DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh memastikan pelaksanaan program yang didanai melalui Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp824 miliar berjalan sesuai rencana. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, bantuan pendidikan bagi masyarakat terdampak, serta pembangunan infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Nasir Syamaun, menegaskan hingga saat ini tidak terdapat kendala berarti dalam implementasi berbagai program yang dibiayai melalui skema TKD. Seluruh anggaran telah didistribusikan kepada 12 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

"TKD tidak ada masalah. TKD Aceh tahun 2026 sebesar Rp824 miliar dan semuanya sedang berjalan. Dana itu dibagi kepada 12 SKPA untuk melaksanakan berbagai program, terutama penanggulangan bencana hidrometeorologi, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana," kata Nasir kepada awak media di Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).

Menurut Nasir, selain memperkuat penanganan dampak bencana, Pemerintah Aceh juga mengarahkan pemanfaatan TKD untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Ia menilai pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus menjadi instrumen efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

"Kita mulai dengan infrastruktur. Itu yang menjadi prioritas dan sudah kita lakukan. Mulai dari pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, pembersihan sejumlah ruas jalan, hingga pembangunan jalan. Jalan merupakan bagian penting dari ekonomi, begitu juga irigasi yang mendukung produktivitas sektor pertanian," ujarnya.

Nasir menjelaskan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat ketahanan sektor pangan yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi Aceh.

Di sisi lain, upaya percepatan pemulihan pascabencana juga diperkuat melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah Aceh, kata Nasir, memperoleh tambahan dana sekitar Rp519 miliar yang difokuskan untuk rehabilitasi sektor pertanian, terutama pemulihan lahan sawah yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

"Sekitar 40 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang sedang ditangani. Sementara lahan yang mengalami kerusakan berat diperkirakan mencapai sekitar 11 ribu hingga 16 ribu hektare dan penanganannya akan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya," jelasnya.

Menurutnya, pemulihan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Aceh.

Nasir menegaskan Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh dana TKD dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin dana TKD digunakan secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh," pungkas Nasir Syamaun.