DIALEKSIS.COM | Blangkejeren - Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, mendorong masyarakat segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Pengaktifan IKD menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem pendaftaran bantuan sosial (bansos) secara digital. Pendataan IKD di Gayo Lues dijadwalkan mulai September 2026.

Bupati Gayo Lues melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gayo Lues, Nopal, mengatakan mulai 2027 pendaftaran bansos akan dilakukan secara digital melalui telepon seluler masing-masing warga.

"Pada tahun 2027 semua bansos pendaftarannya sudah berbasis digital, baik itu untuk bantuan PKH atau BPNT. Datanya tidak lagi melalui kepala desa, namun daftar melalui handphone masing-masing," jelas Nopal, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, masyarakat nantinya harus mengisi sejumlah pertanyaan yang tersedia dalam aplikasi perlindungan sosial (Perlinsos). Data yang dimasukkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sebab, data tersebut akan dicocokkan dan diidentifikasi kembali dengan database pemerintah. Hal itu menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah seseorang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

"Layak atau tidaknya nanti data yang berbicara. Misalnya KWH listrik, penghasilan per bulan. Kalau roda dua tidak masalah. Tapi kalau mobil kita bilang tidak punya, sementara di database ada, kita malah tidak dapat bantuan. Ini berhubungan juga dengan desil," katanya.

Nopal mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya saat melakukan pendaftaran.

Digitalisasi melalui Perlinsos diharapkan dapat membuat pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, cepat, transparan, serta terintegrasi antarinstansi.

Perlinsos sendiri bukan merupakan program untuk menciptakan jenis bantuan baru. Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola layanan perlindungan sosial agar penyaluran bantuan lebih efektif dan akuntabel. [*]