DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Keterlibatan perempuan dalam struktur perumusan kebijakan di tingkat desa dinilai mendesak untuk diakselerasi agar pembangunan lebih tepat sasaran dan responsif gender. Menjawab tantangan tersebut, Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menyelenggarakan agenda Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekaligus meresmikan Gampong Kandang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Desa Binaan pada Sabtu (7/11/2026).

Agenda bertema “Pemahaman dan Partisipasi Perempuan dalam Pemberdayaan, Pengambilan Keputusan, dan Advokasi Kebijakan Sosial di Tingkat Gampong” ini diikuti oleh 25 perwakilan tokoh perempuan setempat, bersama jajaran dosen dan mahasiswa Ilmu Politik USK.

Koordinator Program Studi Ilmu Politik FISIP USK, Iqbal Ahmady, S.IP., M.IP., menegaskan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam tata kelola desa bukan sekadar pelengkap administratif ataupun pemenuhan formalitas kuota, melainkan pilar substansial bagi keberlanjutan tatanan sosial.

“Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga, menyuarakan aspirasi, serta berpartisipasi aktif dalam advokasi kebijakan publik di Gampong Kandang,” ujar Iqbal saat memberikan sambutan pembuka.

Apresiasi senada disampaikan Keuchik (Kepala Desa) Gampong Kandang, Savarul Aufa, S.IP. Kehadiran Savarul yang juga merupakan alumnus Prodi Ilmu Politik USK menjadi simbol sinergi nyata dunia akademik dengan kepemimpinan di tingkat tapak.

“Pendampingan ini sangat krusial. Pemahaman advokasi kebijakan sosial memberikan modal kapasitas bagi kaum ibu agar keterlibatan mereka dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbangdes) semakin berbobot dan berdampak konkret,” tutur Savarul.

Dalam sesi edukasi, dua narasumber akademisi FISIP USK membedah persoalan struktural dan solusi taktis. Dosen FISIP USK, Bahagia, M.Si., membawakan materi “Dari Dapur ke Ruang Publik: Pemberdayaan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Gampong”. Ia memaparkan bahwa dominasi budaya patriarki, beban ganda domestik, serta sempitnya ruang musyawarah kerap membungkam aspirasi perempuan.

“Perempuan tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek atau penerima manfaat pembangunan semata. Mereka harus memegang andil dalam merumuskan prioritas dan menentukan arah alokasi anggaran desa,” tegas Bahagia.

Pada sesi kedua, akademisi FISIP USK, Siti Hardiyanti, S.IP., M.IP., mengulas materi “Perempuan dan Ketahanan Keluarga: Penguatan Peran Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Sosial di Tingkat Gampong”. Siti menekankan bahwa ketahanan keluarga bertaut erat dengan kebijakan sosial gampong, mulai dari pencegahan tengkes (stunting), kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemenuhan sanitasi layak. Peserta pun dibekali mekanisme taktis advokasi: mulai dari memetakan persoalan, menyusun proposal kebijakan, menggalang dukungan warga, hingga mengawal pagu APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong).

Sebagai wujud komitmen berkelanjutan, kegiatan ini dipungkasi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Prodi Ilmu Politik FISIP USK dan Pemerintah Gampong Kandang. Melalui payung kemitraan Desa Binaan ini, kampus berkomitmen memberikan pendampingan kelembagaan berkelanjutan sekaligus sarana perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.