DIALEKSIS.COM | Denpasar - Pemerintah mendorong sinkronisasi pengembangan kecerdasan artifisial (AI) dengan kesiapan energi nasional. Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik untuk pembangunan pusat data (data center) dan AI Factory di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pembangunan infrastruktur AI tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah antar-sektor. Perencanaan pusat data perlu terintegrasi dengan sektor energi agar pertumbuhan teknologi digital berjalan seiring dengan kesiapan pasokan listrik.

"Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat," ujar Meutya dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Menurut Meutya, koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pengembangan AI.

Kebutuhan listrik data center

Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyambut gagasan tersebut. Ia mengatakan pemerintah perlu mengetahui lokasi pembangunan data center agar kebutuhan energinya dapat dipetakan sejak awal.

"Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan," kata Bahlil.

Bahlil memperkirakan kebutuhan tambahan daya untuk mendukung pengembangan data center di Indonesia mencapai sekitar 20 gigawatt (GW) atau 20.000 megawatt (MW).

Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah perlu menyelaraskan pembangunan infrastruktur digital dengan perencanaan penyediaan energi. Dengan demikian, pertumbuhan data center tidak terkendala keterbatasan pasokan listrik.

Investasi harus libatkan pengusaha daerah

Selain memastikan pasokan energi, pemerintah juga akan menata investasi data center agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Bahlil mengatakan investasi teknologi tinggi tidak semata-mata dinilai dari besarnya modal yang masuk. Investor juga diharapkan berkolaborasi dengan pengusaha nasional dan daerah di lokasi investasi.

"Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan," ujar Bahlil.

Menurut dia, pembangunan data center memang membutuhkan modal dan teknologi besar, tetapi penyerapan tenaga kerja secara langsung relatif terbatas. Di sisi lain, fasilitas tersebut membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, terutama listrik dan air.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan keberadaan investasi tersebut turut menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi.

"Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang," kata Bahlil.

Pemerintah berharap sinkronisasi sektor energi dan digital serta kebijakan investasi yang mendorong kolaborasi dapat memperkuat ekosistem AI nasional. Pengembangan data center juga diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas infrastruktur digital, tetapi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tempat investasi berlangsung. [*]