DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh menyoroti penanganan kasus dugaan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat yang melibatkan dua tersangka berinisial FD dan AM. Fraksi PKS meminta aparat terkait memberikan penjelasan secara transparan mengenai perkembangan perkara tersebut setelah keduanya dikeluarkan dari tahanan.

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa keluarnya tersangka dari tahanan tidak serta-merta berarti proses penegakan hukum telah berakhir.

Menurutnya, setiap perkara yang telah menyita perhatian masyarakat perlu mendapatkan penanganan yang jelas dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan syariat Islam di Banda Aceh.

Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, kedua tersangka dikeluarkan pada 31 Oktober 2026 karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.

Berkas perkara tersebut bahkan disebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.

Kondisi ini, kata Tuanku Muhammad, harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara.

Fraksi PKS mempertanyakan alasan perkara tersebut belum juga berlanjut ke tahap persidangan, meskipun sejak awal telah menjadi perhatian masyarakat luas.

Sejumlah hal dinilai perlu dijelaskan, mulai dari kendala penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pemenuhan unsur pembuktian. Menurutnya, setiap lembaga harus memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Fraksi PKS menilai Banda Aceh perlu menunjukkan komitmen penegakan hukum secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif.

Tuanku Muhammad juga mengingatkan agar tidak muncul kesan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan.

Penegakan hukum, menurut Fraksi PKS, harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kesetaraan di hadapan hukum. Komitmen menjaga syariat Islam juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan normatif.

Atas dasar itu, Fraksi PKS mendesak Satpol PP dan WH Banda Aceh menyampaikan penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa.

Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi kinerja penanganan perkara tersebut agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Selain itu, Fraksi PKS mendorong kajian terhadap regulasi yang mengatur jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Jika ditemukan kelemahan atau ketidakjelasan ketentuan, pembahasan perlu melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait.

Bahkan, Fraksi PKS mendorong revisi Qanun Hukum Jinayat untuk memperkuat pengaturan dan memastikan kepastian hukum dalam penanganan perkara terkait.

Di sisi lain, Fraksi PKS mengingatkan bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak cukup hanya mengedepankan aspek penindakan. Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta edukasi keagamaan secara berkelanjutan.

Fraksi PKS turut mendorong agar aparatur pemerintah menjadi teladan dalam integritas, etika, dan tanggung jawab moral. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, menurut mereka, harus dijaga melalui perilaku aparatur yang menjunjung tinggi nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam sekaligus mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Mereka berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik sesaat tanpa evaluasi dan perbaikan. Masyarakat dinilai berhak memperoleh kejelasan, sementara aparat penegak hukum berkewajiban menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Banda Aceh, menurut Fraksi PKS, membutuhkan komitmen penegakan hukum, keberanian melakukan evaluasi, serta kepastian hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. []