DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026. Ia mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru tersisa hingga harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

Penegasan itu disampaikan Mualem saat memimpin rapat bersama para kepala SKPAsecara virtual, Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut berlangsung di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran, Mualem meminta seluruh dinas meningkatkan kinerja dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Ia tidak ingin keterlambatan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan menghambat penyerapan anggaran.

"Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus," tegas Mualem.

Selain percepatan belanja, Mualem menaruh perhatian pada pelaksanaan program hibah serta pembangunan masjid dan dayah. Ia meminta seluruh persyaratan, terutama yang berkaitan dengan regulasi, dipersiapkan secara matang agar program dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi.

Secara khusus, Mualem menugaskan staf khususnya, Taqwallah, untuk terus berkoordinasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih rendah. Komunikasi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kendala sekaligus mempercepat penyelesaian program yang belum terlaksana.

Sejumlah instansi turut mendapat perhatian, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit, serta Badan Dayah Aceh. Mualem meminta masing-masing instansi memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah," ujarnya.

Perhatian Mualem juga tertuju pada pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta anggaran tersebut dioptimalkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Salah satu kebutuhan yang disorot adalah pengadaan dan pembangunan jembatan Bailey. Menurut Mualem, kebutuhan jembatan tersebut cukup tinggi sehingga perlu menjadi perhatian dalam percepatan belanja pembangunan.

Ia menilai dana yang tersedia harus segera diterjemahkan menjadi program nyata, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan ketepatan sasaran.

"Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat," katanya.

Dalam rapat tersebut, Mualem turut menyinggung keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Ia mengungkapkan telah menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otsus Aceh dapat dicairkan pada 2027.

Permintaan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah, termasuk program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Di tengah upaya memperjuangkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Mualem mengingatkan jajaran pemerintahannya agar dana yang sudah tersedia terlebih dahulu dimanfaatkan secara maksimal.

Percepatan realisasi APBA dan TKD pun menjadi pekerjaan penting menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Bukan sekadar mengejar angka penyerapan, melainkan memastikan setiap rupiah belanja daerah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.