DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan dirinya tidak pernah melindungi pihak tertentu dalam penanganan kasus dugaan jarimah liwath yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang mahasiswa berinisial AM.

Illiza mengatakan, Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berkomitmen menegakkan Syariat Islam tanpa tebang pilih. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam video yang dilansir media dialeksis.com, Minggu (15/11/2026), lliza menanggapi polemik setelah FD dan AM dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena masa penahanan berakhir, sementara perkara keduanya belum dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut Illiza, sejak awal Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengambil langkah terhadap kasus tersebut melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH).

Bahkan, dari sisi kepegawaian, ia mengaku telah menandatangani keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD pada 23 Oktober 2026, sebelum masa penahanan yang bersangkutan berakhir.

"Saya ingin menegaskan komitmen saya untuk menegakkan Syariat Islam masih betul-betul kokoh. Tidak ada yang kebal aturan dan tidak ada tebang pilih dalam menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh," tegas Illiza.

Ia juga menjelaskan bahwa penegakan disiplin kepegawaian dan proses hukum pidana merupakan dua hal yang berbeda. Sebagai wali kota, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum pidana yang sedang berjalan.

Menurutnya, kewenangan penanganan perkara berada pada penyidik Satpol PP dan WH serta Kejaksaan Negeri Banda Aceh sesuai tahapan dan ketentuan hukum.

Illiza menyebutkan, dalam proses penyidikan, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh serta melibatkan saksi ahli dalam pemberkasan perkara.

Namun, berdasarkan penilaian Kejaksaan Negeri Banda Aceh, unsur jarimah liwath dalam qanun yang disangkakan dinilai belum terpenuhi.

"Kalau saya selaku wali kota dianggap melindungi, untuk apa sedari awal kasus ini kita proses? Untuk apa juga akhirnya yang bersangkutan dipecat," ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Illiza berharap Pemerintah Aceh, DPRA, dan para ahli hukum jinayat dapat mengkaji kembali ketentuan dalam Qanun Jinayat, khususnya mengenai pengaturan jarimah liwath.

Menurutnya, kajian tersebut penting agar ke depan terdapat kepastian hukum yang lebih jelas dalam penanganan perkara serupa.

Ia juga menegaskan bahwa penegakan Syariat Islam tidak boleh mengabaikan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku.

"Menegakkan aturan bukan berarti harus mengabaikan prosedur dan ketentuan dalam qanun yang berlaku. Begitu pula dengan tudingan bahwa saya melindungi pihak tertentu, tentu tudingan tersebut harus didasarkan pada fakta, bukan sekadar asumsi," tegasnya.

Illiza mengajak masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait perkembangan kasus tersebut.

"Kami berharap masyarakat dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan ruang kepada aparat berwenang untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan," tutupnya. [nh]