DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Ketua Harian Mualem Center yang juga Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) segera mengevaluasi keterlibatan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, dalam lingkungan Pemerintah Aceh.

Faisal menilai kehadiran kembali Taqwallah di lingkaran pemerintahan menimbulkan keresahan di kalangan tim dan relawan pendukung Mualem–Dek Fadh. Ia khawatir kondisi tersebut justru mengembalikan pola birokrasi seperti pada masa pemerintahan Gubernur Aceh sebelumnya, Nova Iriansyah.

Menurut Faisal, rekam jejak Taqwallah selama menjabat Sekda Aceh telah menjadi perhatian masyarakat, terutama kalangan birokrat. Ia menilai pengalaman pemerintahan sebelumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan figur yang diberikan peran strategis dalam pemerintahan saat ini.

"Taqwallah merupakan produk gagal bagi Pemerintah Aceh pada masa pemerintahan sebelumnya," tegas Faisal dalam pernyataannya tertulis dikirimkan ke redaksi Dialeksis, Selasa (10/11/2026).

Faisal turut menyinggung sejumlah polemik pada masa Taqwallah menjabat Sekda Aceh, mulai dari persoalan yang disebutnya sebagai kasus Apendi, pengadaan wastafel, hingga besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut dia, berbagai persoalan tersebut semestinya menjadi pertimbangan sebelum pemerintah kembali memberikan ruang kepada Taqwallah.

Ia juga mengingatkan Penjabat (Pj) Sekda Aceh agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama menyangkut penempatan figur dan pembentukan lingkaran kerja pemerintahan.

Faisal mengatakan, harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Mualem–Dek Fadh sangat besar. Karena itu, setiap keputusan birokrasi harus mencerminkan semangat perubahan yang dijanjikan kepada rakyat Aceh.

"Harapan rakyat Aceh kepada Mualem dan Dek Fadh sangat besar. Kami berharap Pj Sekda tidak gegabah mengambil langkah yang justru mengembalikan Aceh pada pola pemerintahan masa lalu," ujarnya.

Minta Perjuangan Relawan Tidak Dilupakan

Selain menyoroti keterlibatan Taqwallah, Faisal meminta pemerintah tidak melupakan kontribusi partai koalisi, tim pemenangan, dan relawan yang bekerja memenangkan pasangan Mualem–Dek Fadh pada Pilkada Aceh 2024.

Menurutnya, kegelisahan yang berkembang di kalangan relawan bukan semata-mata berkaitan dengan jabatan, melainkan juga menyangkut penghargaan terhadap perjuangan politik serta komitmen menghadirkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan tidak mempersoalkan kewenangan Pj Sekda dalam membangun tim kerja. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan aspirasi berbagai elemen yang selama ini mendukung kepemimpinan Mualem–Dek Fadh.

"Kami tidak melarang Pj Sekda membawa tim kerja atau orang-orang yang dipercayainya. Namun, jangan menutup mata terhadap partai koalisi dan relawan yang telah berjuang pada Pilkada 2024. Mereka juga memiliki tanggung jawab moral kepada rakyat Aceh," katanya.

Faisal mengaku prihatin karena sejumlah figur yang dahulu berada di kubu politik berbeda kini dinilainya justru memperoleh peran penting dalam pemerintahan. Sementara itu, menurut dia, sebagian tim dan relawan pendukung Mualem–Dek Fadh masih merasa belum mendapatkan ruang yang proporsional.

Ia bahkan mengklaim Taqwallah kini memiliki pengaruh dalam koordinasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), termasuk dalam memimpin pertemuan birokrasi. Klaim tersebut, menurut Faisal, perlu menjadi perhatian serius pimpinan daerah.

"Bagaimana mungkin figur yang dahulu berada di kubu politik berbeda kini justru mendapat peran dalam mengoordinasikan SKPA? Ini tentu menjadi pertanyaan bagi tim dan relawan yang selama ini memperjuangkan kemenangan Mualem–Dek Fadh," ujarnya.

Meski demikian, Faisal mengakui bahwa pengelolaan pemerintahan, termasuk penentuan pejabat dan arah kebijakan birokrasi, merupakan kewenangan Gubernur Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kegaduhan internal, tetapi diselesaikan melalui evaluasi yang objektif dan keputusan kepemimpinan yang bijaksana.

Faisal juga mengingatkan bahwa Aceh sedang menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan persoalan masyarakat, termasuk dampak bencana banjir. Menurut dia, pemerintah seharusnya memusatkan perhatian pada pelayanan publik, pemulihan ekonomi, dan penyelesaian persoalan rakyat.

Di akhir pernyataannya, Faisal kembali meminta Mualem dan Dek Fadh mengevaluasi surat keputusan yang menjadi dasar keterlibatan Taqwallah dalam lingkungan Pemerintah Aceh.

"Kami berharap Mualem dan Dek Fadh melihat persoalan ini secara menyeluruh. Jangan sampai perjuangan tim dan relawan dilupakan. Yang paling penting, pemerintahan ini harus tetap berpihak kepada rakyat Aceh dan menjaga harapan besar masyarakat terhadap perubahan," pungkasnya. [ra]