DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi sekaligus pengamat politik dan keamanan asal Aceh, Dr. Aryos Nivada, menegaskan bahwa roda pemerintahan di Aceh tetap berjalan efektif dan terarah di bawah kendali langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Pernyataan tersebut sekaligus mematahkan opini dan narasi spekulatif yang menyebut kondisi Aceh tidak terkendali atau lumpuh hanya karena Mualem sedang menjalani pengobatan di luar negeri.
Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Padjadjaran ini menilai, kepemimpinan dalam pemerintahan modern tidak lagi diukur semata-mata dari kehadiran fisik di satu ruangan, melainkan dari ketegasan arah kebijakan, kontrol anggaran, dan soliditas sistem birokrasi yang berjalan secara kolegial.
"Dalam kajian tata kelola pemerintahan, sebuah sistem dikatakan sehat apabila mekanisme koordinasi dan rantai komandonya tetap bekerja secara terstruktur. Fakta di lapangan membuktikan Mualem tetap memegang penuh kendali kebijakan strategis di Aceh," ujar Aryos saat dimintai pandangannya, Selasa (17/11/2026).
Aryos yang alumni Lemhannas menjelaskan jika merujuk pada bukti konkret dari dua kali pertemuan penting yang digelar secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting di Ruang Pusat Pengendalian dan Koordinasi Kantor Gubernur Aceh. Jalannya pertemuan di ruang Rapim tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekda Aceh Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Taqwallah, bersama jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.
Dalam forum tersebut, para Kepala SKPA melakukan dialog dan koordinasi secara langsung dengan Gubernur Mualem. Meskipun mengikuti rapat dari luar negeri, Mualem aktif mendengarkan laporan, memberikan arahan tegas, hingga menetapkan target-target krusial tanpa hambatan.
Melalui dialog langsung tersebut, Mualem mendesak percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Transfer ke Daerah agar tidak ada dana yang kembali ke pusat.
Selain itu, dalam Rapim hari Senin (16/11/2026), Mualem juga membuka dan memimpin langsung pemaparan sebelas aksi konkret periode November 2026 hingga Januari 2027, mulai dari pencapaian realisasi keuangan anggaran di atas 95 persen, pengamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh, percepatan pengesahan anggaran tahun berikutnya, hingga pengawalan dua belas layanan publik dan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
Menurut Aryos, adanya dialog langsung antara Kepala SKPA dan gubernur secara virtual ini membuktikan bahwa mekanisme birokrasi dan rantai komando tidak mengalami kepincangan sedikit pun.
"Jika Penjabat Sekda memimpin jalannya ruang sidang, para Kepala SKPA berdialog langsung dengan gubernur, dan target-target anggaran dipelototi secara real-time, maka narasi yang menyebut Aceh sedang lumpuh atau tidak terkendali jelas merupakan bentuk sesat pikir yang mengabaikan fakta operasional di lapangan," tegas Aryos.
Ia menambahkan, stabilitas dan konsolidasi yang ditunjukkan oleh eksekutif saat ini membuktikan bahwa jarak dan kondisi kesehatan bukanlah hambatan bagi kepemimpinan modern.
"Kritik terhadap jalannya pemerintahan sah-sah saja disampaikan dalam iklim demokrasi. Namun, kritik harus dibangun di atas data empiris dan fakta kinerja birokrasi yang sesungguhnya di tengah masyarakat," pungkas pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi ini. [ra]
Share berita ini