DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat menahan diri dan bersama-sama menjaga perdamaian Aceh pasca kericuhan yang terjadi pada momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, 15 Agustus 2026.

‎‎Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh, Muhammad Salim Fakhry, menyatakan Golkar mendukung langkah yang telah diputuskan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam insiden tersebut.

‎‎"Intinya kita jaga perdamaian, membangun Aceh ini dengan cara bersatu, baik Parlok dan Parnas. Dengan situasi yang sudah kondusif saat ini, jangan terpengaruh dengan narasi-narasi yang dapat memperkeruh keadaan," kata Salim Fakhry kepada Dialeksis, Selasa, 18 Agustus 2026.

‎‎Ia meminta seluruh pihak tidak merusak kondisi damai yang telah dirasakan masyarakat Aceh selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, masyarakat juga perlu menyalurkan aspirasi melalui jalur yang sesuai agar setiap tuntutan dapat disampaikan secara tertib dan tepat sasaran.

‎‎"Semua pihak harus menahan diri pasca kejadian. Jangan merusak kondisi damai yang sudah dirasakan dua dekade ini. Masyarakat harus taat dan tertib dalam menyalurkan aspirasi pada jalur saluran yang benar dan tetap, sehingga tepat sasaran," ujar dia.

‎‎Selain menjaga situasi tetap kondusif, Salim Fakhry menilai langkah antisipasi pasca kericuhan perlu segera dibahas untuk memastikan adanya tindakan preventif apabila muncul potensi gangguan serupa.

‎‎Ia juga berharap pemerintah pusat mempercepat revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya terkait usulan peningkatan dana otonomi khusus (Otsus).

‎‎"Penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh penting untuk memperkuat keberlangsungan perdamaian," tukas Salim Fakhry.

‎‎Senada dengan Golkar, Sekretaris DPD PDIP Aceh, Gading Hamonangan Hasibuan, mengajak masyarakat tetap fokus menjaga dan menghormati perdamaian Aceh setelah insiden 15 Agustus.‎

‎Menurut Gading, perdamaian yang telah berlangsung lebih dari dua dekade merupakan modal penting bagi pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan Aceh. 

‎‎"Kita berharap semua pihak menghormati perdamaian Aceh. Semua harus memikirkan bagaimana perdamaian memberi kontribusi terhadap hadirnya kesejahteraan dan kemajuan untuk Aceh," kata Gading dalam keterangannya kepada Dialeksis, Selasa 18 Agustus 2026.

‎‎Ia menegaskan manfaat perdamaian telah dirasakan langsung masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama melalui stabilitas keamanan yang memungkinkan aktivitas sehari-hari berlangsung dengan lebih tenang.‎

‎"Perdamaian adalah itikad baik kedua belah pihak kala itu, dan manfaatnya sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Hidup yang tenang, ibadah yang nyaman," ujarnya.

‎‎Terkait insiden penurunan bendera Merah Putih dan lambang Burung Garuda dalam kericuhan 15 Agustus, Gading menilai tindakan tersebut merupakan reaksi yang kurang tepat. Namun, ia meminta peristiwa itu tidak ditafsirkan secara berlebihan sebelum terdapat fakta yang cukup.

‎‎Menurutnya, sejauh ini belum terdapat informasi yang memadai untuk menyimpulkan bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari gerakan tertentu yang mengancam perdamaian Aceh. Ia juga menyebut belum ada perkembangan lanjutan yang menunjukkan terjadinya eskalasi pascakejadian.

‎‎"Kita melihat itu secara jernih saja, situasional. Bukan sebuah gerakan yang kita anggap mengarah yang macam-macam. Setelah kejadian itu juga tidak ada peristiwa lanjutan yang berlebihan," kata Gading.

‎‎Mengenai dugaan adanya unsur terorganisir di balik kericuhan, Gading menyerahkan sepenuhnya pengungkapan fakta kepada aparat penegak hukum. Ia menilai aparat memiliki kewenangan dan mekanisme untuk melakukan penyelidikan secara objektif sesuai ketentuan hukum.

‎‎"Kita tidak punya cukup informasi tentang itu. Kejadian tersebut merupakan urusan aparat penegak hukum yang memprosesnya," pungkas Gading.