DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban terhadap 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganannya mulai dari pencabutan seluruh HGU, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang atau memperbarui hak atas tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, rekomendasi pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri. Dari hasil penelusuran kepemilikan manfaat (beneficial ownership), sejumlah perusahaan diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (11/11/2026).

HGU Dicabut hingga Tidak Diperpanjang

Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan perusahaan tersebut dibagi dalam lima kelompok.

Pertama, pencabutan seluruh HGU terhadap PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pencabutan dilakukan dengan mempertimbangkan luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan pemberian hak.

Kedua, eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tidak akan diperpanjang maupun diperbarui. Hak perusahaan tersebut telah berakhir pada 2020.

Ketiga, ATR/BPN tidak akan memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit, yakni PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang. Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan ketiganya.

Keempat, pencabutan sebagian HGU akan dilakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak dengan luas lahan 1.510,2639 hektare. Kebijakan ini mempertimbangkan lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Sementara itu, kelompok kelima masih membutuhkan pendalaman sebelum keputusan pencabutan ditetapkan. Perusahaan yang masuk kelompok ini adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.

Tunggu Penyusunan SK

Nusron menegaskan, penertiban hak atas tanah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Tahapan penanganan meliputi pengkajian awal, penelitian, gelar kasus, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujar Nusron. [in]