DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Mufazzal, S.IP., M.Sos., membedah ideologi Partai Aceh (PA) dalam kegiatan pendidikan politik kader.

Dalam pemaparannya, Mufazzal menjelaskan bahwa ideologi Partai Aceh berakar pada pemikiran Hasan Tiro yang menggabungkan nasionalisme dan Islamisme.

Menurutnya, nasionalisme ke-Acehan tidak hanya berkaitan dengan wilayah atau batas geografis. Gagasan tersebut juga berkaitan dengan sejarah kedaulatan Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam serta memori kolektif perjuangan masyarakat Aceh.

“Nasionalisme yang disampaikan Hasan Tiro menekankan pentingnya mengenal identitas diri sendiri atau the droe, tuso droe. Untuk memahami jati diri tersebut, kader harus mempelajari literatur sejarah Aceh yang ditulis oleh sejarawan lokal maupun akademisi internasional,” ujar Mufazzal kepada media dialeksis.com, Kamis (17/9/2026).

Ia mengatakan, pemahaman terhadap sejarah menjadi penting dalam memahami identitas politik Aceh. Menurutnya, kader partai perlu memiliki pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh, termasuk berbagai pemikiran yang berkembang dalam perjuangan politik Aceh.

Mufazzal menjelaskan, sebuah gagasan dapat disebut sebagai ideologi ketika mampu memengaruhi cara pandang serta perilaku politik, ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam konteks Partai Aceh, kata dia, ideologi tersebut dapat dilihat dari bagaimana nilai dan gagasan yang dibawa partai diterjemahkan dalam arah kebijakan serta kepentingan masyarakat Aceh.

Selain identitas dan sejarah, Mufazzal menyoroti pentingnya kepentingan publik serta persoalan lingkungan dalam memahami arah ideologi Partai Aceh.

Ia mengatakan pengelolaan sumber daya alam Aceh perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Mufazzal juga mengingatkan kembali pesan Hasan Tiro pada 2008 yang menekankan pentingnya menjaga hutan Aceh untuk masa depan.

“Pesan moral Hasan Tiro menekankan agar sumber daya alam tidak diekstrak secara eksploitatif demi keuntungan jangka pendek,” katanya.

Menurut Mufazzal, persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari politik karena kebijakan pemerintah dan keputusan politik memiliki pengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Ia mencontohkan berbagai persoalan banjir yang terjadi di Aceh sebagai pengingat mengenai pentingnya kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek ekologis.

“Bencana banjir yang melanda Aceh pada 2025 hingga yang masih terjadi saat ini menjadi bukti nyata betapa krusialnya peringatan ekologis tersebut bagi arah kebijakan publik di Aceh,” ujarnya.

Mufazzal juga mengaitkan pembahasan ideologi Partai Aceh dengan perkembangan pemikiran politik global.

Ia menyebut sejumlah pemikir seperti Samuel P. Huntington melalui The Clash of Civilizations, Francis Fukuyama melalui The End of History and the Last Man, serta Anthony Giddens dengan gagasan The Third Way.

Menurutnya, berbagai pemikiran tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan ideologi dan nasionalisme dalam dinamika politik dunia.

Mufazzal kemudian membandingkan nasionalisme berbasis identitas regional dengan sejumlah partai politik di dunia, seperti Scottish National Party (SNP) di Skotlandia dan Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) di Katalonia, Spanyol.

Ia mengatakan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa identitas regional dapat menjadi bagian dari dinamika politik modern melalui berbagai bentuk perjuangan dan mekanisme politik.

Mufazzal menilai keberlanjutan sebuah ideologi juga sangat bergantung pada proses kaderisasi.

Menurutnya, pendidikan politik, sekolah kader, diskusi antara kader senior dan junior, serta bedah buku dapat menjadi sarana transfer pengetahuan dan menjaga kesinambungan gagasan dalam tubuh partai.

Ia juga menilai media digital memiliki peran penting dalam komunikasi politik saat ini.

Platform seperti TikTok, Instagram dan X, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda.

"Transfer pengetahuan menjadi penting agar kader tidak hanya memahami sejarah partai, tetapi juga mampu membaca perkembangan politik dan perubahan masyarakat,” tutup Mufazzal. [nh]