DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., M.PA., mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi Aceh pascabencana.

Hal tersebut disampaikan M. Nasir saat menghadiri Aceh Economic Forum (AEF) Agustus 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).

Forum tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, serta jajaran Bank Indonesia Provinsi Aceh, di antaranya Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini dan Deputi Kepala Perwakilan BI Aceh Hertha Bastiawan.

AEF kali ini mengangkat tema “Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi.” Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh.

M. Nasir mengatakan bencana hidrometeorologi telah memberikan dampak cukup besar terhadap sektor pertanian. Sekitar 57.485 hektare sawah dan 60.438 hektare lahan perkebunan terdampak bencana.

Dari jumlah tersebut, sekitar 40.852 hektare sawah dan 40.418 hektare perkebunan saat ini telah masuk dalam proses pemulihan.

Menurut Sekda, sektor pertanian memiliki posisi penting dalam menopang ekonomi masyarakat Aceh. Karena itu, percepatan rehabilitasi tidak hanya berkaitan dengan pemulihan lahan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pendapatan petani, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di daerah.

“Semakin cepat lahan pertanian kembali produktif, semakin cepat pula aktivitas ekonomi masyarakat bergerak. Karena itu, proses rehabilitasi ini perlu kita kawal bersama agar benar-benar memberikan dampak kepada petani,” kata M. Nasir.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan dukungan sekitar Rp2,5 triliun untuk pemulihan sektor pertanian di Aceh. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk Pemerintah Aceh mencapai Rp515,2 miliar.

Hingga 11 Agustus 2026, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp264,4 miliar atau sekitar 51,3 persen.

M. Nasir menegaskan rehabilitasi lahan pertanian harus berjalan beriringan dengan pemulihan jaringan irigasi serta infrastruktur pendukung lainnya. Menurut dia, pemulihan yang dilakukan secara parsial berpotensi membuat lahan yang telah diperbaiki belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan lahan kembali produktif, petani dapat kembali bekerja, produksi pangan meningkat, serta roda ekonomi masyarakat di kawasan terdampak kembali bergerak.

Di tengah proses pemulihan tersebut, perekonomian Aceh pada Triwulan II 2026 tercatat tumbuh 4,86 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan ekonomi sepanjang Semester I 2026 berada pada angka 4,48 persen.

Sekda berharap Aceh Economic Forum tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret, terukur, dan terkoordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Aceh, kata M. Nasir, siap terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses pemulihan tersebut.

“Yang ingin kita bangun bukan hanya mengembalikan apa yang telah rusak, tetapi juga membangun fondasi ekonomi Aceh yang lebih kuat, produktif, inklusif, dan tangguh,” ujar M. Nasir.