Kejati Aceh Rawat Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menempatkan adat, kehidupan gampong, dan nilai keislaman sebagai bagian penting dalam menjalankan penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan itu diwujudkan melalui penyelesaian perkara yang memenuhi syarat keadilan restoratif, pelibatan tokoh adat, penghormatan terhadap tradisi, serta penguatan kehidupan beragama di lingkungan kejaksaan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., dalam perbincangan santai bersama Dialeksis di kantornya, Jalan Dr. Mohd. Hasan, kawasan Batoh, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Rahmatsyah menjelaskan, pelaksanaan tugas kejaksaan di Aceh memerlukan pemahaman terhadap karakter masyarakat. Ulama, tokoh adat, dan perangkat gampong memiliki peran dalam kehidupan warga. Karena itu, komunikasi dengan unsur-unsur tersebut menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara kejaksaan dan masyarakat.

Dalam penanganan perkara, Kejati Aceh mendorong pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice sesuai ketentuan hukum. Penyelesaian melalui mekanisme ini memperhatikan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta hubungan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan pidana.

Menurut Rahmatsyah, semangat tersebut memiliki kedekatan dengan tradisi musyawarah yang telah lama hidup di gampong. Perselisihan tertentu dapat dibicarakan bersama dengan melibatkan tokoh adat dan perangkat gampong untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan sesuai kewenangannya.

Keterlibatan unsur gampong membantu menghadirkan pemahaman tentang keadaan para pihak dan lingkungan sosial mereka. Dengan begitu, penyelesaian persoalan dapat mempertimbangkan kebutuhan pemulihan serta keberlanjutan hubungan di tengah masyarakat.

Peradilan adat dan penghentian penuntutan oleh kejaksaan tetap memiliki mekanisme masing-masing. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kesepakatan damai menjadi salah satu pertimbangan, bersama persyaratan dan penilaian lain atas perkara. 

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Rahmatsyah menyinggung keberadaan Rumah Restorative Justice atau Rumah RJ di berbagai wilayah Aceh. Ruang ini digunakan untuk mempertemukan para pihak, melibatkan tokoh masyarakat, serta mendukung penyelesaian perkara yang memenuhi ketentuan.

ANTARA pada 2 September 2026 melaporkan, Kejati Aceh bersama jajaran kejaksaan negeri telah menyelesaikan 57 perkara melalui keadilan restoratif sepanjang Januari–Agustus 2026. Dalam laporan yang sama, Rahmatsyah menyebut Rumah RJ telah dibentuk di 23 kabupaten/kota di Aceh, termasuk di desa-desa. Keberadaannya juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. 

Penghormatan terhadap adat turut hadir melalui tradisi peusijuek dalam penyambutan pimpinan atau pejabat baru. Prosesi yang melibatkan ulama dan tokoh adat tersebut mengandung doa, penghormatan, serta harapan agar amanah dijalankan dengan baik.

Rahmatsyah sendiri menerima penyambutan adat tersebut saat tiba di Aceh bersama istrinya. Laman resmi Kejati Aceh pada 12 Agustus 2026 mencatat prosesi peusijuek berlangsung di ruang VVIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, dan dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. 

Penghargaan terhadap identitas daerah juga diberikan melalui pelibatan unsur seni dan budaya Aceh dalam berbagai agenda kelembagaan. Dalam perbincangan itu, Rahmatsyah turut menyampaikan dukungan Kejati Aceh terhadap kegiatan yang mengangkat budaya dan ekonomi kreatif daerah, termasuk promosi wastra serta usaha mikro, kecil, dan menengah pada Meuseuraya Festival 2026.

Festival tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM, perajin, dan komunitas kreatif untuk memperkenalkan produk lokal. Pemerintah Aceh menyebut kegiatan itu sebagai bagian dari upaya memperluas pemasaran sekaligus melestarikan warisan budaya Aceh. 

Di lingkungan internal, Rahmatsyah memberikan perhatian pada pelaksanaan ibadah. Ia menyampaikan telah mengeluarkan imbauan tegas agar jajaran yang beragama Islam menghentikan aktivitas ketika azan berkumandang dan menunaikan salat berjemaah.

Ia menegaskan, kesibukan pekerjaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah Swt. Apa pun aktivitas yang sedang berlangsung, kewajiban agama harus memperoleh perhatian sebagaimana mestinya.

Bagi Rahmatsyah, kehidupan manusia mengandung tanggung jawab untuk beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Pesan tersebut menghubungkan pelaksanaan ibadah dengan kepedulian terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Di akhir bincang bersama Dialeksis ia juga menekankan pentingnya sinergi kejaksaan dengan ulama, tokoh adat, perangkat gampong, serta pemerintah daerah. Pemahaman terhadap adat istiadat dan kehidupan keagamaan masyarakat, menurutnya, menjadi bekal untuk menjalankan hukum nasional sekaligus memberikan pelayanan yang dekat dengan masyarakat Aceh. []

Share berita ini

dialeksis.com