DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis demokrasi Aceh sekaligus Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Sofyan, S.Sos, meminta publik mencermati pengungkapan laboratorium pengolahan sabu di Kabupaten Pidie, Aceh, tidak hanya dari aspek penegakan hukum, tetapi juga transparansi dan komunikasi politik yang menyertai peristiwa tersebut.

Sofyan mengapresiasi langkah Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai dalam mengungkap laboratorium sabu dengan barang bukti yang diberitakan mencapai 1,2 ton.

Namun, ia menilai sejumlah aspek dalam operasi dan penyebaran dokumentasinya perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Pengungkapan kasus narkotika berskala besar ini patut diapresiasi. Namun, publik juga perlu mencermati bagaimana operasi berlangsung, bagaimana dokumentasi dilakukan, dan bagaimana informasi tersebut disebarluaskan,” kata Sofyan kepada media dialeksis.com, Selasa (27/10/2026).

Menurut Sofyan, video penggerebekan yang beredar luas di media sosial memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai persiapan operasi, akses media, serta pola komunikasi publik yang dilakukan setelah pengungkapan kasus tersebut.

Ia menegaskan, pertanyaan itu bukan dimaksudkan untuk meragukan keberhasilan aparat dalam memberantas narkotika, melainkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

“Pertanyaannya bukan semata-mata tentang keberhasilan penggerebekan, tetapi juga apakah yang dilakukan hanya operasi penegakan hukum atau turut disertai strategi komunikasi untuk membentuk opini publik,” ujarnya.

Sofyan juga menyoroti lokasi laboratorium yang diberitakan berada di Gampong Beureueh II, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

Menurutnya, penyidik perlu mengungkap bagaimana aktivitas pengolahan narkotika dalam skala besar dapat berlangsung di kawasan permukiman, termasuk asal bahan baku, lama aktivitas berjalan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Apabila terdapat keterlibatan warga negara asing sebagaimana diberitakan, aspek tersebut juga perlu dijelaskan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak berasumsi bahwa masyarakat setempat mengetahui atau terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, keberadaan fasilitas pengolahan narkotika berskala besar di kawasan permukiman patut menjadi perhatian serius dalam penyidikan,” katanya.

Ia menilai, pengungkapan kasus tersebut seharusnya tidak berhenti pada penemuan laboratorium dan penyitaan barang bukti. 

Aparat perlu menelusuri jaringan yang lebih luas, termasuk pemasok bahan baku, jalur distribusi, sumber pendanaan, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan operasi.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan penegakan hukum menyasar keseluruhan jaringan, bukan hanya pihak yang ditemukan di lokasi.

Dalam perspektif demokrasi dan komunikasi politik, Sofyan mengatakan, sebuah peristiwa besar perlu dilihat dari dua sisi, yakni fakta kejadian dan cara peristiwa tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat.

Ia menilai, pengungkapan kasus narkotika berskala besar dapat memperkuat citra ketegasan institusi penegak hukum. Karena itu, pola publikasi dan penyebaran dokumentasi operasi layak ditelaah secara objektif.

Namun, Sofyan mengingatkan bahwa dugaan penggiringan opini oleh elite tidak dapat langsung disimpulkan hanya berdasarkan video penggerebekan atau luasnya pemberitaan.

“Kemungkinan adanya penggiringan opini merupakan hipotesis yang perlu diuji, bukan kesimpulan yang bisa ditetapkan hanya berdasarkan kecurigaan. Untuk menjawabnya, diperlukan data mengenai kronologi operasi, waktu publikasi, sumber penyebaran video, dan tujuan komunikasi institusi,” ujarnya.

Menurut Sofyan, penelusuran tersebut diperlukan agar masyarakat dapat membedakan informasi faktual mengenai proses penegakan hukum dari interpretasi politik yang berkembang di ruang publik.

Ia juga menilai, dugaan adanya kepentingan elite di balik publikasi kasus tersebut harus diuji melalui bukti dan data yang memadai. Tanpa dasar yang kuat, tidak tepat mengarahkan tuduhan kepada institusi atau individu tertentu.

Sofyan menegaskan, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semestinya hanya diukur dari besarnya barang bukti yang disita atau tingginya perhatian media.

Menurutnya, ukuran penting lainnya adalah kemampuan aparat mengungkap jaringan secara menyeluruh, menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pihak yang mengendalikan operasi, serta memproses setiap orang yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum.

“Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari besarnya barang bukti atau luasnya pemberitaan. Yang juga penting adalah sejauh mana jaringan di balik peredaran narkotika dapat dibongkar dan seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi tetap perlu dijalankan dengan menghormati kerahasiaan penyidikan dan asas praduga tak bersalah. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara tanpa mendahului proses hukum.

Menurutnya, pengungkapan laboratorium sabu di Pidie menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan narkotika secara menyeluruh, sekaligus memastikan setiap dugaan mengenai pola operasi dan komunikasi publik diperiksa secara objektif.

“Publik berhak bertanya dan memperoleh penjelasan. Jika ini merupakan keberhasilan penegakan hukum, biarkan fakta penyidikan menjelaskannya. Sementara itu, dugaan adanya kepentingan elite harus diuji melalui bukti, bukan sekadar kecurigaan,” tutup Sofyan. [nh]