkan konsolidasi politik menuju Pemilu 2029. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah rencana safari politik Jokowi ke Jawa Tengah. DPW PSI Jawa Tengah sebelumnya menyatakan siap memastikan wilayah tersebut menjadi “kandang gajah”, istilah yang digunakan PSI untuk menandingi sebutan “kandang banteng” yang selama ini melekat pada Jawa Tengah sebagai basis kuat PDIP.

Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo disebut telah menyiapkan agenda konsolidasi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. PSI bahkan mengklaim struktur partainya di Jawa Tengah sudah hampir 95 persen siap untuk menyambut agenda politik Jokowi di wilayah tersebut.

Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari Juru Bicara PDIP Guntur Romli. Ia menilai PSI tidak perlu bersikap terlalu percaya diri, apalagi dengan membawa narasi ingin mengganti “kandang banteng” menjadi “kandang gajah”.

“PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja,” kata Guntur.

Guntur juga mengaitkan safari politik tersebut dengan isu yang sedang menerpa elite PSI. Ia menyinggung pengakuan Sekjen PSI Raja Juli Antoni terkait amplop dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan beberapa hari kemudian.

“Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian,” ujar Guntur.

Kasus Kuansing memang ikut menjadi sorotan publik setelah KPK mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kuansing, Riau. Dalam perkara itu, KPK menyebut ada pertemuan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dengan Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli Antoni pada 2 Juni 2026, terkait usulan pelepasan sekitar 3.800 hektare kawasan hutan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria.

Guntur meminta KPK tidak tebang pilih dalam menelusuri perkara tersebut. Menurutnya, pengembalian uang atau amplop tidak otomatis menghapus dugaan peristiwa pidana.

“KPK harus jangan tebang pilih. Masa butuh 10 hari baru dikembalikan, itu tidak menggugurkan peristiwa pidana,” kata Guntur.

Ia juga menyinggung Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang sebelumnya rumahnya disebut telah digeledah dan ditemukan uang miliaran rupiah. Guntur meminta penegakan hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada level tertentu.

Lebih jauh, Guntur menilai target PSI merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah belum memiliki pijakan elektoral yang kuat. Ia mengingatkan, PSI pada Pemilu 2024 belum berhasil menembus ambang batas parlemen nasional.

“Kalau PSI itu parpol nomor dua di 2024, terus bilang mau rebut kandang banteng, itu lebih masuk akal,” kata Guntur.

Berdasarkan rekapitulasi hasil Pemilu Legislatif 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau 2,81 persen suara nasional. Angka itu belum cukup melewati ambang batas parlemen 4 persen, sehingga PSI gagal menempatkan wakilnya di DPR RI. Sementara PDIP menjadi peraih suara terbanyak dengan 25.387.279 suara atau 16,72 persen.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus mempertanyakan sikap sejumlah politisi PDIP yang terus mengomentari Jokowi dan PSI. Ia menilai PDIP seharusnya fokus bekerja untuk rakyat, bukan terus membicarakan sosok yang sudah tidak lagi menjadi kader PDIP.

“Iya, harap maklum saja. Saya juga heran. Kenapa para anggota DPR RI PDIP ini lebih senang mengomentari PSI dan Pak Jokowi ketimbang bekerja untuk rakyat,” kata Bestari, Sabtu (4/7/2026).

Bestari juga menyindir PDIP yang disebutnya telah mengeluarkan Jokowi dari partai, tetapi masih terus memberi komentar terhadap langkah politik mantan Wali Kota Solo tersebut.

“Selain menanggap-nanggapi yang katanya mereka sudah keluarkan dari PDIP, sudah enggak peduli tapi bohong. Masyarakat umum melihatnya sebagai lawak-lawak saja ini PDI Perjuangan,” ujarnya.

Diketahui, DPP PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution sebagai kader partai pada Desember 2024. Pemecatan itu diumumkan melalui surat keputusan DPP PDIP dan menjadi penanda berakhirnya hubungan formal Jokowi dengan partai yang pernah mengantarkannya menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode.

Meski demikian, nama Jokowi tetap menjadi magnet politik nasional. Setelah tidak lagi bersama PDIP, Jokowi semakin sering dikaitkan dengan PSI, partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Isu Jokowi masuk struktur PSI sebagai Ketua Dewan Pembina juga sempat menguat, meski pihak PSI menyebut proses internal partai masih berjalan.

Bagi PDIP, manuver PSI di Jawa Tengah tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun ulang basis elektoral menuju 2029. Namun bagi PSI, kehadiran Jokowi dinilai dapat memperkuat daya tarik politik partai, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis tradisional PDIP.

Polemik ini memperlihatkan bahwa relasi PDIP, PSI, dan Jokowi belum selesai sebagai isu politik nasional. Di satu sisi, PDIP berusaha menjaga basis historisnya, terutama di Jawa Tengah. Di sisi lain, PSI mencoba membangun identitas baru dengan mengkapitalisasi kedekatan politik dengan Jokowi.

Pertarungan narasi “kandang banteng” versus “kandang gajah” pun menjadi lebih dari sekadar sindiran politik. Ia menjadi sinyal awal kompetisi panjang menuju Pemilu 2029, saat partai-partai mulai menguji kekuatan figur, struktur, dan loyalitas pemilih di daerah-daerah kunci.